Kejari Inhu Rilis Capaian Kinerja 2025, Ungkap Sejumlah Perkara Strategis

PELITARIAU, Inhu – Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu (Inhu) merilis capaian kinerja tahun 2025 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum kepada publik. Capaian kinerja kinerja strategis Kejaksaan Inhu sepanjang tahun 2025 dipaparkan mencakup bidang pembinaan, Intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, hingga pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Inhu DR Ratih Andrawina Suminar SH MH, kepada wartawan didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Inhu, Hamiko SH MH, Selasa (30/12/2025) di Rengat.

"Kita sampaikan capaian kinerja Kejaksaan Inhu ini bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya negara, baik anggaran maupun sumber daya manusia, sekaligus menjadi bahan evaluasi internal bagi insan Adhyaksa dan organisasi Kejaksaan di Inhu," kata Hamiko.

Disampaikan Hamiko, Kejaksaan sebagai lembaga negara memiliki kewenangan penuntutan dan fungsi pengawasan penegakan hukum. Oleh karena itu, keterbukaan kepada publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat," ujar Hamiko.

Sepanjang tahun 2025 kata Hamiko, Bidang Intelijen aktif melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis, penyuluhan hukum, dan penerangan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum berhasil menjangkau 450 peserta, melampaui target 200 orang, dengan sasaran pelajar dan mahasiswa.

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) juga dikembangkan melalui pilot project Sekolah Hijau dan Duta Pelajar Anti Korupsi, termasuk lomba debat anti korupsi di tingkat sekolah menengah.

Selain itu, penerangan hukum dilaksanakan kepada berbagai lembaga, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, pemerintah desa (96 desa), 30 kelompok BUMDes dan BUMDesma, hingga kelompok tani dan peternak.

Disampaiianya juga, pada bidang Pidsus Kejari Inhu juga mencatat prestasi dengan meraih peringkat ke-3 penanganan perkara tindak pidana khusus se-wilayah Kejati Riau.

Sepanjang 2025, Kejaksaan Inhu melakukan penyidikan terhadap 14 perkara tindak pidana korupsi dengan 13 tersangka, termasuk kasus SHM tanah milik pemerintah daerah, pengelolaan keuangan Perumda BPR Indra Arta, hingga penerbitan SKGR di Kecamatan Rakit Kulim.

Dalam tahap penuntutan, sebanyak 4 perkara korupsi disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sementara eksekusi dilakukan terhadap 1 perkara dengan 2 terpidana.

Kejari Inhu juga berhasil melakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp150 juta serta penyelamatan keuangan negara senilai lebih dari Rp4,4 miliar dari sejumlah perkara korupsi.

Sedangkan pada Bidang Perdata dan Tata (Datun), Kejari Inhu menyelesaikan seluruh perkara perdata litigasi dan non-litigasi dengan tingkat penyelesaian 100 persen. Kegiatan pemberian pertimbangan hukum melampaui target, dari 6 kegiatan menjadi 61 kegiatan. Layanan hukum gratis dan Hallo JPN juga terealisasi di atas target. 

Sedangkan Kinerja Kejaksaan Inhu dijelaskan Hamiko pada Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum), Kejari Inhu dinilai sangat baik. 

Pada tahun 2025, Kejari Inhu meraih peringkat terbaik ke-3 nasional E-BERPADU dari Mahkamah Agung RI. Pada tahapan SPDP, tercatat 791 perkara dengan penyelesaian 793 perkara (100,25 persen). Tahap pra-penuntutan mencapai penyelesaian 90 persen, penuntutan 95,2 persen, dan eksekusi bahkan mencapai 103 persen, termasuk penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya.

Sepanjang 2025, Kejari Inhu memusnahkan barang bukti dari 358 perkara, didominasi kasus narkotika. Selain itu, Kejari Inhu menyetorkan uang rampasan ke kas negara sebesar Rp146.201.000.

Melalui mekanisme lelang dan penjualan langsung barang rampasan, Kejari Inhu berhasil menyumbang PNBP lebih dari Rp675 juta. Sejak 22 Juli 2025, Kejari Inhu juga resmi mengelola Rupbasan Rengat berdasarkan SK Jaksa Agung RI.

Kajari Inhu menegaskan, seluruh capaian tersebut mencerminkan komitmen Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel demi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Hamiko juga memaparkan, pada tahun 2025, Kejari Inhu didukung oleh 57 pegawai yang terdiri dari 19 jaksa dan 38 pegawai non-jaksa. Sebanyak 21 pegawai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), meningkat dibandingkan tahun 2024 yang hanya 16 pegawai.

Dalam pengelolaan anggaran, Kejari Inhu mencatat realisasi sebesar Rp10.526.310.441 dari total anggaran Rp10.546.613.000, atau mencapai 99,80 persen. Sementara capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp1.130.065.392 dari target Rp1.197.800.000, atau 94,34 persen. **prc01