Presiden Minta Penegak Hukum Tak Kriminalkan Pejabat Daerah Soal Pembangunan
PELITARIAU, Jakarta-Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum tak mengkriminalkan pejabat daerah yang mengambil kebijakan untuk proyek pembangunan, sebelum adanya pemeriksaan pengawas internal.
Hal itu dikonfirmasi Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiyarto terkait dengan evaluasi Presiden terhadap Polda dan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Dia mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan aparat penegak hukum untuk tidak mempidanakan kebijakan atau diskresi yang diambil pimpinan daerah.
Penilaian diskresi itu, sambungnya, dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Jika dinilai benar, kata Moechgiyarto, maka tidak dipidanakan.
GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia
PELITARIAU, JAKARTA — Perubahan paradigma pembangunan Indonesia di era pemerin.
Program JKN Terus Berkembang, BPJS Kesehatan Perkuat Layanan dan Tata Kelola
PELITARIAU, Jakarta - Program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam mem.
Presiden Prabowo Beri Nugraha Sakanti kepada Polda Riau, Kapolda: Penghargaan Ini Milik Seluruh Personel
PELITARIAU, Bogor - Polda Riau menjadi salah satu dari 12 satuan ker.
Ketua JMSI Inhu Hotli Maruli Sirait Dinobatkan sebagai Tokoh Bisnis dan Advokasi Terbaik Daerah
PELITARIAU, Pekanbaru – Dedikasi dan konsistensi Ketua Jaringan Media Siber In.
Menko PMK:Tekankan Peran Keluarga Sebagai Benteng Perlindungan Anak
PELITARIAU, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebuday.
Gubernur Khofifah Terima Pengurus JMSI Jatim di Kantornya
PELITARIAU, Surabaya - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima pengurus.