Fatimah Azzahra Curiga pada Negara

PELITARIAU.com - Pernah mendengar orasi Fatimah Azzahra? Mahasiswi aktif di Fakultas Kedokteran UI. Jika gemar menggulir-gulir (scrolling) medsos, mungkin Anda pernah melihatnya. Saya melihatnya beberapa kali, saat orasi dan berargumen dalam acara televisi. Di situ juga ada Hasan Nasbi, Penasehat Presiden Bidang Komunikasi. 

Saya menonton perdebatan itu berulang. Setidaknya dua kali. Bukan untuk mencari siapa yang menang. Tapi rasanya saya menemukan seseorang yang dulu saya pernah ingin menjadi sepertinya sewaktu mahasiswa: kritis, cerdas, bernas. 

Tak banyak referensi, tentang Fatimah saya hanya mengikutinya dari unggahan berita laman media sosial. Dalam satu unggahan, Fatimah berpose dengan mengepal tangan di samping makam senior sepuhnya di Kedokteran UI, Arief Rachman Hakim. Pahlawan Ampera yang wafat pada 24 Februari 1966. Ia menulis caption di unggahan bertanggal 10 Mei 2026:

"Bila tidak gugur oleh peluru negara kala itu, mungkin hari ini ia telah menjadi seorang dokter senior. Mungkin ia akan mengajarkan kepada kami, mahasiswa FK UI zaman ini, bukan hanya tentang menjadi dokter, tetapi juga tentang menjadi mahasiswa yang terus bergerak. Bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah mereka yang telah diteguhkan hatinya saat berdiri di hadapan kezaliman... "

Banyak yang takjub pada keandalan orasi dan kecakapan komunikasinya yang elegan. Berani, logis dan bernas. Mungkin karena mahasiwa sepertinya agak langka. Melalui suaranya, banyak yang merasa terwakilkan. 

Belakangan ini, debat politik di televisi acapkali diwarnai saling potong pembicaraan. Karena itu saya terkejut ketika seorang mahasiswi justru menarik diskusi ke wilayah yang lebih mendasar: bagaimana mestinya kita mendefinisikan keberhasilan negara.

Negara lebih suka bercerita tentang keberhasilannya saja Angka ditampilkan. Program diumumkan, pita dipotong, kamera menyala, lalu tepuk tangan terdengar. Padahal demokrasi tidak lahir dari tepuk tangan. Demokrasi justru lahir dari pertanyaan demi pertanyaan. 

Di tengah riuh rendah narasi keberhasilan itu, seorang Fatimah Azzahra, Wakil Ketua BEM UI, berdiri dan berbicara. Ia tidak berteriak. Tidak menggebrak-gebrak meja.Tak ikut merubuhkan pagar, juga tidak melempar tuduhan besar. Ia hanya mengajukan pernyataan yang sederhana. 

"Ada sesuatu yang lebih genting dari mengisi perut lapar, yaitu bagaimana anak-anak di daerah yang akses pada sekolahnya masih terhambat."

Kalimat itu terdengar biasa, namun mengandung sesuatu yang sering hilang dalam perdebatan publik: keberanian untuk melihat akar masalah.

Memberi makan anak yang lapar adalah tindakan baik. Tidak ada yang membantah itu. Tetapi mengapa anak itu lapar? Mengapa sekolah masih sulit dijangkau? Mengapa pelayanan dasar belum merata? Pertanyaan-pertanyaan itu lebih sunyi.

Negara sering sibuk mengobati gejala. Padahal rakyat membutuhkan negara yang berani menyembuhkan sebab. Ibnu Sina pernah menyebut perbedaan antara gejala dan sebab. Politik sering sibuk pada gejala. Sementara kebijakan publik yang baik harus berani menyentuh sebab. Fatimah mengulang logika yang sama ketika berbicara tentang korupsi.

"Adanya korupsi dan ditangkap itu bukan bukti keberhasilan, tetapi bukti bahwa sistem yang dibentuk masih gagal."

Banyak orang marah mendengar kalimat itu. Padahal yang sedang dipersoalkan bukan penegakan hukum. Yang dipersoalkannnya adalah ukuran keberhasilan.

Menangkap koruptor memang penting. Tetapi negara yang baik tidak diukur dari banyaknya koruptor yang ditangkap. Negara yang baik diukur dari sedikitnya koruptor yang lahir.

Perbedaan itu tampak kecil. Sesungguhnya sangat besar. Yang satu memuji pemadam kebakaran. Yang lain bertanya mengapa kebakaran terus terjadi. Lalu datang kalimat yang lebih tajam.

"Kalau orang yang jaraknya satu meter ada yang korupsi, bagaimana yang jauh-jauh di sana?"

Ia tidak sedang menyerang seseorang. Ia sedang menguji sebuah sistem. Sebab kekuasaan sering ingin dinilai dari keberhasilannya menghukum pelanggar. Padahal rakyat sering bertanya mengapa pelanggaran itu bisa terjadi sejak awal. 

Pertanyaan seperti itu tidak lahir dari kebencian kepada negara, justru lahir dari kepedulian. Karena itu kalimat Fatimah yang paling penting mungkin bukan tentang korupsi atau makan bergizi gratis. Kalimat terpentingnya adalah ketika ia mengatakan bahwa warga negara harus curiga terhadap negara.

Banyak orang langsung salah paham. Curiga bukan berarti membenci. Bukan berarti menolak semua kebijakan. Bukan berarti menjadi musuh pemerintah. Curiga adalah menjaga akal sehat.

Dalam perspektif Antonio Gramsci, perdebatan semacam itu bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan pertarungan untuk menentukan apa yang dianggap sebagai "akal sehat" dalam masyarakat.

Sejarah mengajarkan satu hal sederhana: kekuasaan yang tidak diawasi akan cenderung tergoda untuk melampaui batasnya. Tidak penting siapa yang berkuasa, partainya apa atau ideologinya apa. Kekuasaan selalu membutuhkan pengawasan. Karena itu tugas warga negara bukan hanya memilih pemimpin, tapi juga mengawasinya. 

Mahasiswa memahami hal itu sejak lama. Mereka tidak ditunjuk menjadi mandataris pendukung kekuasaan. Mereka juga tidak diberi mandat untuk menjadi pembenci kekuasaan. Mereka diberi mandat untuk berpikir dan berlatih. Ada yang menempuh jalan 'Korea', ada pula yang memilih menjadi 'ronin'. Tak masalah. Mereka anak kandung zamannya. 

Berpikir sering kali membuat seseorang terlihat tidak nyaman. Sebab berpikir berarti mempertanyakan hal-hal yang dianggap sudah selesai.

Ketika negara berkata program berjalan baik, mereka bertanya siapa yang belum terjangkau. Memang begitu. Keberhasilan tak dipuji, kecurigaan diuji, dan kegagalan dievaluasi. Begitulah doktrin aktivisme mahasiswa. Mestinya jauh dari budaya puja-puji kekuasaan. Istilah anak Medan; "umbang" dan "engkol".

Ketika negara berkata koruptor berhasil ditangkap, mereka bertanya mengapa korupsi masih terjadi. Ketika negara berkata semuanya terkendali, mereka bertanya siapa yang belum didengar.

Demokrasi membutuhkan orang-orang seperti itu. Bukan karena mereka selalu benar. Tetapi karena kekuasaan tidak boleh menjadi satu-satunya pihak yang berhak menentukan apa yang disebut benar.

Pada akhirnya, ukuran negara yang sehat bukanlah seberapa keras ia dipuji. Ukuran negara yang sehat adalah seberapa kuat ia bertahan menghadapi kritik. Pun, ukuran warga negara yang baik bukanlah seberapa patuh ia kepada kekuasaan. Sebab cinta kepada negara tidak selalu ditunjukkan dengan tepuk tangan.

Kadang kala cinta itu hadir dalam bentuk pertanyaan yang tidak nyaman. Dan sejarah menunjukkan, pertanyaan yang tidak nyaman sering kali lebih berguna daripada seribu pujian yang menyenangkan. Ya, nyamuk mati juga karena tepukan tangan. 

Kembali pada Fatimah sebagai penutup. Saya tidak selalu sepakat dengan seluruh argumentasi Fatimah Azzahra. Namun saya melihat pada dirinya sesuatu yang semakin langka dalam ruang publik kita. Yaitu keberanian untuk menggeser perdebatan dari program menuju sistem. Dari akibat menuju sebab. Dalam demokrasi yang sehat, keberanian semacam itu lebih berharga daripada keseragaman pendapat. Hidup mahasiswa Indonesia! **

Penulis adalah, Samsir Pohan  warga Kota Medan, pernah aktif di organisasi kemahasiswaan.