Meranti Terima Alokasi 967 Bantuan Rumah dari BNPP dan Kementerian PKP, Bupati Asmar Sampaikan Terima Kasih

PELITARIAU,Meranti -  Kabupaten Kepulauan Meranti yang berstatus sebagai salah satu wilayah perbatasan terluar RI, kini menjadi salah satu fokus sasaran pengentasan kemiskinan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.

?Program strategis ini merupakan hasil kolaborasi nyata antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Tahun ini, Kabupaten Kepulauan Meranti resmi mendapat alokasi total 967 unit BSPS. Program yang dikenal dengan bantuan bedah rumah ini ditargetkan bagi warga di kawasan perbatasan guna meningkatkan kesejahteraan dan menghadirkan keadilan pembangunan yang nyata.

Sinergi berskala nasional ini sebelumnya telah diluncurkan secara resmi pada Kamis, 23 April 2026 lalu, oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sekaligus Kepala BNPP, Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Program ini menargetkan peningkatan kualitas bagi 15.000 unit RTLH di seluruh wilayah perbatasan Indonesia sepanjang tahun ini.

Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Mendagri sekaligus Kepala BNPP RI Tito Karnavian dan Kementerian PKP atas dukungan besar yang diberikan kepada masyarakat Kepulauan Meranti.

Menurutnya, bantuan tersebut sangat penting untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) agar menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman.

“Bantuan ini akan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang sehat, aman, dan layak sehingga dapat mendorong pengentasan kemiskinan di Kepulauan Meranti,” ujar Bupati Asmar saat rakor dengan pemerintah pusat beberapa waktu lalu.

?Sebagai tindak lanjut dari peluncuran tersebut, Kepala Dinas Perkimtan Lingkungan Hidup, Agustiono ST MSi, mengungkapkan progres pelaksanaan di lapangan bergerak cepat. Saat ini, tahapan program di Kabupaten Kepulauan Meranti telah memasuki fase verifikasi lapangan.

Dia juga menjelaskan bahwa validasi data dan kondisi fisik bangunan juga dilakukan oleh tim teknis dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P3KP) Sumatera III untuk memastikan bantuan jatuh ke tangan yang tepat dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

?“Dengan skema swadaya, program ini juga diharapkan dapat memantik semangat gotong-royong masyarakat setempat, di mana warga bersama-sama membantu proses pembangunan fisik rumah stimulan tersebut,” ujar Agustiono.

?Sementara itu, Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya Cendickia, S.STP MSi, menerangkan alokasi yang didapatkan dibagi ke dalam tiga tahap: tahap I sebanyak 200 unit rumah berasal dari anggaran Kementerian PKP. Selanjutnya tahap VIII sebanyak 701 unit rumah, dan tahap IX sebanyak 66 unit rumah yang berasal dari anggaran BNPP RI.

Dia menambahkan, dalam amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, penyaluran bantuan ini tidak dilakukan secara acak, melainkan diprioritaskan untuk wilayah pinggiran yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Wilayah yang masuk dalam kategori Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) meliputi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, dan Kecamatan Rangsang Pesisir. Dengan demikian, total alokasi 967 unit BSPS di Meranti khususnya di KPP yang akan mendapatkan stimulan perbaikan mutu hunian.

Penetapan kawasan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menghapus kesenjangan infrastruktur di wilayah pulau terluar. Pemerintah tidak hanya sekadar memberikan bantuan fisik, tetapi juga mengusung misi besar untuk menata estetika dan kualitas pemukiman di beranda negara. Rumah-rumah yang kokoh dan sehat di tapal batas diharapkan mampu mencerminkan kedaulatan serta kesejahteraan bangsa Indonesia di mata dunia.

“Kita akan terus mendorong usulan pembangunan diwilayah perbatasan kabupaten kepulauan meranti untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat yang berada diberanda negara,” pungkas Gilang.**