Per Agustus Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp4.215 Triliun

PELITARIAU, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan posisi utang luar negeri Indonesia, yang nilainya per Agustus 2016 mencapai US$323 miliar atau setara dengan Rp4.215,6 triliun (kurs Rp13.051 per dolar AS).

Utang luar negeri (ULN) Indonesia itu tumbuh 6,3 persen dibandingkan dengan posisinya pada Agustus tahun lalu.

Swasta menjadi pengutang terbesar di mancanegara, dengan nilai sebesar US$163,3 miliar atau sekitar Rp2.131 triliun. Utang swasta tersebut menyumbang 50,6 persen terhadap total ULN.

Sementara 49,4 persen sisanya merupakan utang publik yang ditarik oleh pemerintah, dengan nilai mencapai US$159,7 miliar atau sekitar Rp2.084 triliun.

Dalam keterangan resminya dikutip CNN Indonesia, Senin (17/10), BI melaporkan ULN swasta kembali mengalami penurunan sebesar 3,9 persen jika dibandingkan dengan posisinya pada Agustus tahun lalu.

Sebaliknya, utang luar negeri pemerintah justru melonjak 19,2 persen dalam setahun.

Menurut sektor ekonomi, ULN swasta pada akhir Agustus 2016 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,5 persen.

Berdasarkan jangka waktu jatuh tempo, ULN jangka panjang cenderung mendominasi dan cenderung meningkat, yakni nilainya sebesar US$282,5 miliar atau 87,5 persen dari total ULN. Pertumbuhan ULN jangka panjang pada Agustus sebesar 8,1 persen dalam setahun.

Sementara itu, posisi ULN jangka pendek pada akhir Agustus 2016 tercatat sebesar US$40,5 miliar atau 12,5 persen dari total ULN. Angkanya turun 4,8 persen dibandingkan dengan posisi Agustus 2015.

"Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada Agustus 2016 masih cukup sehat, namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional," tulis BI dalam keterangan resminya.

Guna memitigasi risiko, bank sentral akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya yang ditarik oleh swasta. Tujuannya adalah menjaga agar pembiayaan yang ditarik berperan secara optimal dalam mendukung pendanaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.***(r 19)