Guru Minim Memperoleh Pelatihan, Kalau Nilainya Jelek Wajar

PELITARIAU, Jakarta - Sektetaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, pemerintah salah kaprah dalam meningkatkan kompetensi guru melalui tes atau uji kompetensi guru (UKG). Pasalnya, sebelum diuji, para guru minim memperoleh pelatihan, sedangkan pemerintah menuntut para guru tersebut bisa memperoleh nilai tinggi.

"Kalau nilainya jelek ya wajar karena tidak pernah dilatih. Meski menjadi guru punya pengetahuan dasar, tetapi ilmu terus berubah, perlu di-upgrade kemampuannya. Ya melalui pelatihan caranya," ujarnya usai diskusi Redbons bertajuk 'Kontroversi Full Day School' di Kantor Redaksi Okezone, belum lama ini.

Akibat tak pernah meng-upgrade keilmuannya, beberapa guru masih banyak yang membandingkan pendidikan saat ini dengan zamannya dulu. Misalnya, zaman dulu guru galak sehingga murid menurut. Padahal kondisi sudah berubah, apalagi setelah ada Undang-Undang Perlindungan Anak.

"Hal-hal yang ditemui di sekolah, seperti tawuran dan kekerasan tidak ada ilmunya saat di LPTK. Maka harus ada konsep pelatihan secara nyata, bukan hanya diterangkan lewat power point," sebutnya.

Retno menjelaskan, guru harus belajar dari pengalaman. Wilayah Indonesia, lanjut dia, tidak bisa disamaratakan dengan kota-kota besar saja. Dalam hal ini, pemerintah bisa bertanya kemampuan apa yang dibutuhkan.

"Kalau pelatihan IT ya harus pegang komputer langsung. Tahu software dan hardware. Kalau sudah tahu word, ditingkatkan ke power point, lalu meningkat lagi ke excel. Tidak bisa hanya diterangkan apalagi melalui internet," terangnya.

Setelah diberi cukup pelatihan, barulah dilakukan uji kompetensi sebagai evaluasi. "Kemdikbud merasa ujian itu untuk meningkatkan kompetensi. Ujian itu evaluasi, padahal pelatihannya saja belum dikasih," pungkasnya.***(prc)