SP3 Terhadap 15 Perusahaan diduga Pembakar Hutan di Riau Bentuk Kesewenangan
PELITARIAU, Jakarta - Kelompok masyarakat sipil mendesak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk mengevaluasi kinerja Polda Riau yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan dalam kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan.
Desakan itu disampaikan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) bersama dengan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI). Sekretaris Jenderal JMGR Isnadi Esman menyatakan penerbitan SP3 terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau merupakan bentuk kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menuntaskan kasus kebakaran hutan.
Kedua organisasi itu juga menilai penerbitan SP3 juga sebagai suatu kemunduran serius dalam proses reformasi tata kelola hutan di Indonesia.
"SP3 ini bentuk kemunduran. Jelas-jelas tidak sesuai dan perlu diuji kembali sesuai fakta di lapangan. Karena itu kami minta Kompolnas menindaklanjuti ketidaksesuaian ini berdasarkan tugas dan fungsinya," ujar Isnadi di Kantor Kompolnas, Selasa (2/8).
GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia
PELITARIAU, JAKARTA — Perubahan paradigma pembangunan Indonesia di era pemerin.
Program JKN Terus Berkembang, BPJS Kesehatan Perkuat Layanan dan Tata Kelola
PELITARIAU, Jakarta - Program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam mem.
Presiden Prabowo Beri Nugraha Sakanti kepada Polda Riau, Kapolda: Penghargaan Ini Milik Seluruh Personel
PELITARIAU, Bogor - Polda Riau menjadi salah satu dari 12 satuan ker.
Ketua JMSI Inhu Hotli Maruli Sirait Dinobatkan sebagai Tokoh Bisnis dan Advokasi Terbaik Daerah
PELITARIAU, Pekanbaru – Dedikasi dan konsistensi Ketua Jaringan Media Siber In.
Menko PMK:Tekankan Peran Keluarga Sebagai Benteng Perlindungan Anak
PELITARIAU, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebuday.
Gubernur Khofifah Terima Pengurus JMSI Jatim di Kantornya
PELITARIAU, Surabaya - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima pengurus.