Wan Abubakar : Lihat Fakta, Jangan Asal Bicara!

PELITARIAU, PEKANBARU - Politisi senior dan mantan Gubernur Riau Drs H Wan Abubakar, MSi, mengingatkan para pengeritik Gubri Syamsuar untuk berbicara dengan data dan fakta serta secara komprehensif dalam menyampaikan pendapat maupun kritikannya. "Lihat fakta dan jangan asal bicara," lontar Wan Abubakar.

Pernyataan mantan Anggota DPR-RI itu disampaikannya kepada media, Senin (20/12/2021), menanggapi adanya penilaian tidak sesuai fakta yang dialamatkan kepada Gubernur Riau Syamsuar akhir-akhir ini. Kritik-kritik itu kebanyakan tidak punya dasar yang kuat dan lemah terhadap berbagai keberhasilan yang telah dicapai Syamsuar.

Terbaru politisi Fauzi Kadir dalam sebuah wawancara dengan salah satu media online di Riau secara vulgar menyatakan Syamsuar sebagai gubernur penakut karena menilai tidak upayanya dalam membela hak-hak masyarakat Riau. 

Fauzi Kadir dalam statemennya yang lain juga menyatakan Syamsuar sebagai gubernur yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. “Kata orang Minang, ‘entah karambia yang terlalu tinggi, entah tali baruak yang pendek’. Bingung saya,” lontar Fauzi sebagaimana dikutip dari laman berita GarrdaPos.com yang diposting Minggu (19/12/2021) kemarin. 

Tidak Punya Dasar Kuat

Mantan Gubernur Riau Wan Abubakar menilai pernyataan Fauzi Kadir tidak punya dasar yang kuat. "Saudara Fauzi ini dalam memberikan penilaian kepada Pak Gubernur tidak punya dasar yang kuat. Pemikiran beliau sangat lemah terhadap keberhasilan Pak Gubernur Syamsuar dalam memimpin Riau yang sudah hampir tiga tahun ini," lontar Wan Abubakar.

Fauzi, kata Wan Abubakar, hanya sebatas berasumsi dan berpendapat menurut kacamatanya saja. Tidak melihat sejauh mana sebetulnya Gubri Syamsuar sudah melangkah lebih maju dalam memimpin Riau selama tiga tahun ini. 

"Tapi untuk diketahui Pak Gubernur ini murni pelaksanaan APBD-nya itu baru mulai tahun 2020-2021, baik terkait visi misi maupun apa yang menjadi rancangan pembangunan beliau pada RPMJ. Jadi baru dalam jangka waktu dua tahun inilah. Itupun sudah banyak proses pelaksanaan APBD yang beliau susun dan  implementasinya di lapangan sudah berjalan dengan sangat baik," ungkap Wan Abubakar.

Banyak pengeritik Syamsuar di luar sana, kata Wan Abubakar, hanya melihat kinerja mantan Bupati Siak dua periode itu dari sisi fisik semata dan membanding-bandingkan dengan Gubernur Riau sebelumnya. Padahal, pola dan gaya kepemimpinan berbeda-beda. Itu yang kadang-kadang tidak dirasakan dan tidak terlihat secara kasat mata oleh mata telanjang masyarakat.  

"Cuma memang kalau ditinjau dari segi (pembangunan) fisik memang beliau belum nampak membangun jembatan, pelabuhan atau gedung. Karena beliau lebih banyak kepada kebijakan-kebijakan yang justru sangat menguntungkan bagi masyarakat di Riau ini," ungkap Wan Abubakar. 

"Mungkin Fauzi juga hanya melihat kenyataan itu dari sisi mana bangunan yang dibuat Pak Syamsuar. Kalau pembangunan dalam bentuk monumen-monomen itu yang ingin dilihat di masa tiga tahun kepemimpinan Pak Syamsuar, itu memang belum akan terlihat karena beliau fokus lebih kepada penataan kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan daerah dalam kondisi saat ini," ujar Wan Abubakar lagi.

Faktor kondisi di saat Syamsuar mulai memimpin Provinsi Riau juga sangat berbeda dengan gubernur terdahulu. Sebab, Syamsuar mengawali kepemimpinannya dihadapi dengan berbagai masalah di Riau. Mulai dari masalah asap yang menguras perhatian dan fikiran hingga datangnya pandemi Covid-19.

Dalam penanganan karhutla yang menjadi pemicu masalah asap di Riau, menurut Wan Abubakar, Gubernur Syamsuar sangat berhasil. Buktinya, kebakaran hutan sudah mereda. "Kebijakan beliau dengan menekankan kepada patroli hutan maupun pemberian stimulan kepada desa dalam mengatasi kebakaran lahan sudah terlihat hasilnya. Kebakaran hutan sudah dapat diminimalisir, tidak ada lagi kabut asap dalam dua tahun terakhir. Dan ini akanberlanjut terus, sehingga Riau ini jadi "zero" terhadap kebakaran hutan dan lahan," kata Wan Abubakar.

Konsekuensi Pandemi

Pandemi Covid-19 disebutkan Wan Abubakar juga telah membawa konsekuensi terhadap postur anggaran APBD Riau. Anggaran-anggaran yang pada awalnya disiapkan untuk pembangunan fisik maupun infrastruktur, tetapi karena ada pandemi Covid-19, mesti direlokasi dan dilakukan perubahan anggaran.

Kondisi pandemi juga mempengaruhi kepada pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) migas. Karena pusat juga menghadapi kendala dan krisis ekonomi global akibat Covid-19. "Coba, berapa tunggakan pusat ke daerah dalam hal DBH? Baru di masa Pak Syamsuar tunggakan pusat itu mulai dapat dibayar oleh pusat. Itupun tidak sepenuhnya," kata Wan Abubakar. "Jadi tidak bisa pula dinilai bahwa tidak ada yang dilakukan Gubernur," tegasnya. 

Di sisi lain, kata Wan Abubakar, banyak kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh Provinsi Riau berkat terobosan dan lobi-lobi yang dilakukan Gubernur Syamsuar terhadap pemerintah pusat. Saat ini, Riau sudah diikutsertakan oleh pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait sektor migas. Seperti, soal Kebijakan dan Penerapan Participating Interest (PI) 10% Pengelolaan Hulu Migas bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Berdasarkan hasil perhelatan Northern Sumatra Forum 2021 yang berlangsung di Batam, Kepri, pada 26 November 2021 lalu, pemerintah pusat melalui SKK Migas juga sudah memberikan sinyal PI 10 persen dari Blok Rokan untuk Riau. Terkait hal itu Gubernur Syamsuar kemudian membentuk Riau Petrolium sebagai perusahaan daerah yang akan menerima PI 10 persen itu.

Selain itu perjuangan Riau juga sudah berhasil memperoleh wilayah-wilayah kerja (WK) yang lain seperti WK Malacca Strait, Mahato, WK Selat Panjang, Kampar, WK Siak. "Pak Gubernur sudah menyurati dan menyampaikan surat permohonan kepada pemerintah, dalam hal ini SKK Migas, untuk menunjuk BUMD yang akan menerima PI 10 persen. Nah ini akan menambah income daerah kita. Tentu ini tidak seluruhnya dikuasai provinsi, tetapi bagian-bagian juga dikuasai kabupaten kota di Riau," papar Wan Abubakar. 

DBH Sawit

Begitu juga terhadap dana bagi hasil  (DBH) sawit. Berkat terobosan dan lobi-lobi yang telah dilakukan Gubernur Syamsuar termasuk berkolaborasi dengan seluruh provinsi penghasil sawit di Indonesia, tidak berapa lama lagi Riau akan memperoleh DBH tersebut. "Apa ini bukan sebuah kemajuan yang luar biasa di masa Pak Syamsuar? Jadi ini mesti dipahami oleh saudara Fauzi," kata Wan Abubakar.

Sebagai daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia, jika DBH sawit itu direalisasikan pusat, maka APBD Riau ke depannya akan sangat besar dan menguntungkan untuk merealisasikan pembangunan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur yang beberapa tahun belakangan terkendala akibat pandemi Covid-19 yang memangkas sebagian besar anggaran pembangunan.

Soal DBH Sawit, jelas Wan Abubakar, sudah di depan mata menyusul disahkannya RUU Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD), yang menjadi payung hukum bagi DBH Sawit oleh DPR RI pada 7 Desember 2021 lalu di Jakarta.

Masih soal sawit, Gubernur Syamsuar juga sudah mengeluarkan Pergub no 77 tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga pembelian tandan buah sawit produksi perkebunan di Riau. Dengan demikian ini akan memberikan jaminan kepastian harga bagi perkebunan-perkebunan sawit masyarakat di Riau. 

"Selama ini harganya selalu ditentukan oleh tengkulak dan pihak-pihak lain. Kini masyarakat perkebunan sawit merasa terbantu dengan Pergub itu karena harga sawit tidak bisa lagi dimainkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Dan sekarang harga sawit begitu tinggi dan menguntungkan petani. Nah, apakah itu tidak menunjukkan keberpihakan Pak Syamsuar atau Gubernur terhadap kepentingan masyarakat Riau?" kata Wan Abubakar balik bertanya. 

Wan Abubakar juga menunjukkan perhatian besar Gubernur Syamsuar terhadap dunia kerja di Riau dengan diserahkannya pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) Pekanbaru dan Dumai ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Naker, pada Januari 2021 lalu. Dengan penyerahan aset ini akan semakin banyak dana APBN yang akan dikucurkan untuk Provinsi Riau untuk program-program pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri strategis di Provinsi Riau.

Begitu juga dengan penyediaan air minum (SPAM) Pekanbaru-Kampar yang saat ini pembangunannya sedang berlangsung dan diharapkan selesai pada akhir 2022 nanti. Proyek air bersih sepenuhnya didanai melalui investasi pihak swasta tanpa menggunakan dana APBD maupun APBN. 

Wan Abubakar juga menunjukkan tentang bagaimana Pemprov Riau memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan, seperti kesejahteraan para guru dengan menambah pendapatan honor guru-guru SMK. Selain itu juga pemberian beasiswa kepada mahasiswa Riau dengan jenjang pendidikan S1, S2 dan S3. 

"Jadi sebenarnya sangat banyak kebijakan-kebijakan beliau yang tidak kita rasakan, tetapi dirasakan oleh mereka yang mendapatkannya. Terutama guru-guru," ungkap Wan Abubakar.

Secara khusus Wan Abubakar juga mengajak tokoh-tokoh masyarakat Riau yang selama ini banyak menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan Gubernur Syamsuar agar ikut mendukung dengan berbagai masukan yang lebih positif serta mengutungkan daerah.

"Saya baca di media, Saudara Fauzi Kadir katanya dekat dengan Pak Mahfud MD (Menko Polhukam). Cobalah sebagai partisipasi dia terhadap Riau berikan masukan kepada Pak Mahfud. Misalnya tentang kebijakan-kebijakan pusat yang bisa diubah dan memberikan keuntungan bagi daerah. Jadi Fauzi jangan hanya sekedar dekat saja, tetapi harus mampu juga memberikan masukan kepada pemerintah (pusat), terutama Mahfud. Jadi jangan ngomong aja," tutup Wan Abubakar. **Prc7