PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER 

 

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasimanusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi UniversalHak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian darikemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannyadapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuaiUndang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk ituDewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusunPedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

 

1. Ruang Lingkup

 

  a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet danmelaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Persdan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. 

 

  b. Isi Buatan Pengguna ( User Generated Content ) adalah segala isi yang dibuat danatau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara,     video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

 

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

 

  a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. 

 

  b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang samauntuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

  c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat.

 

1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak.

 

2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel   dan kompeten.

3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atautidak dapat diwawancara.

4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masihmemerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya      Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung danmenggunakan huruf miring.

 

 

  d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upayaverifikasi dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita      pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

 

3. Isi Buatan Pengguna 

 

   1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.

 

   2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.

 

   3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa,            ataucacat jasmani.

 

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi BuatanPengguna yang bertentangan dengan butir (c).

 

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yangdinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan ditempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

 

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c),      sesegeramungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduanditerima.

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yangmelanggar ketentuan pada butir (c).

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

 

 

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

 

  a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. 

  b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksiatau yang diberi hak jawab.

  c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatanralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

  d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

      1. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yangdipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawahotoritas teknisnya.

      2. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukanoleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu

      3. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukankoreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

 

  e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawabdapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

 

5. Pencabutan Berita

 

  a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. 

  b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

  c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

 

6. Iklan

  a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. 

  b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

 

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianyasecara terang dan jelas.

 

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

 

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).