Focus Group Discusion Penyusunan Desigh Riau Digital 2021-2025 Dibuka

PELITARIAU, Meranti - Focus Group Discusion Penyusunan Grand Desigh Riau Digital 2021 -2025 bersama Yayasan Cempron Riau di buka secara langsung oleh Bupati Meranti H.Adil SH di wakili oleh Asisten Bidang Ekonomi Drs Asrolrudin, juga  terlihat hadir sejumlah Kepala Dinas, dan yang hadir  saat itu di Ballrom Grand Meranti Hotel Selasa (26/10).

Kepala Kominpo Kepulauan Meranti Ahmad Syafii, M.Kom menyampaikan bahwa menyambut baik dan terarah lebih baik dan kembali lagi untuk di Kepulauan Meranti.

" Semoga kegiatan focus group desing Riua Digital 2021 -2025 dapat berjalan sebagaimana mestinya," kata Syafii.

Menurut Syafii, mereka melakukanya seluruh Kabupaten kota Se Provinsi Riau, termasuk di Kepulauan Meranti, terkait kondisi saat ini pelayan pemerintah berbasis teknolongi informasi dan kami sanggat mendukung sekali.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti H.Adil SH melalui Asisten Bidang Perekonomian Drs Asrorudin menyampaikan bahwa dalam kegiatan Focus Group Dicusion (FGD) dalam rangka menjadi salah satu turut di sertakan menjadi lebih terarah.

" Saat ini di bidang kominufo dalam data senter dalam layanan hub hosting untuk semua opd dan sistem aplikasi untuk opd, keberadaan layanan ini dalam layanan informasi masih banyak harus di kembangkan," katanya.

Ia berharap, harus ada infud dan otput dalam kegiatan dalam kegiatan informasi dalam menyususun grend desigh Riau Digital 2021-2021 dan sembari berharap, semoga kegiatan ini dapat bermamfaat bagi daerah Kepulauan Meranti dan berjalan dengan baik dan bisa di cermati dengan baik.

" Supaya nantiknya dapat menambah ilmu dalam ,sebab  mencari ilmu itu sanggat susah maka dari itu harus dimemamfatkan pelatihan ilmu ini dengan baik, lalu suatu penghargaan serta ilmu ini haruskita dapatkan  dari Dinas Kominupo Provinsi Riau dan Dari yayasan Cepron," kata Asrorudin.

" Semua kegiatan kedepanya harus mengunakan aplikasi,tidak  pakai manual lagi smatphone sanggat bermamfaat maka gunakan sebaik mungkin," ucap Asrorudin.

Sementara itu, Kepala Kominufo Porvinsi Riau Drs Khairul Rizky MS melalui Bidang Aplikasi Informatika Drs M.Arifin MSi menyampaikan kegiatan ini tidak lanjut tentang sistem berbasis elekronik.

"Saat ini, kita sudah melakukan pemerintahan berbasil elekronik, dan teknik informasi tentang penyelenggaraan dalam komunikasi informatika dengan berkerjasama yayasan Perkuliyahan Cepron dalam focus group desing Riua Digital 2021 -2025 di Kepulauan Meranti," kata Bidang Aplikasi Informatika Drs M.Arifin MSi.

Ia berharap, masukan dan informasi data dalam penerapan basis elekroknik itu sanggat perlu dan bermamfaat bagi semua kalanggan, dan kami berimakasih telah melaksanakan kegiatan ini, yang sebagaimana kami harapkan.

Menurut Arifin, bagaimana kita mendapatkan informasi yang baik dan benar dan bagaimana mekanisme dalam menentukan indek sistem pemerintah berbasis elektronik (SPDE),  dalam melakukan penilaian secara nasional dalam katagori baik.

" Tentunya, kami sanggat berharap dalam memberikan link dalam indek sistem pemerintah berbasis elektronik (SPDE) dalam pemerintah Kepulauan Meranti dapat menerapkanya dengan baik dan berkerjasama dengan Dinas Kominufo sebagai liding informasion offis," katanya.

Ia menambahkan, dalam rangka kerjasama dengan penyelangaran pelayanan publik dan teknologi informasi Pemerintan melalui Komunikasi Informatika dan statik Provinsi Riau, melakukan kerjasama dengan yayasan polteknik cepron Riau untuk melakukan penyusunan grend Riau digital .

"Jadi intinya kami bersama tim kami sebagai pelaksana melakukan survei di 12 kabupeten kota seriau, telah berbentuk link khusus kabupaten dan kabupaten prangkat daerah menkondisikan dan diskus bersama," ungkap 

Ia berhap, Semua provinsi yanh ada di Riau, harus mengisi potret wajah provinsi Riau, agar t tranpranpasi dapar  tergambar secara dengan baik, akan menjadi bagi tim melakukan kajian rekomasi terhadap apa yang di lakukan dalam lima tahun kedepanya.

"Sistem Pemerintah berbasis Elektronik (SPBE), merupakan amanat peraturan Presiden nomor 95 tahun 2019 bahwa peneyelenggaran pemerintahan sudah sudah harus berbasil elekronik meliputi layanan pemerintahan dan layanan pablik," jelasnya. **