Tertibkan Tanpa Matikan Usaha, Pemko Pekanbaru Siapkan Lokasi Strategis Untuk PKL

PELITARIAU, Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sembarang tempat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban, keindahan, dan kelancaran lalu lintas di Ibu Kota Provinsi Riau.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan, penataan yang dilakukan pemerintah tidak berorientasi pada penertiban semata. Pemerintah hadir dengan solusi agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan ketertiban umum.

"Kita tidak mau juga bahwa usaha PKL itu dimatikan. Tapi jangan dirikan bangunan di lokasi terlarang," tegas Wako Agung, Senin (20/7/2026).

Agung mengingatkan agar para pedagang tidak membangun lapak permanen maupun semi permanen di area yang dilarang. Terutama di atas drainase, trotoar, dan bahu jalan yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki dan kelancaran arus lalu lintas.

"Aktivitas yang dilakukan PKL di bahu jalan dapat menimbulkan kemacetan dan berbahaya bagi pengguna jalan lainnya," ucapnya.

Sebagai bentuk solusi konkret, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan sejumlah titik resmi bagi pelaku UMKM dan PKL untuk berjualan dengan aman, nyaman, dan legal.

Beberapa lokasi yang disiapkan di antaranya kawasan seputaran Tugu Keris di Jalan Diponegoro, koridor Jalan Cut Nyak Dien, serta kawasan Taman Labuai Purna MTQ di Jalan Jenderal Sudirman. Lokasi-lokasi tersebut dinilai strategis dan memiliki potensi keramaian yang tinggi.

Upaya penataan ini juga diperkuat dengan peluncuran Tim Sapa Motoris Satpol PP Kota Pekanbaru. Tim yang beranggotakan 120 personel motoris ini diterjunkan khusus untuk memperkuat penegakan Peraturan Daerah (Perda).

Agung Nugroho menyebut, tim tersebut akan berpatroli setiap hari dengan pendekatan yang lebih humanis. Sasaran patroli tidak hanya PKL yang melanggar, tetapi juga berbagai potensi gangguan ketertiban umum lainnya seperti aksi balap liar hingga keberadaan gelandangan dan pengemis.

"Tentu arahnya untuk penegakan Perda, agar kota lebih tertib, dan penertibannya lebih humanis," pungkasnya.**Prc6