Peran Kelembagaan DPD RI Perlu Diperkuat

PELITARIAU, Pekanbaru - Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam menjalankan fungsi legislasi di pusat dinilai masih kecil ketimbang DPR. Padahal demi menjaga keberimbangan pembangunan dan kepentingan daerah, mestinya dua kewenangan majelis tersebut mesti seimbang.

Pakar hukum Universitas Lancang Kuning (Unilak), Dr Eddy Asnawi mengatakan, salah satu kelemahan DPD yakni hanya bisa mengajukan RUU ke DPR. Padahal DPR sendiri bisa mengajukan, memutuskan dan menetapkannya menjadi UU.

"Ketidak seimbangan ini menyebabkan tidak tercapainya check and balance dalam tubuh legislatif nasional," ujarnya saat menjadi pemateri di Diskusi Panel Kelompok DPD di MPR RI di Hotel Grand Central Pekanbaru, Senin (18/07/2016).

Artinya sebut Eddy meski secara struktural sejajar, namun pada praktiknya DPD memiliki ruang gerak yang sempit dibanding DPR. Hanya saja Eddy melihat DPR RI tidak mampu dan efektif dalam menyelesaikan produk aturan yang disahkan. DPR sejauh ini kerap tidak mencapai target produktivitas produk hukum yang disahkannya.

"Untuk itu sudah sewajarnya DPD diberikan kewenangan serupa agar bisa ikut membangun Indonesia, khususnya di daerah," terang Eddy.