Mantan Legislator Inhu Minta BLH Harus Tegas Memberi Sanksi Ke PKS

PELITARIAU, Inhu - Mantan Legislator Orde Baru Bung Hatta Munir ketika bincang bincang di Sekretariat LSM Bernas MPR RI di Kecamatan Pasir Penyu, Inhu kepada pelitariau.com, Jumat [27/7/2018], membahas seringnya terjadi konflik antara PKS dengan Masyarakat Korban Dampak Limbah B3 Di Kab Inhu.

Bung Hatta Munir mengatakan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Negara Kesatuan Republik Indonesia terkhusus diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu [Inhu] sebenar nya suatu keberuntungan oleh masyarakat yang ada didaerah tersebut terutama bagi warga Petani Kelapa Sawit sekitar Pabrik Kelapa Sawit, begitu juga keberuntungan Pemerintah Daerah dalam hal pemasukan Pendapatan Asli Daerah [PAD].

Sambungnya sangat disayangkan pihak Penguasa seperti Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota yang berhak pemberi izin terhadap pembangunan tersebut tidak memdahulukan Hak Hak Kearifan Lokal dan Budaya Daerah seharusnya tidak melakukan hal hal yang dapat merugikan Ekonomi masyarakat setempat.

Seperti memperhatikan Dampak Lingkungan [Amdal] yang berdampak terhadap kerusakan dari lingkukan itu sendiri agar kedepannya tidak terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak Usaha sudah banyak permasyalahan limbah B3 PKS di Inhu yang diduga melepas libah B3 kesungai.

Limbah B3 bukan lah kali ini saja terjadi, akibat dari limbah B3 telah mengancam keselamat habitat Sungai yang hidup didalamnya dan Warga masyarakat disekitar sungai, air sungai yang sehari hari digunakan untuk kebutuhan yang dikonsumsi dari Nenek Moyang mereka ternyata air sungai tersebut sudah tercemar bercampur limbah B3 diduga berasal dari PKS.

Masih Ulas Hatta Munir, pembangunan nya tak obah seperti cendawan tumbuh dimusim hujan, begitu lah kenyataan nya, karena dalam proses pemberian izin sangat instan, ada kesan izin yang diberikan adanya Dugaan setoran atau Koorporasi diluar ketentuan yang telah ditentukan sehingga terabai kan semua aturan untuk persyaratan dalam setiap pembangunan PKS.

"Kepada oknum yang memberikan izin apabila terbukti telah melakukan Pungli dari pihak PKS, tentu yang bisa menindak dan melakukan pengecekan diserahkan sepenuhnya kepada pihak Penguasa Daerah mau diapakan PKS tersebut terserah merekalah," ujarnya.

Pertanyaannya kenapa bisa terjadi apakah sudah sesuai dengan kententuan atau tidak terhadap Izinnya, seperti Kolam Tampungnya pihak berwenang lah yang bisa menindaknya, kebanyakan kolam tampung limbah B3 hanya terbuat dari kolam tanah dan jumlah kolam tampung yang ada tidak sesuai dengan kapasitas produksi PKS, jadi wajar lah kalau kolam tidak mampu menampung limbah setelah produksinya meningkat dari hasil produksi maka terjadilah limbah nya dilepas kesungai.

Dengan sering nya terjadi pelepasan limbah B3 kesungai oleh oknum PKS dampaknya rakyat yang mengkonsumsinya menjadi korban maka kita pertanyakan kepada pihak pemberi izin, baik Badan Lingkungan Hidup, [BLH] yang berada di Pusat,Provinsi,Kabupaten dan Kota] sejauh ini sampai dimana tanggung jawabnya secara hukum terhadap persoalan itu dikarenakan kebijakannya diduga sudah melakukan kejahatan pengrusakan Lingkungan.

Diujung Komentarnya Hatta Rakyat Menunggu Kepastian Hukum dari Penguasa, Jangan Persoalan Limbah B3 ini diselesaikan Dimeja Perundingan hanya memakai Pasal 86, Kesal Aktivis LSM Kab Inhu itu.[**]