Bupati Asmar Hadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI, Dorong Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Skema Obligasi Daerah

PELITARIAU,Pekanbaru - Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menghadiri Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dengan tema "Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik", di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (20/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Asmar didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E., Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah, S.H., serta Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kepulauan Meranti Dr. Abu Hanifah.

Sarasehan menghadirkan Ketua Badan Penganggaran MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, M.H., dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang membahas pentingnya memperkuat komitmen nasional terhadap kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan.

Dalam pemaparannya, Melchias Markus Mekeng menegaskan bahwa semangat kemandirian fiskal daerah telah diamanatkan dalam Pasal 18, Pasal 18 ayat A, dan Pasal 18 ayat B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya, pemerintah daerah harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, setelah perubahan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebelumnya mencapai 26 persen dari penerimaan negara kini tidak lagi memiliki ketentuan tersebut. Dalam APBN Tahun 2026, porsi transfer ke daerah diperkirakan hanya sekitar 18 persen dari total penerimaan negara.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi fiskal daerah saat ini. Menurutnya, sebagian besar pemerintah daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Ia mengungkapkan, transfer ke daerah untuk Provinsi Riau mengalami penurunan dari sekitar Rp4 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp2,8 triliun pada tahun 2026. Di sisi lain, masih terdapat kurang bayar Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat sejak tahun 2024 dengan total mencapai sekitar Rp4,2 triliun, terdiri dari sekitar Rp713 miliar untuk Pemerintah Provinsi Riau dan sekitar Rp3,5 triliun bagi pemerintah kabupaten/kota.

Menurut SF Hariyanto, kondisi tersebut memberikan tekanan besar terhadap ruang fiskal daerah, bahkan berdampak pada kemampuan sejumlah pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Ia menilai, obligasi daerah dapat menjadi salah satu instrumen pembiayaan pembangunan yang legal, aman, dan terukur untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis tanpa membebani masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga dinilai memiliki modal yang cukup kuat untuk menjajaki skema obligasi daerah, didukung oleh enam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 33 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 sebesar Rp500,52 miliar, serta nilai aset daerah yang mencapai Rp50,17 triliun hingga akhir tahun 2024.

Di sela kegiatan, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan bahwa Sarasehan Kebangsaan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas wawasan mengenai strategi pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal. Menurutnya, daerah perlu terus berinovasi dalam mencari sumber pembiayaan yang sah, akuntabel, dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kami menyambut baik gagasan yang disampaikan dalam Sarasehan Kebangsaan ini. Obligasi daerah dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen untuk terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, peningkatan investasi, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan transparan demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati Asmar.

Bupati Asmar menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, serta seluruh pemangku kepentingan agar berbagai program pembangunan tetap berjalan optimal meskipun menghadapi tantangan fiskal yang semakin dinamis.

Melalui keikutsertaan dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi dan solusi strategis yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat berlangsung secara berkelanjutan, mandiri, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.**