Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Pro Kontra: H. Fauzy Hasan Menilai Peraturan Tax Amnesti Belum Sepenuhnya Clear
PELITARIAU, Meranti- Dalam sosialisasi Tax Amnesti yang digelar oleh KPP Pratama Bengkalis pada Rabu (5/10/16) lalu, para peserta tampak antusias menggali berbagai informasi dari nara sumber. Sempat terjadi pro dan kontra dari para wajib pajak yang hampir seluruhnya berprofesi sebagai PNS.
Seperti yang dipertanyakan oleh Ketua DPRD Kabuaten Meranti H. Fauzy Hasan yang menuding peraturan Tax Amnesti belum sepenuhnya clear, ia menilai Pemerintah Pusat, khususnya Direktorat Jenderal Pajak terlalu terburu-buru mengeluarkan kebijakan itu, memang diakuinya alasan Pemerintah Pusat masuk akal yakni menyelamatkan kas negara dari krisis keuangan, namun aturan itu belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat berpendapatan kecil namun dipaksa membayar pajak oleh UU.
"UU Tax Amnesti ini saya nilai belum jelas, terlalu terburu-buru, dan belum melalui uji publik," ujar Fauzy Hasan.
Meski begitu, ia mengapresiasi upaya Pemerintah Pusat dalam rangka penyelamatan kas negara dari krisis, namun ia berharap Pemerintah Pusat memikirkan lagi langkah yang benar-benar tepat mengenai kebijakan itu agar tidak hanya menyosor masyarakat berpenghasilan kecil tapi wajib pajak yang baik. Justru keluar dari tujuan utamanya yakni menarik dana para pengusaha kaya yang tersimpan diluar negeri yang terkalkulasi mencapai 1500 Triliun Rupiah.
Selain itu, salah seorang PNS juga mempertanyakan Tax Amnesti dari harta tanah warisan yang ternyata juga dikenakan pajak, padahal tanah tersebut merupakan lahan tidur yang tidak menghasilkan pendapatan bagi pemilik. Peserta lainya bahkan meminta Direktorat Jenderal Pajak menaikan nilai pendapatan terkena pajak. Seperti diketahui sesuai aturan Pemerintah Pusat bagi masyarakat yang berpenghasilan minimal 4.5 Juta masuk dalam kategori wajib pajak. Angka tersebut dinilai terlalu mengada-ada jika menimbang tingkat kebutuhan hidup saat ini.***ek
Lapas Selatpanjang Bersama Imigrasi Selatpanjang Laksanakan Upacara Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-60 Tahun 2024
PELITARIAU, Meranti - Lapas Selatpanjang Melaksanakan Kegiatan Upacara peringata.
Luar Biasa, Lapas Selatpanjang Terima Penghargaan UPT Pemasyarakatan Terbaik II Pemberantasan HALINAR Upacara HBP ke-60
PELITARIAU, Pekanbaru - Kalapas Selatpanjang, Sugiyanto menghadiri langsung kegi.
Dalam Rangka Hut ke 44, Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Riau Gelar Webinar Kesehatan Bersama dr Boyke
PELITARIAU, Pekanbaru - Dalam rangka Hut ke 44 Yayasan Kemala Bhayangkari Tahun .
Dapat Dukungan DPD APDESI Riau, Syamsudin Maju Pilkada Meranti 2024
PELITARIAU, Meranti - Jajaran Pengurus DPD APDESI Provinsi Riau yaitu Abdoel Rak.
Sukses Laksanakan Pengamanan dan Pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu Berikan Penghargaan Kepada Kapolres
PELITARIAU, Meranti - Kapolres Kepulauan meranti hadiri Rapat Koordinasi E.
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Most Inspiring Figure 2024
PELITARIAU, Surabaya - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.