Latest Posts

Seluruh Fraksi DPRD Meranti Setujui Tiga Ranperda Pemkab Dibahas ke Tahap Lanjut, Sampaikan Beragam Catatan Strategis

Thu, 02 Jul 2026 19:08:40 +0700

PELITARIAU,Meranti - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, sekaligus mendengarkan pendapat kepala daerah terhadap empat Ranperda inisiatif DPRD, di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Kamis (2/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, SE, didampingi unsur pimpinan DPRD, dan dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, SM, MM, anggota DPRD, Forkopimda, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD H. Khalid Ali menjelaskan bahwa rapat paripurna dilaksanakan berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 08/Kpts-DPRD/BM/VI/2026 tentang perubahan jadwal kegiatan DPRD.

"Agenda rapat hari ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Ranperda usulan Pemerintah Daerah serta pendapat Bupati terhadap empat Ranperda hak inisiatif DPRD. Sebelumnya Bupati telah menyampaikan pidato pengantar terhadap tiga Ranperda tersebut, kemudian dipelajari oleh seluruh anggota DPRD dan dibahas di masing-masing fraksi untuk dirumuskan menjadi pandangan umum fraksi," ujar Khalid Ali.

Tiga Ranperda yang diajukan pemerintah daerah meliputi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin menyampaikan pendapat pemerintah terhadap empat Ranperda inisiatif DPRD, yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Penyelenggaraan Perpustakaan, Penyelenggaraan Perikanan, serta Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kami menyampaikan apresiasi kepada Bapemperda DPRD yang telah menyusun empat Ranperda inisiatif tahun 2026. Pemerintah daerah sepakat bahwa seluruh Ranperda dalam Propemperda wajib diselesaikan sesuai skala prioritas dan kebutuhan hukum masyarakat," kata Muzamil.

Ia menegaskan pemerintah mendukung penuh Ranperda Penanggulangan Bencana sebagai dasar memperkuat mitigasi bencana di daerah kepulauan yang rawan abrasi, banjir rob, karhutla dan puting beliung.

Terhadap Ranperda Perpustakaan, pemerintah menilai regulasi tersebut penting untuk memperkuat budaya literasi, transformasi perpustakaan digital hingga memperluas akses informasi masyarakat.
Sedangkan Ranperda Perikanan dinilai akan memperkuat perlindungan nelayan, pembudidaya ikan dan meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah.

Sementara Ranperda Perizinan Berusaha diharapkan mampu memperkuat pelayanan investasi melalui sistem yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.

Selain itu, Muzamil juga menegaskan komitmen pemerintah untuk segera menuntaskan Ranperda yang masih tertunda, memperkuat harmonisasi regulasi bersama Kanwil Hukum Riau, mengevaluasi implementasi Perda yang telah disahkan serta menginstruksikan seluruh OPD aktif mengikuti pembahasan bersama DPRD.

"Keberhasilan sebuah peraturan daerah bukan diukur dari banyaknya regulasi yang diterbitkan, tetapi dari sejauh mana aturan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan

** Pandangan umum pertama disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Nina Surya Fitri, SH., M.Kn.
Fraksi PDI Perjuangan menilai ketiga Ranperda memiliki arti strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan aset daerah dan perlindungan lingkungan hidup.

Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Fraksi PDI-P menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari tingginya penyerapan anggaran, tetapi sejauh mana mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Apakah kesejahteraan masyarakat meningkat, pelayanan pendidikan dan kesehatan semakin baik, infrastruktur semakin memadai, peluang kerja semakin terbuka, serta masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari setiap rupiah anggaran. Itulah ukuran utama keberhasilan APBD," tegas Nina.

Fraksi PDI-P juga mendorong optimalisasi PAD melalui pengembangan sektor perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif dan pemanfaatan aset daerah.
Terhadap Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, PDI-P menilai regulasi tersebut penting menjaga kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Sementara terhadap perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, fraksi meminta penataan aset dilakukan lebih profesional, transparan dan akuntabel.
Pada prinsipnya Fraksi PDI Perjuangan menerima ketiga Ranperda untuk dibahas lebih lanjut bersama Pansus DPRD.

** Fraksi PAN
Pandangan umum Fraksi PAN disampaikan Suzami.

Fraksi PAN mengapresiasi penyampaian ketiga Ranperda, namun memberikan sejumlah catatan penting terhadap pertanggungjawaban APBD 2025.

PAN menyoroti masih adanya pembangunan prioritas yang belum terselesaikan, SILPA lebih dari Rp2 miliar, serta persoalan defisit APBD dan tunda bayar yang diharapkan segera diselesaikan.

"Laporan keuangan menunjukkan SILPA sekitar Rp2 miliar lebih. Kami berharap pemerintah dan seluruh OPD lebih optimal dalam menggunakan anggaran serta segera menyelesaikan defisit dan tunda bayar agar tidak membebani APBD tahun berikutnya," ujar Suzami.

Fraksi PAN juga mendukung penuh Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan harapan pemerintah menyediakan sarana prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) serta meningkatkan edukasi masyarakat.

Untuk perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, PAN meminta penjelasan lebih rinci terhadap perubahan Pasal 43 dan Pasal 44 terkait mekanisme penyewaan aset daerah.

** Fraksi PKB+PSI
Pandangan umum Fraksi PKB-PSI dibacakan Drs. Jani Pasaribu, MM.
Fraksi PKB+PSI mengapresiasi penyusunan ketiga Ranperda yang dinilai menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Fraksi juga mengapresiasi raihan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI.

"Kami berharap seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti sehingga Kabupaten Kepulauan Meranti kembali meraih opini WTP di masa mendatang," katanya.

PKB+PSI juga mendorong optimalisasi PAD, peningkatan layanan dasar, percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pembangunan sanitasi, serta digitalisasi pengelolaan aset daerah.

"Semua poin yang kami sampaikan adalah bumbu penyedap untuk menyempurnakan ketiga Ranperda ini. Kami berdiri di garda terdepan mendukung program strategis pemerintah daerah," tegas Jani.

** Fraksi Golkar
Juru bicara Fraksi Golkar, Elvira Nindia Fradista, SH, menyampaikan apresiasi atas peningkatan opini BPK dari Disclaimer menjadi WDP.

Meski demikian, Golkar menyoroti realisasi pendapatan daerah yang baru mencapai 81,51 persen dari target.

"Hal ini perlu menjadi perhatian serius agar capaian pendapatan daerah ke depan semakin optimal," katanya.

Golkar juga mendukung percepatan pengesahan Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik serta perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah agar mampu menjawab perkembangan regulasi terbaru.

** Fraksi Gerindra
Pandangan Fraksi Gerindra disampaikan Dr. H. M. Tofikurrohman, S.Pd., SH., M.Si.
Gerindra mengapresiasi penyampaian tiga Ranperda serta peningkatan opini BPK menjadi WDP.

Namun, fraksi menemukan adanya selisih sekitar Rp100 juta antara data pembiayaan dalam LKPJ APBD 2025 dengan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025.

"Oleh karena itu kami meminta penjelasan pemerintah terhadap perbedaan data tersebut," ujarnya.

Gerindra juga mendesak pemerintah segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, mendukung Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik dan berharap perubahan Perda Barang Milik Daerah mampu meningkatkan PAD.

** Fraksi NasDem
Pandangan umum Fraksi NasDem disampaikan Rosihan Afrizal, SH.
NasDem menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban APBD sesuai amanat undang-undang.

Fraksi juga berharap Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik melibatkan masyarakat dan pelaku usaha agar implementasinya berjalan efektif.

Sementara terhadap perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, NasDem meminta penataan aset, peningkatan SDM pengelola aset, serta penyelesaian berbagai persoalan administrasi aset daerah.

NasDem menyatakan ketiga Ranperda layak dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Pansus DPRD.

**Fraksi PKS
Juru bicara Fraksi PKS T. Zulkenedi Yusuf, SE menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD 2025.

PKS mendorong Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi solusi pencegahan pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit dan memberikan kepastian hukum.

Fraksi juga mengusulkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat, desa serta berbagai lembaga pemberdayaan guna membangun budaya hidup bersih sekaligus mendukung ekonomi kreatif berbasis pengelolaan sampah.

"Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan pelayanan publik serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah," ujar Zulkenedi.
Fraksi PPP-Demokrat

Pandangan terakhir disampaikan Dyan Desmanengsih, S.Sos., M.IP mewakili

** Fraksi PPP+Demokrat.
Fraksi memberikan apresiasi atas ketepatan waktu penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 yang dinilai telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPP+Demokrat juga menyoroti realisasi pendapatan daerah yang baru mencapai 81,51 persen dan meminta pemerintah memperkuat strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi daerah.

Selain itu, fraksi meminta seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti agar kualitas tata kelola keuangan daerah semakin baik.

PPP, Demokrat juga mendukung pembentukan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai dasar hukum menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menyetujui perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah agar selaras dengan regulasi terbaru.

Di akhir pandangannya, Fraksi PPP+Demokrat menyatakan seluruh Ranperda layak dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya dengan harapan menghasilkan regulasi yang implementatif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan seluruh fraksi DPRD pada prinsipnya menyatakan menerima tiga Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi diharapkan menjadi penyempurna substansi Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. **

Borong Dua Penghargaan, Polres Kepulauan Meranti Ukir Prestasi Pada Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 Polda Riau

Thu, 02 Jul 2026 19:03:55 +0700

PELITARIAU,Pekanbaru - Polres Kepulauan Meranti menorehkan prestasi membanggakan dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Pada acara syukuran yang digelar Polda Riau di Markas Polda Riau, Kamis (2/7/2026), Polres Kepulauan Meranti berhasil memborong dua penghargaan sekaligus sebagai bukti keberhasilan berbagai program pembinaan masyarakat yang dijalankan.

Prestasi tersebut diraih setelah Polres Kepulauan Meranti sukses menjadi Juara I Lomba Tiga Pilar dan Juara III Lomba Kampung Anti Narkoba tingkat Polda Riau. Raihan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi jajaran Polres Kepulauan Meranti sekaligus menunjukkan komitmen kepolisian dalam membangun kemitraan dengan masyarakat.

Prosesi penyerahan penghargaan dilaksanakan usai rangkaian iring-iringan Pataka "Tuah Sakti Hamba Negeri" yang dimulai dari Bundaran Tugu Keris Pekanbaru dan berakhir di Mapolda Riau. Acara berlangsung khidmat dengan dihadiri Pelaksana Tugas Gubernur Riau, unsur Forkopimda Provinsi Riau, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, serta perwakilan perusahaan swasta.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, SH, SIK, MH, menyampaikan rasa syukur atas capaian yang berhasil diraih jajarannya. Menurutnya, dua penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama, dedikasi, dan semangat seluruh personel yang terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat.

"Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh personel Polres Kepulauan Meranti beserta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Keberhasilan ini bukanlah milik satu orang, melainkan hasil kolaborasi yang telah dibangun bersama dalam mewujudkan program-program kepolisian yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar AKBP Aldi Alfa Faroqi.

Ia menambahkan, keberhasilan menjadi juara dalam Lomba Tiga Pilar mencerminkan kuatnya koordinasi antara kepolisian, pemerintah desa, dan unsur TNI dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Sementara prestasi pada Lomba Kampung Anti Narkoba menjadi bukti keseriusan Polres Kepulauan Meranti dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika hingga ke tingkat desa.

Kapolres berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

"Semangat Hari Bhayangkara ke-80 harus menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berharap sinergi yang telah terbangun semakin kuat sehingga berbagai program kepolisian dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti," tutupnya.

Keberhasilan memborong dua penghargaan pada ajang bergengsi tingkat Polda Riau tersebut semakin mengukuhkan kiprah Polres Kepulauan Meranti sebagai salah satu satuan wilayah yang mampu menghadirkan inovasi dan membangun kolaborasi yang baik dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung berbagai program pembangunan di daerah.**

Program JKN Terus Berkembang, BPJS Kesehatan Perkuat Layanan dan Tata Kelola

Thu, 02 Jul 2026 15:56:13 +0700

PELITARIAU, Jakarta - Program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan Program JKN sepanjang tahun 2025, Kamis (2/7).

"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujar Pujo.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.

"Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN, sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia. Selain itu, BPJS Kesehatan secara konsisten memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan," kata Pujo.

Terdapat inovasi dalam pelayanan JKN, seperti melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165. Kemudahan akses tersebut turut diperkuat melalui perluasan jejaring fasilitas kesehatan dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Pujo menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan Program JKN juga ditopang oleh pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat dan akuntabel. Hingga akhir tahun 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun, yang mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan program.

"Komitmen tersebut juga tercermin dari berbagai capaian tata kelola organisasi. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, atau 34 kali sejak PT Askes (Persero). Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," terang Pujo.

Menurut Pujo, manfaat Program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan social nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan dampak berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial.

Selain itu, Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019, serta melindungi kurang lebih 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan. Pujo menjelaskan, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen kepesertaan Program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup mencapai tiga tahun dan produktivitas masyarakat

"Hal tersebut menunjukkan bahwa Program JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberlanjutan Program JKN perlu dijaga seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat," tambah Pujo.

Pujo juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik, yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini. Karena itu, BPJS Kesehatan senantiasa mengoptimalkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing," kata Pujo.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan Program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, Public Expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola Program JKN secara profesional.

“Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat,” ucap Stevanus.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan Program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan Program JKN, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Menurutnya, berbagai capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN semakin berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Selain itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyatakan bahwa ketahanan pembiayaan Program JKN merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Telisa.**ril

Polresta Pekanbaru Raih Sejumlah Prestasi di Hari Bhayangkara ke-80, Manajemen Media Terbaik Tingkat Nasional Jadi Sorotan

Thu, 02 Jul 2026 14:55:04 +0700

PELITARIAU, PEKANBARU – Polresta Pekanbaru kembali menorehkan prestasi membanggakan pada momentum Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar Polda Riau, Kamis (2/7/2026). Selain memborong sejumlah penghargaan di tingkat Polda Riau, Polresta Pekanbaru juga berhasil meraih penghargaan bergengsi Kategori Manajemen Media Tingkat Nasional, yang diterima langsung Kapolresta Pekanbaru.

Penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen Polresta Pekanbaru dalam membangun keterbukaan informasi publik, mengoptimalkan publikasi kegiatan kepolisian, serta memperkuat komunikasi yang humanis dengan masyarakat melalui berbagai platform media.

Tak hanya itu, pada rangkaian Hari Bhayangkara ke-80, Polresta Pekanbaru juga berhasil meraih Juara I Lomba Kampung Bebas dari Narkoba, Juara I Lomba Telaah Intelijen tentang Agen Policing, serta sejumlah penghargaan lainnya yang diserahkan langsung oleh Kapolda Riau kepada Kapolresta Pekanbaru beserta jajaran.

Kapolresta Pekanbaru menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan sehingga berbagai prestasi tersebut dapat diraih.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh personel Polresta Pekanbaru. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Kapolresta.

Ia menegaskan, capaian tersebut bukan menjadi tujuan akhir, melainkan pemacu semangat untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai semangat Hari Bhayangkara ke-80 dengan tema “Polri Untuk Masyarakat.”

Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 di Polda Riau berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Riau, TNI, instansi pemerintah, tokoh masyarakat, serta para pejabat utama dan Kapolres jajaran Polda Riau. Dalam kesempatan itu juga dilakukan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan pengabdian Polri kepada bangsa dan negara.**Prc6

Datuk Seri Afrizal Cik Terima Penghargaan Dari Kapolres Kepulauan Meranti

Wed, 01 Jul 2026 21:12:34 +0700

PELITARIAU,Meranti - Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, S.Sos., M.Si., menerima Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Meranti. Piagam Penghargaan ini diserahkan sempena Hari Bhayangkara ke-80, bertempat di Halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang, Rabu, (1/7/2026).

Menurut Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.IK., M.H., pemberian penghargaan kepada Datuk Seri Afrizal Cik adalah atas prestasinya memberikan kontribusi dan dedikasi dalam menjaga serta memulihkan ekosistem mangrove di wilayah Kepulauan Meranti.

Penyerahan Piagam Penghargaan kepada Datuk Seri Afrizal Cik, diserahkan oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar yang didampingi oleh Kapolres Kepulauan Meranti beserta sejumlah pejabat.

Dalam pengamatan media ini, Datuk Seri Afrizal Cik, yang dikenal sebagai budayawan dan sastrawan, dalam berkarya banyak memperjuangkan penyelamatan lingkungan.

Hal ini salah satunya telah tertuang dalam Pantun Alam yang dikarangnya.

Selain itu dalam roman yang ditulisnya berjudul Beras Kunyit untuk Takdir, Datuk Seri Afrizal Cik juga bercerita tentang alam, terkhusus lagi tentang hutan mangrove.

Selama memimpin LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, berbagai kegiatan yang dilaksanakan juga berorientasi pada penyelamatan lingkungan.

Di antara kegiatan tersebut adalah Menapak Jejak Warisan Kearifan Lokal Melayu Kepulauan Meranti (2025) Susur Sungai Jelajah Kampung (2026), dan penanaman mangrove yang bekerja sama dengan berbagai pihak (2025-2026).

Kehadiran Program Green Policing yang dilaksanakan oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.IK., M.Hum., menjadi angin segar bagi Datuk Seri Afrizal Cik dan LAMR Kepulauan Meranti.

Pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang lalu, dalam sambutan terbukanya, Datuk Seri Afrizal Cik pernah mengatakan bahwa tidak ada artinya kalau pihaknya mengaungkan pelestarian adat budaya, kalau tempat bernaungnya adat budaya itu berada, alamnya hancur dan musnah.

"Adat dan budaya apa lagi yang bisa dipertahankan, dilestarikan dan dikembangkan kalau pulau-pulau di Kepulauan Meranti ini hancur, hilang, dan runtuh menjadi lautan. Karena itu kami berterima kasih kepada Kapolda Riau dan jajarannya yang telah bekerja keras menyelamatkan alam dan lingkungan dengan program Green Policing, dengan semboyan Menjaga Tuah, Melindungi Marwah. Sebuah semboyan yang sarat akan makna.", ungkap Datuk Seri Afrizal Cik.

Sebagai seorang budayawan, dua judul pantun yang bertemakan alam dan lingkungan yang dikarang oleh Datuk Seri Afrizal Cik telah berhasil menjadi Pemenang I Lomba Pantun yang ditaja oleh Balai Bahasa Provinsi Riau dan menjadi Nominator Pemenang Lomba Pantun Kementerian BUMN bekerja sama dengan PT Balai Pustaka.

Menurut Rosbinner Hutagaol, wartawan yang selalu mengikuti dan memberitakan aktivitas seni budaya dan lingkungan, Datuk Seri Afrizal Cik adalah orang yang layak menerima penghargaan ini.

"Atas kegigihannya mengupayakan penyelamatan alam, lingkungan, khususnya ekosistem mangrove, baik secara langsung, maupun melalui karya-karya sastranya, memang pantas Datuk Seri Afrizal Cik menerima penghargaan ini," ungkap Pimpred Media Online 'riau21.com' ini.

Ketika diminta tanggapannya dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80, Datuk Seri Afrizal Cik memberikan pandangan terhadap Kepolisian RI.

"Saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Dalam pandangan saya, di samping tugas pokoknya memberikan rasa aman di masyarakat, berbagai program Polri, Polda Riau, dan Polres Kepulauan Meranti manfaatnya secara nyata telah dirasakan oleh masyarakat. Bangunan jalan, jembatan presisi, green policing, penyaluran bakat dan minat, bantuan untuk kaum dhuafa, rumah ibadah, dan sebagainya yang telah dilaksanakan, semuanya bermanfaat bagi masyarakat. Hingga kini tagline POLRI UNTUK MASYARAKAT benar-benar nyata adanya. Semoga Polri terus hadir memberi yang terbaik untuk masyarakat dan bangsa ini", ucap Peraih Anugerah Budaya Provinsi Riau tahun 2024 itu.

Dalam pantauan media ini di lapangan, perayaan HUT Bhayangkara ke-80 yang dilaksanakan oleh Polres Kepulauan Meranti terkesan meriah dan megah.

Selain memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa, berbagai atraksi dan penampilan seni budaya ditampilkan, juga pemberian hadiah atas berbagai lomba yang dilaksanakan oleh Polres Kepulauan Meranti.**

Bupati Asmar Sampaikan Tiga Ranperda, DPRD Meranti Usulkan Empat Regulasi Strategis Untuk Perkuat Tata Kelola Daerah

Wed, 01 Jul 2026 18:00:58 +0700

PELITARIAU,Meranti - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mulai membahas sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga pembangunan daerah.

Agenda tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan agenda penyampaian Ranperda usulan Pemerintah Daerah serta Ranperda hak inisiatif DPRD di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Rabu (1/7/2026).

Rapat dipimpin pimpinan DPRD dan dihadiri Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, instansi vertikal, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam pidatonya, Bupati Asmar menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan implementasi nyata otonomi daerah yang dijalankan secara sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD.

"Sinergi dalam pembentukan regulasi menjadi fondasi utama untuk mengarahkan kebijakan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Asmar.

Tiga Ranperda Usulan Pemkab

Pada rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengajukan tiga Ranperda untuk dibahas bersama DPRD, yakni:

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

3. Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Asmar memaparkan kondisi keuangan daerah berdasarkan laporan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,216 triliun dengan realisasi Rp991,59 miliar atau 81,51 persen. Sementara belanja daerah yang dianggarkan Rp1,219 triliun terealisasi Rp991,49 miliar atau 81,33 persen.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan mencapai Rp2,56 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan nihil sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp2,66 miliar.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga mencatat total aset daerah sebesar Rp3,304 triliun, kewajiban Rp180,72 miliar, serta ekuitas mencapai Rp3,124 triliun.

Sementara itu, pada Laporan Operasional, pendapatan tercatat sebesar Rp926,17 miliar dengan beban Rp1,005 triliun sehingga mengalami defisit operasional sekitar Rp94,58 miliar.

Bupati Asmar juga menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah melalui tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

Selain laporan keuangan, dokumen pertanggungjawaban juga memuat laporan kinerja pemerintah daerah, penggunaan dana desa, pemenuhan belanja wajib (mandatory spending), Standar Pelayanan Minimal (SPM), percepatan penurunan stunting, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem.

Untuk Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, pemerintah menilai regulasi tersebut diperlukan sebagai dasar hukum dalam membangun sistem sanitasi yang sehat, aman, serta mencegah pencemaran lingkungan.

Sedangkan perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan sebagai penyesuaian terhadap regulasi terbaru, sekaligus memperbaiki berbagai persoalan pengelolaan aset daerah, mulai dari pencatatan aset, pemanfaatan, hingga penghapusan barang.

Bupati Asmar berharap seluruh Ranperda dapat segera dibahas bersama DPRD hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

DPRD Ajukan Empat Ranperda Inisiatif

Pada kesempatan yang sama, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui juru bicaranya, Rosihan Afrizal, SH, menyampaikan empat Ranperda hak inisiatif DPRD Tahun 2026.

Keempat Ranperda tersebut meliputi:

Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Perikanan.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Menurut Rosihan, seluruh Ranperda tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menjelaskan Ranperda Penanggulangan Bencana menjadi kebutuhan mendesak mengingat Kepulauan Meranti memiliki kerentanan terhadap banjir rob, abrasi, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, hingga kekeringan.

Sementara Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan diharapkan mampu memperkuat budaya literasi masyarakat, meningkatkan akses terhadap informasi, serta mengoptimalkan pengelolaan perpustakaan daerah.

Di sektor ekonomi, DPRD juga mengusulkan Ranperda Penyelenggaraan Perikanan sebagai landasan hukum untuk memperkuat perlindungan nelayan, pengembangan budidaya, pengolahan hasil perikanan, hingga pemasaran produk perikanan.

Sedangkan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan diarahkan untuk mendukung pelayanan perizinan berbasis elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS), sehingga pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Bapemperda juga meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengevaluasi perda-perda yang belum berjalan optimal serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar setiap regulasi yang telah disahkan benar-benar memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rapat paripurna tersebut menjadi langkah awal pembahasan tujuh Ranperda strategis yang diharapkan mampu memperkuat sistem pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Meranti.**

DPRD Kepulauan Meranti Buka Paripurna ke-5 Dan 3 Ranperda Usulan Pemda dan 4 Inisiatif Dewan Disampaikan

Wed, 01 Jul 2026 17:49:27 +0700

PELITARIAU,Meranti - DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun Persidangan 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (1/7/2026). Sidang yang dipimpin Ketua DPRD H. Khalid Ali, SE tersebut menjadi langkah awal pembahasan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diharapkan memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dari tujuh ranperda yang disampaikan, tiga merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan empat lainnya merupakan hak inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Seluruh rancangan regulasi itu akan memasuki tahapan pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Rapat paripurna diawali dengan pembukaan oleh Sekretariat DPRD. Naskah pembukaan dibacakan Kepala Bagian Risalah Sekretariat DPRD, Kurniawan Hadi Putra, SE, yang menjelaskan bahwa agenda sidang kali ini difokuskan pada penyampaian tujuh Ranperda sebagai bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Dalam laporannya, Kurniawan menyampaikan bahwa tiga ranperda berasal dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Sementara empat ranperda lainnya merupakan usulan DPRD melalui hak inisiatif sebagai wujud pelaksanaan fungsi legislasi yang dimiliki lembaga legislatif.

Sebelum rapat dimulai, Bagian Persidangan terlebih dahulu menyampaikan laporan kehadiran anggota dewan. Berdasarkan hasil absensi, jumlah anggota DPRD yang hadir telah memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD, sehingga rapat paripurna dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan.

"Berdasarkan laporan dari Bagian Persidangan, absensi anggota dewan yang mengikuti Rapat Paripurna sore hari ini, dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan kuorum telah terpenuhi, sehingga rapat paripurna dapat dilaksanakan," ujar Kurniawan saat membacakan laporan pembukaan sidang.

Usai pembacaan laporan dan pembukaan rapat, pimpinan sidang kemudian diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, SE, untuk memimpin jalannya rapat paripurna sesuai agenda yang telah ditetapkan.

"Kepada yang terhormat pimpinan sidang, waktu dan tempat kami persilakan," ucap Kurniawan sebelum menyerahkan jalannya persidangan kepada Ketua DPRD.

Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan dapat mempercepat proses pembahasan seluruh ranperda yang diajukan. Kehadiran regulasi baru tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, SE, secara resmi membuka Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun Persidangan 2026 dengan mengajak seluruh peserta rapat untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT.
Menurutnya, rahmat, nikmat, dan karunia Tuhan Yang Maha Esa menjadi alasan seluruh peserta masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti agenda sidang paripurna yang membahas sejumlah Ranperda strategis bagi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam sambutannya, Khalid Ali menjelaskan bahwa pelaksanaan rapat paripurna tersebut mengacu pada Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 08/Kpts-DPRD/BM/VI/2026 tentang Perubahan Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ia mengatakan, rapat paripurna kali ini memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti serta penyampaian empat Ranperda Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Memasuki agenda pertama, pimpinan sidang menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebelumnya telah menyerahkan tiga Ranperda kepada DPRD melalui dua surat resmi. Surat pertama tertanggal 29 Mei 2026 Nomor: 100.4/HK/46 tentang Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2026, serta surat kedua tertanggal 30 Juni 2026 Nomor: 900/BPKAD/319 mengenai penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Khalid Ali menjelaskan, sesuai Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) angka (1) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019, pembahasan rancangan peraturan daerah dilaksanakan melalui dua tahapan, yakni Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Untuk ranperda yang berasal dari kepala daerah, pembicaraan tingkat pertama diawali dengan penjelasan Bupati dalam rapat paripurna.

Atas dasar ketentuan tersebut, pimpinan sidang kemudian mempersilakan Bupati Kepulauan Meranti untuk menyampaikan pidato pengantar terhadap tiga Ranperda usulan pemerintah daerah di hadapan forum paripurna.

Usai penyampaian pidato, Bupati secara simbolis menyerahkan dokumen tiga Ranperda kepada pimpinan DPRD. Penyerahan tersebut menjadi awal dari proses pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif guna menghasilkan regulasi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pimpinan DPRD menyampaikan apresiasi atas penjelasan yang telah disampaikan Bupati, kemudian mendistribusikan naskah Ranperda kepada seluruh anggota dewan sebagai bahan pembahasan dan penyusunan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD, yang dijadwalkan akan disampaikan pada rapat paripurna lanjutan Kamis (2/7/2026) pukul 09.00 WIB.

Dengan selesainya penyampaian pidato Bupati dan penyerahan tiga Ranperda tersebut, agenda pertama rapat paripurna resmi dinyatakan selesai.

Memasuki agenda kedua, sidang dilanjutkan dengan penyampaian empat Rancangan Peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Pimpinan sidang menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf (b) angka (1) Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 01 Tahun 2019, untuk Ranperda yang berasal dari DPRD, pembicaraan tingkat pertama dilakukan melalui penjelasan yang disampaikan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), atau pimpinan panitia khusus.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bapemperda menunjuk Rosihan Afrizal sebagai juru bicara untuk menyampaikan penjelasan terhadap empat Ranperda hak inisiatif DPRD di hadapan forum paripurna.

Rosihan Afrizal kemudian memaparkan pokok-pokok materi dari empat Ranperda inisiatif DPRD yang diusulkan sebagai bagian dari fungsi legislasi DPRD dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Usai penyampaian tersebut, Ketua DPRD menyampaikan apresiasi kepada Rosihan Afrizal atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, dokumen empat Ranperda hak inisiatif DPRD secara resmi diserahkan kepada Bupati Kepulauan Meranti untuk dipelajari dan menjadi bahan penyusunan tanggapan pemerintah daerah pada rapat paripurna berikutnya yang dijadwalkan berlangsung Kamis, 2 Juli 2026.

Dengan diserahkannya empat Ranperda hak inisiatif DPRD kepada pemerintah daerah, seluruh rangkaian agenda Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun Persidangan 2026 resmi berakhir.

Sebelum menutup sidang, Ketua DPRD H. Khalid Ali menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Kepulauan Meranti, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta seluruh undangan yang telah hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna hingga selesai.

Ia berharap proses pembahasan seluruh ranperda dapat berjalan lancar melalui sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati Asmar Sampaikan Tiga Ranperda Strategis, Tekankan Transparansi APBD dan Penguatan Tata Kelola Daerah

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan tiga Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut.

Ketiga ranperda tersebut meliputi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam pidatonya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Asmar menegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan secara sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu perwujudan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD. Sinergi dalam legislasi ini menjadi fondasi utama dalam mengarahkan kebijakan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan kepastian hukum yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Asmar.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Asmar terlebih dahulu memaparkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ia menjelaskan, penyampaian ranperda tersebut merupakan amanat Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk transparansi, akuntabilitas, sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran, target pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp1,216 triliun mampu direalisasikan sebesar Rp991,58 miliar atau mencapai 81,51 persen. Sementara belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp1,219 triliun terealisasi Rp991,49 miliar atau sebesar 81,33 persen.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp2,56 miliar, tanpa adanya pengeluaran pembiayaan, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2,66 miliar.

Asmar juga memaparkan kondisi neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti per 31 Desember 2025. Jumlah aset daerah tercatat mencapai Rp3,304 triliun, kewajiban sebesar Rp180,72 miliar, dengan nilai ekuitas mencapai Rp3,124 triliun.

Sementara pada Laporan Operasional (LO), pendapatan pemerintah daerah tercatat sebesar Rp926,17 miliar dengan total beban Rp1,005 triliun, sehingga terjadi defisit operasional sebesar Rp94,57 miliar.

Sedangkan saldo kas pemerintah daerah pada akhir tahun anggaran tercatat sebesar Rp2,708 miliar.

Selain menyampaikan data keuangan, Bupati Asmar menjelaskan bahwa dokumen pertanggungjawaban APBD juga dilengkapi berbagai laporan pendukung, di antaranya laporan kinerja pemerintah daerah, penggunaan dana desa, realisasi belanja wajib (mandatory spending), pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), percepatan penurunan stunting, hingga program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam kesempatan itu, Asmar juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.

"Kami menyadari masih terdapat berbagai catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus ditindaklanjuti. Karena itu, kami sangat mengharapkan kritik, saran, serta masukan dari DPRD demi penyempurnaan tata kelola pemerintahan ke depan," katanya.

Selanjutnya, Bupati Asmar memaparkan Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini Kabupaten Kepulauan Meranti belum memiliki regulasi khusus yang mengatur sistem pengelolaan air limbah domestik secara komprehensif.

Padahal, menurutnya, akses masyarakat terhadap sanitasi dan pengelolaan limbah domestik sangat berkaitan erat dengan kualitas kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan, pendidikan, hingga upaya pengentasan kemiskinan.

Melalui ranperda tersebut, pemerintah daerah ingin menghadirkan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah domestik.

"Aspek sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Regulasi ini diharapkan mampu mengatur sistem pengelolaan air limbah secara aman dari hulu hingga hilir, sekaligus mencegah pencemaran lingkungan, air, dan tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti," jelasnya.

Ranperda tersebut juga merupakan tindak lanjut dari kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan mandat kepada pemerintah kabupaten dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.

Selain itu, Bupati Asmar juga menyampaikan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ia menjelaskan bahwa perubahan tersebut diperlukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap terbitnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 yang merevisi sejumlah ketentuan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurutnya, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah persoalan pengelolaan aset daerah, mulai dari aset yang belum tertata secara optimal, lambatnya proses penghapusan barang rusak, hingga keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola barang.

"Pemerintah daerah memandang perlu melakukan penyesuaian regulasi agar pengelolaan Barang Milik Daerah semakin tertib, akuntabel, efektif, serta sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional," ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh proses penyusunan ketiga Ranperda tersebut telah melalui tahapan penyusunan naskah akademik, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta kajian mendalam agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi maupun kepentingan masyarakat.

Di akhir penyampaiannya, Bupati Asmar berharap ketiga Ranperda tersebut dapat segera dibahas secara komprehensif oleh DPRD melalui mekanisme legislasi yang berlaku hingga nantinya disahkan menjadi Peraturan Daerah.

"Sinergitas dan komitmen yang selama ini telah terjalin dengan baik antara eksekutif dan legislatif merupakan modal utama dalam melahirkan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan berkeadilan. Kami berharap ketiga Ranperda ini dapat segera dibahas bersama sehingga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti," tutupnya.

Rosihan Afrizal Paparkan Empat Ranperda Inisiatif DPRD, Fokus Penguatan Mitigasi Bencana, Literasi, Perikanan dan Perizinan Digital

Penyampaian empat ranperda tersebut disampaikan Juru Bicara Bapemperda DPRD Kepulauan Meranti, Rosihan Afrizal, setelah ditunjuk oleh Ketua Bapemperda untuk mewakili lembaga dalam memaparkan usulan regulasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Keempat Ranperda tersebut meliputi Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perikanan, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

Dalam pemaparannya, Rosihan menegaskan bahwa seluruh ranperda tersebut lahir dari kebutuhan riil masyarakat serta disusun berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis guna menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

Pada Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah, Rosihan menjelaskan regulasi tersebut bertujuan membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terpadu, cepat, terarah, dan berkelanjutan.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya berfokus pada penanganan ketika bencana telah terjadi, melainkan harus memperkuat upaya mitigasi serta kesiapsiagaan agar dampak kerugian dapat ditekan semaksimal mungkin.

"Tujuan utama dari Ranperda ini adalah mengantisipasi serta memitigasi penanggulangan bencana daerah secara terpadu, cepat, dan tepat sasaran. Kita tidak ingin hanya bertindak saat bencana sudah terjadi. Melalui regulasi ini, kita ingin membangun sistem kesiapsiagaan yang kokoh, memperkuat mitigasi, dan meminimalisir dampak kerugian, baik materiel maupun korban jiwa. Ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat Kepulauan Meranti," ujar Rosihan.

Ia menjelaskan, Ranperda tersebut terdiri atas 13 bab dan 59 pasal yang mengatur berbagai aspek mulai dari tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, jenis-jenis bencana, mekanisme penanggulangan bencana, hak dan kewajiban masyarakat, kerja sama lintas sektor, peran serta masyarakat, penyelesaian sengketa hingga pemberian penghargaan.

Selanjutnya, Rosihan memaparkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang dinilai menjadi kebutuhan penting bagi Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan yang masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses informasi dan literasi.

Menurutnya, sejak berdirinya Gedung Perpustakaan Daerah pada tahun 2024, diperlukan regulasi yang mampu menjadi pedoman dalam pengembangan tata kelola perpustakaan agar benar-benar berfungsi sebagai pusat pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Sebagai daerah kepulauan, akses masyarakat terhadap informasi dan literasi masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama bagi wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Karena itu, DPRD mengusulkan Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan agar pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam mengembangkan layanan perpustakaan yang berkualitas," katanya.

Rosihan menjelaskan, regulasi tersebut tidak hanya mengatur tata kelola perpustakaan, tetapi juga mendorong transformasi perpustakaan modern, penguatan budaya membaca, pengembangan literasi masyarakat, sistem informasi perpustakaan, hingga keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pengembangan perpustakaan.

Selain itu, ranperda tersebut juga mengatur hak, kewajiban, kewenangan, sistem pendanaan, serta mekanisme pemberian penghargaan terhadap berbagai prestasi di bidang pengelolaan perpustakaan.

Pada kesempatan yang sama, Rosihan juga memaparkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perikanan yang dinilai sangat strategis mengingat Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan.

Ia menyebutkan, selain sektor perikanan tangkap, Meranti juga memiliki potensi budidaya tambak, keramba, hingga industri pengolahan hasil perikanan yang selama ini belum didukung regulasi daerah secara komprehensif.

"Sebagai daerah kepulauan yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, Meranti memerlukan instrumen hukum yang memadai untuk mengatur penyelenggaraan perikanan secara menyeluruh mulai dari penangkapan, budidaya, pengolahan hingga pemasaran hasil perikanan," ujarnya.

Menurut Rosihan, kehadiran perda tersebut diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, perlindungan, serta pemberdayaan terhadap nelayan kecil maupun pembudidaya ikan tradisional.

Ranperda tersebut terdiri atas 13 bab dan 43 pasal yang mengatur berbagai aspek mulai dari perencanaan pembangunan sektor perikanan, perlindungan sumber daya, pembudidayaan, pengolahan hasil perikanan, penyediaan data dan informasi, penelitian dan pengembangan, pemberdayaan nelayan, pendanaan hingga partisipasi masyarakat.

Selain sektor perikanan, Bapemperda juga mengusulkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

Rosihan mengatakan, usulan regulasi tersebut muncul karena hingga kini Kabupaten Kepulauan Meranti belum memiliki perda yang secara khusus mengatur sistem pelayanan perizinan daerah sesuai perkembangan regulasi nasional.

Menurutnya, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah mewajibkan seluruh proses pelayanan perizinan dilaksanakan secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dan dikelola melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Perizinan saat ini bukan lagi sekadar proses administrasi manual, melainkan telah menjadi bagian dari ekosistem digital nasional melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Karena itu daerah harus memiliki regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan tersebut," jelasnya.

Ia menambahkan, penyusunan Ranperda tersebut tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rosihan menegaskan bahwa seluruh materi dalam empat ranperda tersebut telah disusun berdasarkan kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis agar menghasilkan produk hukum yang implementatif, berpihak kepada masyarakat, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selain menyampaikan empat ranperda baru, Bapemperda juga melaporkan perkembangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Disebutkan, sepanjang tahun 2025 DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berhasil menetapkan lima Ranperda menjadi Peraturan Daerah.

Sementara itu, masih terdapat empat Ranperda lainnya yang kini telah memasuki tahapan akhir pembahasan dan tinggal menunggu proses pengesahan melalui rapat paripurna.

"Kami berharap kinerja bersama dalam pembentukan regulasi daerah dapat terus dipertahankan sebagai bentuk amanah kepada masyarakat, khususnya dalam menghadirkan produk hukum yang benar-benar memberikan manfaat bagi daerah," katanya.

Di akhir penyampaiannya, Rosihan juga menitipkan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia meminta agar seluruh Peraturan Daerah yang telah disahkan dievaluasi secara berkala untuk memastikan implementasinya berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi terhadap seluruh perda yang telah berlaku agar diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas.

"Kami berharap pemerintah daerah bersama seluruh OPD dapat berpartisipasi aktif dalam pembahasan ranperda ini sehingga seluruh aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis benar-benar tercermin dalam substansi regulasi. Semoga kerja sama yang telah terjalin selama ini mampu melahirkan produk hukum yang berkualitas dan membawa Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi daerah yang unggul, agamis, dan sejahtera," tutup Rosihan. **

Warga Suku Asli Nerlang Terima KTP-el dan Akta Perkawinan Lewat Layanan Jemput Bola

Wed, 01 Jul 2026 15:23:28 +0700

PELITARIAU,Meranti - Warga suku asli di Dusun II Nerlang, Desa Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, akhirnya dapat memiliki KTP elektronik (KTP-el) dan akta perkawinan tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Melalui layanan jemput bola, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Meranti mendatangi langsung masyarakat dengan membuka pelayanan di atas kapal atau kempang, Rabu (1/7/2026).

Pelayanan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memastikan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil tetap memperoleh hak atas dokumen administrasi kependudukan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, yang hadir mewakili Bupati Kepulauan Meranti, menegaskan bahwa identitas kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi pemerintah.

"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk warga yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Kepemilikan dokumen kependudukan merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi negara," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi inovasi Disdukcapil yang terus menghadirkan pelayanan langsung ke tengah masyarakat, sehingga warga di daerah yang sulit dijangkau tetap dapat mengakses layanan administrasi kependudukan.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti, Agustia Widodo, menjelaskan bahwa pelayanan jemput bola dilakukan karena Dusun Nerlang masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan jaringan internet (blank spot) hingga kondisi jalan dan jembatan yang belum memadai.

"Wilayah Dusun Nerlang masih mengalami keterbatasan jaringan internet atau blank spot, ditambah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang belum memadai. Karena itu, kami menghadirkan pelayanan langsung dengan memanfaatkan kapal atau kempang agar masyarakat tetap dapat memperoleh hak administrasi kependudukannya," jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dikumpulkan di titik pelayanan yang berada di atas kempang di kawasan perairan setempat untuk menjalani proses perekaman KTP-el sekaligus menerima akta perkawinan.

Widodo turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan, mulai dari Asisten Pemerintahan dan Kesra, Camat Tebing Tinggi Timur, Kepala UPT Dukcapil Tebing Tinggi Timur, pemerintah desa, hingga para petugas lapangan.

Melalui layanan jemput bola ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap seluruh masyarakat, khususnya penduduk rentan dan warga suku asli yang berada di daerah terpencil, dapat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah secara hukum. Inovasi tersebut sekaligus menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam memastikan tidak ada warga yang tertinggal memperoleh hak atas identitas kependudukan.**

Polres Kepulauan Meranti Peringati Hari Bhayangkara ke-80 Dengan Upacara Khidmat dan Penuh Makna

Wed, 01 Jul 2026 15:00:13 +0700

PELITARIAU,Meranti - Polres Kepulauan Meranti menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 dengan penuh khidmat di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Kecamatan Tebing Tinggi, Rabu (1/7/2026). Mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", peringatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan daerah.

Upacara dipimpin Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H., serta dihadiri Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar bersama istri Hj. Ismiatun, Wakil Bupati Muzammil Baharuddin, S.M., M.M. bersama istri Sriyana, Ketua DPRD H. Khalid Ali, S.E., unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pejabat TNI, Kejaksaan, Pengadilan Agama, pimpinan instansi vertikal, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, insan pers, mahasiswa, pelaku usaha, purnawirawan Polri, Bhayangkari, hingga jajaran personel Polres Kepulauan Meranti.

Rangkaian upacara berlangsung sesuai tradisi Kepolisian dengan diawali masuknya pasukan upacara, penghormatan kepada Inspektur Upacara, menyanyikan Mars Polri, pemeriksaan pasukan, mengheningkan cipta, pembacaan Tribrata, hingga penyampaian amanat.

Dalam amanatnya, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, SH SIK MH menyampaikan bahwa Hari Bhayangkara ke-80 bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi refleksi bagi seluruh insan Bhayangkara untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara. Polri ditegaskan memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Selain itu, seluruh personel Polri diharapkan terus meningkatkan profesionalisme sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi integritas serta penegakan hukum yang adil dan humanis.

Amanat tersebut juga menekankan pentingnya reformasi kelembagaan Polri agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi era digital serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif.

Transformasi menuju Polri yang Presisi, modern, dan adaptif disebut harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Keberhasilan institusi kepolisian, menurut amanat tersebut, tidak hanya diukur dari keberhasilan penegakan hukum semata, tetapi juga dari tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Usai pelaksanaan upacara, suasana semakin semarak dengan penampilan Tim RAGA Polres Kepulauan Meranti yang mempertontonkan berbagai kemampuan personel kepolisian dalam menjalankan tugas di lapangan. Penampilan tersebut mendapat apresiasi dari tamu undangan yang hadir.

Tidak hanya itu, personel Polisi Wanita (Polwan) Polres Kepulauan Meranti turut menampilkan Tari Sonde yang menggambarkan kekayaan budaya daerah sekaligus menjadi hiburan bagi para peserta setelah prosesi upacara selesai.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Ia menyebut momentum tersebut menjadi sarana evaluasi sekaligus memperkuat komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan mengusung tema '80 Tahun Mengabdi Polri untuk Masyarakat', kami berkomitmen untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Kapolres.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, TNI, seluruh pemangku kepentingan, dan masyarakat atas sinergi yang telah terjalin selama ini.

"Kami juga menyadari bahwa keberhasilan tugas Polri tidak dapat dicapai tanpa dukungan pemerintah daerah, TNI, seluruh stakeholder, serta masyarakat. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Semoga ke depan Polri semakin dicintai masyarakat, semakin dipercaya, dan semakin Presisi dalam menjalankan tugas," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan apresiasi atas dedikasi jajaran Polres Kepulauan Meranti yang selama ini konsisten menjaga stabilitas keamanan daerah.

Ia menilai kehadiran Polri memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Polres Kepulauan Meranti yang selama ini telah bekerja keras menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas daerah," ungkap Asmar.

Menurutnya, sinergitas antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus dipelihara demi mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti yang aman, damai, dan sejahtera.
Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi berbagai pihak, Kapolres bersama Bupati dan unsur Forkopimda menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah penerima. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang Kapolres Cup Mobile Legends E-Sport serta Fun Night Run.

Suasana syukuran semakin bermakna saat dilakukan pemotongan nasi tumpeng yang kemudian diserahkan kepada personel Polri tertua dan termuda sebagai simbol penghormatan terhadap pengabdian lintas generasi di institusi Kepolisian.

Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polres Kepulauan Meranti juga menggelar Gerakan Pangan Murah dengan menyalurkan 50 paket beras gratis masing-masing seberat lima kilogram kepada masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian sosial kepada warga.

Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama yang memperlihatkan eratnya kebersamaan antara Polri, Forkopimda, pemerintah daerah, dan masyarakat.**

Bupati Asmar Lantik 38 Pejabat di Pemkab Kepulauan Meranti, Tekankan Integritas dan Profesionalisme ASN

Wed, 01 Jul 2026 14:17:36 +0700

PELITARIAU,Meranti - Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar melantik dan mengambil sumpah jabatan 38 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (1/7/2026). Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Kuning, Kantor Bupati Kepulauan Meranti.

Pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Sebanyak 38 pejabat yang dilantik terdiri dari 18 Pejabat Administrator dan 20 Pejabat Pengawas. Adapun beberapa pejabat administrator sebagai berikut ;
- Afrinal Yusran, S.IP., M.M. sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah,
- Ira Selda Fitri, S.IP., MPA sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah,
- Iskandar Samin Siregar, S.H. sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sukri, S.E. sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- Eko Priyono ,SE,M.Si sebagai Sekretaris Dinas Koperasi ,UMKM, dan tenaga kerja.
- Amat Safi'i, M.Kom sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Dodi Hamdani,S.Sos sebagai Sekretaris Dinas Perikanan.

Dalam sambutannya, Bupati Asmar mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pejabat yang telah dilantik. Jadikan amanah ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar Asmar.

Menurutnya, pelantikan tersebut telah melalui pertimbangan yang matang dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, Asmar meminta seluruh pejabat yang dilantik agar segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun sinergi, meningkatkan disiplin, serta menghadirkan inovasi dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Saya berharap saudara-saudara menunjukkan kinerja yang profesional, disiplin, inovatif, serta berorientasi pada hasil demi terwujudnya pemerintahan yang semakin baik," tegasnya.

Bupati Asmar menjelaskan, pengambilan sumpah dan janji jabatan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan akibat perubahan dan penambahan nomenklatur baru, sekaligus sebagai bagian dari penyegaran organisasi perangkat daerah dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Melalui pelantikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, profesional, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.**

Bupati Asmar Hadiri HUT Bhayangkara ke-80, Tegaskan Sinergi Polri dan Pemda Kunci Stabilitas Kepulauan Meranti

Wed, 01 Jul 2026 14:13:04 +0700

PELITARIAU,Meranti - Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menghadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar Polres Kepulauan Meranti di Halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, Ketua DPRD atau perwakilan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, serta para kepala OPD, camat, dan tamu undangan lainnya.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, SH, SIK, MH membacakan amanat Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Dalam amanat tersebut, Presiden menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Polri sekaligus memberikan apresiasi atas dedikasi, kerja keras, dan pengorbanan jajaran kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Presiden menegaskan bahwa tema Hari Bhayangkara ke-80, "80 Tahun Mengabdi Polri untuk Masyarakat", mencerminkan komitmen Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui tugas melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum secara profesional.

Menurut Presiden, tantangan Polri ke depan semakin kompleks seiring berkembangnya dinamika kejahatan dan tuntutan reformasi birokrasi. Karena itu, seluruh jajaran Polri diminta memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Dalam sambutannya, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi menegaskan bahwa keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya hasil kerja Polri, tetapi buah sinergi seluruh elemen bangsa.

"Polri harus terus hadir sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, sekaligus penegak hukum yang profesional, humanis, transparan, dan berkeadilan. Keberhasilan menjaga situasi kamtibmas merupakan hasil kolaborasi bersama pemerintah daerah, TNI, dan seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Kapolres juga mengumumkan bahwa sebanyak 27 personel Polres Kepulauan Meranti akan menerima kenaikan pangkat pada 3 Juli 2026. Ia menegaskan bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi, loyalitas, disiplin, integritas, dan pengabdian personel.

Usai upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran Hari Bhayangkara ke-80 yang ditandai pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan pengabdian Polri selama delapan dekade. Tumpeng diserahkan kepada personel Polri tertua dan termuda sebagai bentuk penghormatan terhadap regenerasi dan pengabdian institusi.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Kepulauan Meranti.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri. Semoga Polri semakin profesional, modern, humanis, serta semakin dicintai masyarakat dalam mengemban amanah menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum," kata Asmar.

Ia menilai tema Hari Bhayangkara tahun ini menjadi pengingat bahwa Polri harus senantiasa hadir di tengah masyarakat dengan memberikan rasa aman serta pelayanan yang tulus.

Bupati juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Polres Kepulauan Meranti dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, mendukung pelaksanaan pembangunan, serta membangun sinergi yang erat bersama pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan dan keamanan hanya dapat dihadapi melalui kerja sama yang solid antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat.

"Saya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus mendukung tugas-tugas Polri dengan menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, serta bersama-sama menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Kepulauan Meranti. Semoga sinergi yang telah terjalin selama ini terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan Kepulauan Meranti yang aman, maju, sejahtera, dan berdaya saing," tutup Asmar.**

Polresta Pekanbaru Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Teguhkan Komitmen Polri Presisi untuk Masyarakat dan Dukung Program Nasional

Wed, 01 Jul 2026 13:56:47 +0700

PELITARIAU, Pekanbaru – Dalam semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, Polresta Pekanbaru menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 di halaman Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, Rabu (1/7/2026). Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Pekanbaru, KBP Muharman Arta, S.I.K., M.H., serta dihadiri unsur Forkopimda, TNI-Polri, jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum penting untuk merefleksikan delapan dekade pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kehadiran seluruh unsur Forkopimda juga menjadi bukti kuatnya sinergitas dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan di Kota Pekanbaru.

Dalam amanat Presiden Republik Indonesia yang dibacakan oleh Kapolresta Pekanbaru, disampaikan apresiasi kepada seluruh insan Bhayangkara atas dedikasi dan pengabdian selama 80 tahun. Presiden menegaskan bahwa Polri harus terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan global yang semakin dinamis.

Selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri juga memiliki peran strategis dalam menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah, di antaranya penguatan ketahanan pangan, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.

Kapolresta Pekanbaru juga mengajak seluruh personel Polri untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang humanis, penegakan hukum yang berkeadilan, serta menunjukkan bahwa menjadi anggota Polri merupakan bentuk pengabdian tulus kepada bangsa dan negara.

Rangkaian upacara berlangsung dengan tertib dan penuh khidmat, mulai dari penghormatan pasukan, pemeriksaan pasukan, pengucapan Tribrata, pembacaan amanat Presiden Republik Indonesia, menyanyikan Andika Bhayangkari dan Himne Polri, pembacaan doa, hingga ditutup dengan foto bersama.

Melalui peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini, Polresta Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan Polri yang Presisi, profesional, modern, dan terpercaya, serta memperkuat sinergi bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Kota Pekanbaru yang aman, nyaman, dan kondusif.**Prc6

Polres Indragiri Hilir Gelar Upacara Sertijab Kabagops, Kapolsek Pulau Burung dan Kapolsek Kempas

Wed, 01 Jul 2026 13:50:29 +0700

PELITARIAU, Tembilahan – Polres Indragiri Hilir menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kabagops, Kapolsek Pulau Burung, dan Kapolsek Kempas pada Rabu (1/7/2026) pukul 10.30 WIB di Aula Rekonfu Polres Indragiri Hilir.

Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Farouk Oktora, S.H., S.I.K., dan berlangsung khidmat sebagai bagian dari proses pembinaan organisasi Polri.

Kegiatan tersebut dihadiri para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek jajaran Polres Indragiri Hilir, Ketua Bhayangkari Cabang Indragiri Hilir Ny. Andini Farouk beserta pengurus, serta para perwira, bintara, dan PNS Polres Indragiri Hilir.

Prosesi sertijab diawali dengan penghormatan pasukan, pembacaan Surat Keputusan Kapolda Riau, penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara serah terima, pakta integritas, serta diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolda Riau Nomor: ST/490/VI/KEP/2026 tanggal 17 Juni 2026, jabatan Kabagops Polres Indragiri Hilir diserahterimakan dari Kompol Buha Siahaan, S.H. yang memasuki masa purna tugas kepada AKP Dr. Irwanto, S.H., M.H. Selanjutnya, jabatan Kapolsek Pulau Burung diserahterimakan dari AKP Dr. Irwanto kepada IPTU Danu Hidayat, S.E., M.M., sedangkan jabatan Kapolsek Kempas diserahterimakan dari IPTU Danu Hidayat kepada IPTU Hendrizal, S.I.P., M.H.

Dalam amanatnya, Kapolres Indragiri Hilir menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, serta upaya meningkatkan kinerja organisasi sesuai kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia Polri yang Presisi.

Kapolres juga berharap para pejabat yang baru segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban, menjadi pemimpin yang berintegritas, tegas, humanis, serta mampu membangun sinergi dan menghadirkan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Kapolres menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu mengendalikan organisasi, tetapi juga harus mampu membimbing, mengarahkan, membangun komunikasi yang baik dengan seluruh personel, serta mengedepankan profesionalisme, empati, dan kemampuan menyelesaikan setiap permasalahan.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama bertugas di Polres Indragiri Hilir. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bhayangkari yang senantiasa memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas.

Upacara sertijab ini bertujuan melaksanakan alih tugas dan tanggung jawab jabatan secara resmi, mendukung pembinaan karier personel melalui regenerasi kepemimpinan, meningkatkan profesionalisme dan efektivitas organisasi, serta memperkuat soliditas, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian seluruh personel dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.**Prc6

Polres Indragiri Hilir Gelar Upacara Hari Bhayangkara ke-80, Teguhkan Komitmen 80 Tahun Mengabdi Polri Untuk Masyarakat

Wed, 01 Jul 2026 12:25:42 +0700

PELITARIAU, Tembilahan – Polres Indragiri Hilir menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 di Lapangan Apel Kantor Bupati Indragiri Hilir, Jalan Akasia, Tembilahan, Rabu (1/7/2026). Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat" sebagai wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Farouk Oktora, S.H., S.I.K., bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara Perwira Upacara dijabat Kasatsamapta Polres Inhil AKP Agus Susanto, S.H., M.H., dan Komandan Upacara IPDA Ripal Indrawata, S.H., M.H.

Kegiatan dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Indragiri Hilir, pejabat TNI-Polri, pimpinan instansi vertikal, OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, insan pers, akademisi, hingga para purnawirawan dan tamu undangan lainnya.

Upacara diikuti oleh 19 peleton peserta yang terdiri dari personel TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Damkar, BPBD, Basarnas, Lapas, Bea Cukai, KSOP, Balai Kekarantinaan Kesehatan, Kwarcab Pramuka, serta Resimen Mahasiswa Universitas Islam Indragiri.

Rangkaian upacara diawali dengan masuknya pasukan, pembacaan doa, penghormatan kebesaran, pengibaran Sang Merah Putih, pemeriksaan pasukan, pengucapan Tribrata, penyampaian amanat Inspektur Upacara, hingga menyanyikan Hymne Polri.

Dalam amanatnya, Kapolres Indragiri Hilir menyampaikan bahwa Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi bagi seluruh insan Polri untuk terus memperkuat komitmen dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Di tengah dinamika global dan tantangan keamanan yang semakin kompleks, Polri dituntut terus meningkatkan profesionalisme, menegakkan hukum secara adil, menjaga stabilitas kamtibmas, serta mengedepankan pelayanan yang humanis.

Kapolres juga menegaskan pentingnya peran Polri dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah, seperti menjaga iklim investasi, mengawal distribusi logistik, memberantas peredaran narkoba dan kejahatan siber, mendukung ketahanan pangan, serta menyukseskan program makan bergizi gratis.

Selain itu, seluruh personel diingatkan untuk senantiasa berpedoman pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya, mengimplementasikan Polri Presisi dalam setiap pelaksanaan tugas, menjaga integritas, serta memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Indragiri Hilir.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan dari Bupati Indragiri Hilir kepada sejumlah personel Polres Indragiri Hilir yang dinilai berprestasi dan berdedikasi, baik dalam pengungkapan kasus narkoba, pengungkapan tindak pidana, maupun pembangunan berbagai jembatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat di sejumlah kecamatan.

Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian personel Polri dalam mendukung pembangunan daerah serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Farouk Oktora, S.H., S.I.K.mengatakan bahwa
Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum bagi kami untuk memperkuat komitmen bahwa setiap tugas dan pengabdian Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tema '80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat' menjadi pengingat bahwa kehadiran Polri harus memberikan rasa aman, pelayanan yang cepat, penegakan hukum yang berkeadilan, serta solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.ujarnya.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, TNI, Forkopimda, seluruh stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini telah bersinergi bersama Polres Indragiri Hilir dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Keberhasilan yang diraih Polri merupakan hasil kerja sama dan dukungan dari semua pihak..

Ke depan, Polres Indragiri Hilir akan terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat implementasi Polri Presisi, mendukung program-program strategis pemerintah, serta hadir dengan pelayanan yang humanis, responsif, dan berintegritas.

Kami memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar Polri semakin dicintai dan mampu terus memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa, negara, dan khususnya masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.tutupnya.**Prc6

Utamakan Pelayanan, Klinik Lapas Bersama Ka.KPLP Tangani Pengunjung Yang Alami Gangguan Kesehatan

Wed, 01 Jul 2026 11:41:19 +0700

PELITARIAU, Pekanbaru – Komitmen pelayanan prima kembali ditunjukkan oleh jajaran Pemasyarakatan. Petugas kesehatan klinik bersama Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, Theo TUP dengan sigap memberikan pertolongan medis darurat kepada salah seorang pengunjung yang tiba-tiba mengalami gangguan kesehatan saat melakukan kunjungan.

Kejadian bermula ketika pengunjung tersebut sedang berada di area ruang kunjungan Lapas Narkotika Rumbai hari ini. Secara mendadak, yang bersangkutan mengeluhkan sakit dan menunjukkan gejala kurang fit. Melihat kondisi tersebut, petugas pelayanan kunjungan yang bersiaga langsung melaporkan situasi kepada Ka. KPLP, yang saat itu sedang memantau langsung jalannya alur kunjungan demi memastikan keamanan dan kelancaran layanan.

Tanpa menunda waktu, Kepala KPLP berkoordinasi dengan tim medis dari Klinik Lapas Narkotika Rumbai. Petugas kesehatan dengan membawa peralatan medis darurat segera menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal, mulai dari mengecek tekanan darah hingga memberikan tindakan penanganan pertama yang diperlukan.

"Pelayanan dan keselamatan masyarakat, termasuk para pengunjung yang datang untuk membesuk warga binaan, adalah prioritas utama kami. Begitu mendapat laporan ada pengunjung yang kurang sehat, kami langsung bergerak cepat bersama tim medis agar yang bersangkutan segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat," ujar Ka. KPLP Lapas Narkotika Rumbai, Theo Tri Utama Panggabean.

Setelah diberikan tindakan pengobatan dan diistirahatkan sejenak di Klinik Lapas, kondisi pengunjung tersebut berangsur membaik dan stabil. Pihak keluarga pengunjung pun menyampaikan apresiasi serta terima kasih yang mendalam atas respons cepat, ramah, dan kepedulian yang ditunjukkan oleh seluruh jajaran petugas Lapas Narkotika Rumbai.

Aksi tanggap ini menjadi bukti nyata bahwa Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai tidak hanya fokus pada aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga senantiasa mengedepankan nilai kemanusiaan dan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat.**Prc6

Presiden Prabowo Beri Nugraha Sakanti kepada Polda Riau, Kapolda: Penghargaan Ini Milik Seluruh Personel

Wed, 01 Jul 2026 10:33:46 +0700

PELITARIAU, Bogor - Polda Riau menjadi salah satu dari 12 satuan kerja di lingkungan Polri yang menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Lapangan Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden sebagai bentuk apresiasi negara kepada satuan kerja Polri yang dinilai berjasa, berprestasi, dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan bangsa dan negara.

Penganugerahan Nugraha Sakanti didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 37/TK/2026, Keputusan Presiden Nomor 38/TK/2026, serta Keputusan Presiden Nomor 55/Polri Tahun 2026 yang dibacakan oleh Sesmilpres Mayjen Wahyu Yudhayana.

Selain Polda Riau, penghargaan yang sama juga diberikan kepada Divisi Hukum Polri, Pusat Keuangan Polri, Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Polda Lampung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Barat.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan penghargaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus amanah yang dipersembahkan untuk seluruh personel Polda Riau beserta jajaran dan masyarakat Riau yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung berbagai program pembangunan.

“Alhamdulillah, penghargaan Nugraha Sakanti ini merupakan kehormatan bagi seluruh keluarga besar Polda Riau. Penghargaan ini bukan milik seorang Kapolda, tetapi buah dari kerja keras, dedikasi, dan pengabdian seluruh personel serta dukungan masyarakat yang terus bersinergi bersama kami menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Riau,” ujar Kapolda.

Dalam amanatnya pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tengah menjalani transformasi besar di berbagai bidang.

Menurut Presiden, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas, tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan, dan tidak mungkin negara menjadi kuat tanpa aparat yang dipercaya rakyat.

Presiden juga memberikan apresiasi kepada Polri atas kontribusinya dalam mendukung berbagai program strategis nasional, mulai dari ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, hingga penanganan bencana.

Di hadapan seluruh jajaran Polri, Presiden berpesan agar setiap anggota Polri terus menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, menjunjung tinggi integritas, serta senantiasa setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

Menanggapi amanat tersebut, Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa penghargaan yang diterima Polda Riau harus dimaknai sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian, bukan sebagai tujuan akhir.

“Arahan Bapak Presiden menjadi pengingat bagi kami bahwa kepercayaan masyarakat adalah kehormatan tertinggi yang harus terus dijaga. Karena itu, penghargaan ini kami jadikan motivasi untuk terus menghadirkan Polri yang profesional, humanis, berintegritas, dan selalu hadir memberikan solusi bagi masyarakat,” kata lulusan Akpol 1996 ini.

Menurutnya, berbagai inovasi dan program yang selama ini dijalankan Polda Riau akan terus diperkuat sebagai bagian dari implementasi kebijakan Presiden dan transformasi Polri yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Irjen Herry menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, mendukung program ketahanan pangan nasional, memperluas kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, serta mengimplementasikan Green Policing sebagai ikhtiar menjaga keamanan yang selaras dengan kelestarian lingkungan.

"Itulah cara kami menerjemahkan amanah Presiden dalam pengabdian sehari-hari,” ungkapnya.

Kapolda menambahkan, penghargaan Nugraha Sakanti menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Polda Riau untuk terus bekerja lebih baik, menjaga kepercayaan publik, dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat.

“Semoga penghargaan ini menjadi energi baru bagi seluruh personel Polda Riau untuk terus bekerja dengan tulus, rendah hati, dan penuh integritas. Kami berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat serta memberikan pengabdian terbaik demi terwujudnya keamanan yang menjadi fondasi Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” pungkas Irjen Herry.**Prc6

Bedah Rumah untuk Warakawuri Jadi Kado Istimewa Polres Meranti di Hari Bhayangkara ke-80

Tue, 30 Jun 2026 19:54:20 +0700

PELITARIAU,Meranti - Menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Kepulauan Meranti kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada keluarga besar Polri. Salah satunya melalui penyerahan hasil program bedah rumah kepada seorang Warakawuri Polri, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan berlangsung di kediaman Ibu Raskem, Warakawuri Polri, di Jalan Durian No. 12, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Meranti Ny. Esti Aldi Alfa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Ren Polres Kepulauan Meranti Edi Junaidi, S.H., Kabag Log Polres Kepulauan Meranti AKP Herry Juana Putra, Kasat Binmas AKP Aguslan, S.H., Kapolsek Tebing Tinggi AKP J.A. Lubis, S.H., M.H., Kasat Polairud IPTU Abdul Roni, S.H., serta para pengurus Bhayangkari Cabang Kepulauan Meranti.

Dalam sambutannya, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi mengajak seluruh hadirin untuk bersyukur kepada Allah SWT atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia mengatakan bahwa penyerahan hasil bedah rumah merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang tidak hanya menjadi momentum refleksi pengabdian Polri kepada bangsa dan negara, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap keluarga besar Polri.

"Kegiatan ini merupakan wujud perhatian kami kepada para Warakawuri dan purnawirawan Polri yang telah memberikan dedikasi, pengorbanan, serta pengabdian terbaiknya bagi institusi. Mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang Polri hingga menjadi seperti sekarang," ujar AKBP Aldi Alfa Faroqi.

Menurutnya, program bedah rumah merupakan bentuk nyata kehadiran Polri untuk memberikan manfaat langsung kepada keluarga besar institusi. Ia berharap bantuan tersebut dapat menghadirkan rasa nyaman, aman, serta meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat.

"Meski bantuan ini mungkin tidak sebanding dengan seluruh pengabdian yang telah diberikan, kami berharap ini menjadi simbol penghormatan, rasa terima kasih, dan kepedulian kami kepada para Warakawuri dan purnawirawan Polri," tambahnya.

Pada kesempatan itu, sambutan mewakili keluarga penerima manfaat disampaikan oleh Iwan, putra dari Ibu Raskem. Ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Kapolres Kepulauan Meranti beserta jajaran atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada keluarganya.

Usai sambutan, Kapolres Kepulauan Meranti bersama Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Meranti menyerahkan bantuan sosial kepada penerima manfaat dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Program bedah rumah tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial Polri dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Selain membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga purnawirawan dan Warakawuri, kegiatan ini juga memperkuat ikatan kekeluargaan di lingkungan Polri serta menjadi wujud nyata semangat Polri Presisi yang humanis dan semakin dekat dengan masyarakat.**

DPW APPSI Riau Gelar Muswil III 2026, Tonggak Baru Perjuangan Pedagang Pasar Tradisional

Tue, 30 Jun 2026 18:15:55 +0700

PELITARIAU, Pekanbaru – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) Provinsi Riau sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) III pada Selasa, 30 Juni 2026. Forum lima tahunan yang digelar di Pekanbaru ini menjadi titik krusial bagi estafet kepemimpinan sekaligus penentuan arah kebijakan APPSI
Riau untuk lima tahun mendatang.

Muswil III dihadiri langsung oleh jajaran pengurus pusat, yakni Ketua Harian DPP APPSI Don Muzakir dan Sekretaris Jenderal DPP APPSI M. Mujiburohman. Pemerintah Provinsi Riau turut menunjukkan dukungan dengan hadirnya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Provinsi Riau, H. Taufik OH, yang mewakili Penjabat (Pj.) Gubernur Riau. Selain itu, seluruh pengurus DPD APPSI dari 12 kabupaten/kota se-Riau juga memadati arena musyawarah.

Tuntutan Kepemimpinan Visioner untuk Pedagang Dalam arahannya, Ketua Harian DPP APPSI Don Muzakir menekankan bahwa Muswil bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum strategis melahirkan pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman.

"Kami berharap pelaksanaan Muswil DPW APPSI Riau menghasilkan kepemimpinan yang visioner dan mampu membawa organisasi lebih maju. Ketua terpilih dituntut memiliki program kerja konkret yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan para pedagang pasar," tegas Don Muzakir.

Ia menambahkan, dinamika pasar tradisional saat ini membutuhkan terobosan kebijakan, mulai dari digitalisasi pasar, penguatan modal usaha, hingga perlindungan pedagang dari persaingan tidak sehat.

APPSI Tegaskan Khitah: Bela Pedagang Kecil Ketua Panitia Pelaksana Muswil III, Ade Putra Daulay, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian forum mufakat tersebut. Ia menegaskan kembali bahwa ruh perjuangan APPI adalah membela kepentingan pedagang kecil.

"Alhamdulillah, Muswil berjalan lancar. APPSI hadir murni untuk membantu teman-teman pedagang di pasar tradisional. Tujuan utama kami adalah bagaimana organisasi ini dapat berkontribusi langsung dalam mendongkrak perekonomian masyarakat bawah," ujar Ade.

Menurutnya, Muswil III menjadi refleksi sekaligus konsolidasi internal agar APPSI Riau semakin solid dan responsif terhadap aspirasi pedagang di lapangan.

Perkuat Peran sebagai Mitra Strategis Pemerintah Muswil III APPSI Riau diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat posisi organisasi sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Sinergi APPSI dengan Pemprov Riau dinilai krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi mikro, terutama di tengah tekanan inflasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Kehadiran Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Riau, H. Taufik OH, menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Riau membuka ruang kolaborasi dengan APPI untuk pembenahan pasar rakyat, penataan distribusi bahan pokok, serta pemberdayaan UMKM berbasis pasar tradisional.

Dengan selesainya Muswil III, APPSI Riau menatap masa bakti lima tahun ke depan dengan optimisme baru: melahirkan kepemimpinan yang progresif, program kerja yang membumi, dan perjuangan yang berpihak penuh pada pedagang pasar tradisional sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.**Prc6

Polsek Kateman Polres Inhil Resmikan Hasil Bedah Rumah, Wujud Kepedulian Polri pada Hari Bhayangkara ke-80

Tue, 30 Jun 2026 15:20:17 +0700

PELITARIAU, Kateman – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polsek Kateman, Polres Indragiri Hilir, melaksanakan kegiatan pemotongan pita dan penyerahan kunci rumah hasil program Bedah Rumah kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan berlangsung pada Selasa (30/6/2026) pukul 09.30 WIB di Jalan Pendidikan, Gang Kesuma, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir.

Program bedah rumah tersebut diberikan kepada Rusli (63), seorang buruh tani yang selama ini menempati rumah tidak layak huni di Jalan Pendidikan, Gang Kesuma, RT 01/RW 04, Kelurahan Tagaraja.

Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Kecamatan Kateman, Kapolsek Kateman Kompol Bachtiar, SH., MH., perwakilan Koramil 06 Kateman, Ketua Bhayangkari Ranting Kateman, Ketua LAMR Kecamatan Kateman, Ketua MUI Kecamatan Kateman, Direktur RSUD Raja Musa, Kepala UPTD Puskesmas Sungai Guntung, Lurah Tagaraja, perwakilan PT Pulau Sambu Group, PT Oscar, Komunitas Aksi Terima Kasih (ATK), tokoh masyarakat, personel Polsek Kateman, serta sekitar 30 orang undangan dan masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Kapolsek Kateman, dilanjutkan sambutan perwakilan Camat Kateman dan tokoh masyarakat selaku Ketua RT, kemudian doa bersama, prosesi pemotongan pita serta penyerahan kunci rumah kepada penerima bantuan, dan diakhiri dengan foto bersama.

Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora S.H, S.I.K melalui Kapolsek Kateman KOMPOL Bachtiar S.H M.H menyampaikan bahwa program bedah rumah merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sesuai semangat Polri untuk Masyarakat.

Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80, program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap warga yang mengalami kesulitan ekonomi, penyandang disabilitas, maupun mereka yang masih menempati rumah tidak layak huni.**Prc6

Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai Tebar 2.000 Benih Lele, Wujudkan Pembinaan Kemandirian dan Dukung Program Ketahanan Pangan

Tue, 30 Jun 2026 13:13:17 +0700

PELITARIAU, Pekanbaru – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Rumbai kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung Program Ketahanan Pangan melalui kegiatan penebaran 2.000 ekor benih ikan lele di area Bimbingan Kerja Lapas, Selasa (30/6).2026).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Subseksi Bimbingan Kerja ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Sebelumnya, pada 11 Juni 2026, Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai juga telah menebarkan 4.000 ekor benih ikan lele. Dengan demikian, total benih yang saat ini dibudidayakan mencapai 6.000 ekor.

Dalam pelaksanaannya, program budidaya ikan lele melibatkan Warga Binaan yang telah mengikuti dan dinyatakan lolos asesmen pembinaan. Melalui kegiatan ini, para Warga Binaan diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan di bidang budidaya perikanan sebagai bekal yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke tengah masyarakat.

Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, Reinhards Indra Pitoy, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan produktif yang tidak hanya memberikan keterampilan kepada Warga Binaan, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Ikan lele yang saat ini dibudidayakan ditargetkan siap dipanen pada bulan Agustus 2026. Hasil panennya nantinya akan dipasarkan melalui kerja sama dengan beberapa pelaku UMKM lokal, khususnya usaha pecel lele, sehingga program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pembinaan Warga Binaan, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujar Kalapas.

Program budidaya ikan lele ini menjadi bagian dari implementasi pembinaan kemandirian di Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai yang sejalan dengan Program Ketahanan Pangan dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Ke depan, Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai berkomitmen untuk terus mengembangkan program pembinaan yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan guna membekali Warga Binaan dengan keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal saat kembali ke lingkungan masyarakat.**Prc6

Peringati Hari Bhayangkara Ke -80, Polres Meranti Gelar Donor Darah Bersama Lintas Instansi

Tue, 30 Jun 2026 13:09:38 +0700

PELITARIAU,Meranti - Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Kepulauan Meranti menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa donor darah di Aula Tantya Sudhirajati Polres Kepulauan Meranti, Selasa (30/6/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. dan dihadiri Ketua Pengurus Bhayangkari Cabang Kepulauan Meranti Ny. Esti Aldi Alfa, jajaran Pejabat Utama Polres, pengurus Bhayangkari, personel Polres, serta perwakilan dari berbagai instansi, di antaranya Imigrasi Selatpanjang, TNI AL Pos Selatpanjang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Meranti, KSOP Kelas IV Selatpanjang, dan unsur pengamanan perbankan.

Dalam sambutannya, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi mengatakan bahwa kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat.

"Kegiatan donor darah ini bukan sekadar rangkaian peringatan Hari Bhayangkara, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian Polri melalui aksi kemanusiaan. Setetes darah yang didonorkan hari ini sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan dan menjadi wujud kepedulian serta semangat kebersamaan dalam membantu sesama," ujar Kapolres.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terlaksana dengan baik.

"Terima kasih kepada seluruh peserta dan instansi yang telah mendukung kegiatan ini. Sinergi yang terbangun menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap kemanusiaan merupakan tanggung jawab bersama. Semoga kolaborasi ini terus terjaga dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, kondusif, dan harmonis di Kabupaten Kepulauan Meranti," tambahnya.

Pelaksanaan donor darah diawali dengan proses registrasi peserta, pemeriksaan kesehatan, pengecekan tekanan darah dan kadar hemoglobin (Hb), kemudian dilanjutkan dengan pengambilan darah oleh tim tenaga kesehatan sesuai standar medis.

Antusiasme peserta terlihat cukup tinggi. Kehadiran personel Polri bersama unsur TNI, instansi pemerintah, lembaga vertikal, dan mitra kerja menunjukkan kuatnya sinergitas lintas sektor dalam mendukung kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Kabupaten Kepulauan Meranti, kegiatan bakti kesehatan ini juga menjadi momentum mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, serta menjadi salah satu bentuk implementasi tema pengabdian Polri kepada masyarakat dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.**

Dinding Lapas Tak Membatasi Mimpi, Warga Binaan Pekanbaru Tetap Semangat Menuntut Ilmu

Tue, 30 Jun 2026 13:07:13 +0700

PELITARIAU, Pekanbaru – Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru yang mengikuti program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melaksanakan ujian akhir semester genap sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran pendidikan kesetaraan. Kegiatan ini berlangsung dengan tertib dan lancar di ruang belajar Lapas Pekanbaru, Selasa (30/06).

Sebanyak 9 (sembilan) orang WBP mengikuti ujian tersebut. Mereka merupakan peserta aktif dalam program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C yang difasilitasi oleh Lapas Pekanbaru bekerja sama dengan PKBM Pelita Riau. Program ini merupakan bagian dari pembinaan kepribadian di bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga binaan.

Pelaksanaan ujian semester ini menjadi indikator penting dalam menilai capaian pembelajaran para WBP selama satu semester terakhir. Selain itu, kegiatan ini mencerminkan komitmen Lapas Pekanbaru dalam memberikan akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan bagi warga binaan sebagai bagian dari proses pembinaan.

Lebih dari sekadar evaluasi akademik, kegiatan ini menunjukkan bahwa keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk terus belajar. Dinding Lapas tidak membatasi semangat warga binaan dalam menggali ilmu pengetahuan. Justru dari dalam Lapas, tumbuh tekad dan motivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan siap menghadapi kehidupan setelah masa pidana.

Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. “Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi WBP lainnya untuk terus belajar dan mengasah kemampuan. Pendidikan adalah hak setiap warga binaan yang harus dijunjung tinggi, dan kami berkomitmen untuk terus mendukung setiap upaya pembinaan yang membawa perubahan positif,” ujarnya.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembinaan warga binaan. Melalui pendidikan, diharapkan WBP dapat meningkatkan kepercayaan diri, memperluas wawasan, serta memiliki bekal yang cukup untuk kembali ke masyarakat dan berkontribusi secara positif.

Dengan terselenggaranya ujian akhir semester ini, diharapkan seluruh peserta program pendidikan kesetaraan dapat melanjutkan proses belajar hingga tuntas. Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mendukung reintegrasi sosial warga binaan, sehingga mereka dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai individu yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.**Prc6

Polri Hadir Untuk Rakyat: 8.357 Paket Bansos, Bedah Rumah Hingga Green Policing Warnai Bhayangkara ke-80 di Riau

Tue, 30 Jun 2026 13:01:06 +0700

PELITARIAU, Pekanbaru – Menjelang puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, semangat pengabdian dan kepedulian Polri terus diwujudkan melalui berbagai aksi sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Di Provinsi Riau, ribuan paket bantuan sosial disalurkan, air bersih didistribusikan, rumah warga diperbaiki, rumah ibadah dibersihkan, hingga gerakan penghijauan digencarkan sebagai bentuk nyata kehadiran Polri untuk masyarakat.

Hingga Selasa (30/6/2026), Polda Riau dan jajaran telah menyalurkan sebanyak 8.357 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, telah terlaksana 56 kegiatan penyaluran air bersih, 40 kegiatan bakti religi, penyelesaian 11 unit bedah rumah, serta 1 unit bedah rumah yang masih dalam proses pengerjaan oleh Polres Indragiri Hulu. Kepedulian terhadap lingkungan juga diwujudkan melalui 5 kegiatan Gerakan Indonesia Asri yang melibatkan personel Polri bersama masyarakat.

Bantuan yang disalurkan tidak hanya menjangkau kawasan perkotaan, tetapi juga menyentuh masyarakat di berbagai pelosok daerah serta pusat-pusat aktivitas ekonomi rakyat. Salah satu kegiatan berlangsung di Pasar Rakyat Jalan Jenderal Soedirman, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pasar, personel lalu lintas hadir bukan hanya membawa paket sembako, tetapi juga menyampaikan edukasi kamtibmas, kamseltibcarlantas, dan Green Policing. Dengan pendekatan humanis, masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan disiplin berlalu lintas, serta menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian alam.

Suasana haru tampak ketika personel Polantas menyambangi para pekerja sektor informal yang tengah berjuang mencari nafkah. Salah satunya Ridwan, seorang pengemudi ojek becak yang sehari-hari mangkal di sekitar pasar. Saat itu ia sedang menunggu penumpang seperti biasanya, tanpa menyangka akan mendapatkan bantuan.

“Saya kaget saja, Pak. Lagi menunggu penumpang di pasar, tiba-tiba didatangi Pak Polantas. Alhamdulillah, berkat doa keluarga kami dan rekan-rekan lainnya dapat bantuan paket sembako. Bantuan ini sangat berkah dan sangat membantu kami. Apalagi sekarang penumpang sedang sepi,” ucap Ridwan dengan wajah penuh syukur.

Bagi Ridwan, bantuan tersebut bukan hanya sekadar paket sembako, melainkan bentuk perhatian yang memberikan harapan di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu mudah. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolda Riau dan seluruh jajaran yang telah hadir dan peduli kepada masyarakat kecil.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Riau dan seluruh jajaran. Semoga di usia Bhayangkara yang ke-80 tahun ini, Polri semakin sukses, semakin dicintai masyarakat, dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan melalui Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika selaku Ketua Pelaksana Bakti Sosial Hari Bhayangkara ke-80 menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan bentuk pengabdian Polri yang tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga pada kemanusiaan.

“Momentum Hari Bhayangkara ke-80 kami jadikan sebagai kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Kehadiran Polri harus mampu memberikan manfaat, menghadirkan solusi, dan menumbuhkan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, bantuan sosial kami salurkan hingga ke pelosok daerah dan menyentuh langsung masyarakat yang sehari-hari berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujar Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika.

Menurutnya, kegiatan sosial yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga memperkuat jalinan kebersamaan antara Polri dan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Polri selalu hadir bersama mereka, baik dalam menjaga keamanan, memberikan pelayanan, maupun ketika masyarakat membutuhkan uluran tangan. Semangat Bhayangkara adalah semangat pengabdian untuk negeri dan untuk masyarakat,” tutupnya.

Rangkaian kegiatan sosial yang dilaksanakan Polda Riau dan jajaran menjadi gambaran bahwa peringatan Hari Bhayangkara bukan sekadar seremonial tahunan. Di balik ribuan paket bantuan yang disalurkan, air bersih yang dibagikan, rumah yang diperbaiki, serta edukasi yang diberikan, terdapat komitmen untuk terus menghadirkan Polri yang humanis, peduli, dan dekat dengan masyarakat.

Dari pasar rakyat di Tembilahan hingga pelosok-pelosok daerah di Provinsi Riau, semangat pengabdian itu terus bergerak, membawa pesan bahwa kehadiran Polri tidak hanya dirasakan dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam menghadirkan kepedulian dan harapan bagi masyarakat.**Prc6

Wabup Muzamil Instruksikan Seluruh Aparat Desa Dukung Percepatan Sensus Ekonomi 2026

Tue, 30 Jun 2026 12:57:09 +0700

PELITARIAU,Meranti - Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat desa untuk bergerak bersama mendukung percepatan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Instruksi tersebut disampaikan Muzamil saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Sensus Ekonomi Provinsi Riau bersama jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) di Ruang Rapat Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (30/6/2026).

Pertemuan itu membahas perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan.

Menanggapi laporan tersebut, Muzamil menegaskan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen penuh menyukseskan program strategis nasional tersebut melalui langkah-langkah konkret yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan.

"Pelaksanaan sensus ekonomi ini harus berhasil dengan baik. Dalam pelaksanaannya tentu ada berbagai kendala, namun tugas kita bersama adalah mencari solusi agar target pendataan dapat tercapai," tegas Muzamil.

Sebagai tindak lanjut, ia menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk segera menerbitkan surat kepada camat, lurah, dan kepala desa agar memberikan dukungan maksimal kepada petugas sensus di lapangan.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan melibatkan perangkat desa, RT/RW, kader masyarakat, hingga unsur pendamping lainnya untuk membantu petugas menjangkau masyarakat yang selama ini sulit ditemui maupun yang masih ragu memberikan data.

Muzamil juga meminta penguatan sosialisasi melalui berbagai media informasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, pimpinan daerah, media massa, serta kanal media sosial pemerintah agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi.

"Kita harus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan pajak maupun pengurangan bantuan sosial. Data yang dikumpulkan semata-mata untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pemerintah," ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dan aparatur pemerintah. Karena itu, ia menegaskan seluruh perangkat daerah harus menjadi bagian dari solusi dalam menyukseskan pendataan.

"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kita ingin pendataan ini berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pembangunan daerah maupun nasional," tutupnya.

Sementara itu, jajaran BPS Provinsi Riau dalam pertemuan tersebut memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi petugas di lapangan, mulai dari akses wilayah, capaian pendataan, hingga masih adanya kesalahpahaman masyarakat yang mengaitkan Sensus Ekonomi dengan pajak maupun status penerima bantuan sosial.

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran BPS Provinsi Riau, BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, para asisten Sekretariat Daerah, pimpinan OPD terkait, serta unsur pemerintah daerah lainnya.**

Reskrim Polsek Pangkalan Kerinci Ungkap Curat Mobil di RSUD Selasih, Pelaku dan Barang Bukti Diamankan

Mon, 29 Jun 2026 23:44:30 +0700

PELITARIAU, Pelalawan - Unit Reskrim Polsek Pangkalan Kerinci Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) terhadap satu unit mobil yang terjadi di area parkir RSUD Selasih. Keberhasilan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Aula Teluk Meranti, Polres Pelalawan, Senin malam (29/6/2026).

Konferensi pers tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K., didampingi Wakapolres Pelalawan Kompol Asep Rahmat, S.I.K., M.H., S.Sos., Kapolsek pangkalan kerinci AKP Shilton S.I.K., M.H ,serta Kasi Humas Polres Pelalawan IPTU Thomas Bernandes Siahaan, Turut hadir dalam kesempatan tersebut korban sekaligus pemilik kendaraan, Endang Sulastri.

Kapolres Pelalawan menjelaskan, peristiwa pencurian terjadi pada Selasa, 23 Juni 2026. Korban, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Endang Sulastri, memarkirkan mobil Toyota New Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1198 CI di area parkir RSUD Selasih. Saat hendak pulang, korban mendapati kendaraannya telah hilang.

Hasil penyelidikan mengungkap bahwa pelaku berinisial RR (24) menggunakan kunci duplikat yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk membawa kabur kendaraan korban. Selain mobil, pelaku juga mengambil sejumlah barang berharga yang berada di dalam kendaraan, di antaranya dua keping emas dinar seberat 17 gram, kalung emas beserta liontin, serta uang tunai. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pelaku melakukan aksi tersebut adalah faktor ekonomi.

Usai menerima laporan, Tim Opsnal Reskrim Polsek Pangkalan Kerinci yang dipimpin Kanit Reskrim AKP Muslim, S.H. segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta menganalisis rekaman CCTV di sekitar lokasi.

Dari rekaman tersebut, petugas berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku melalui pakaian yang dikenakannya, sehingga memudahkan proses pelacakan. Penyelidikan akhirnya mengarah ke Kota Pekanbaru, tempat mobil korban berhasil ditemukan dan diamankan.

Tidak lama kemudian, tersangka RR berhasil ditangkap di kediaman orang tuanya di wilayah Pangkalan Kerinci Timur. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa mobil milik korban, sisa uang hasil kejahatan sebesar Rp1.230.000, serta satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya.

Dalam konferensi pers tersebut, Endang Sulastri mengungkaokn rasa syukur atas keberhasilan jajaran Polres Pelalawan mengungkap kasus yang dialaminya.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres Pelalawan, Kapolsek Pangkalan Kerinci beserta seluruh jajaran kepolisian yang telah bekerja dengan sangat cepat dan profesional. Saya tidak menyangka dalam waktu yang relatif singkat mobil saya dapat ditemukan kembali dan pelakunya berhasil ditangkap. Semoga Polri semakin dicintai masyarakat," ujar Endang.

Atas perbuatannya, tersangka RR kini ditahan di Mapolsek Pangkalan Kerinci untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Kapolres Pelalawan juga mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat memarkirkan kendaraan di tempat umum, memastikan kendaraan dalam kondisi terkunci, serta tidak meninggalkan barang-barang berharga di dalam kendaraan guna mencegah terjadinya tindak kejahatan.**Prc6