DPR Anggap Protes Cina Terhadap Penembakan Kapal Nelayan Mereka di Natuna Hal Biasa

PELITARIAU, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanudin menganggap wajar protes pemerintah China terkait penembakan dan penangkapan kapal nelayan mereka saat mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Menurutnya, TNI Angkatan Laut telah bertindak sesuai dengan prosedur.

"Saya kira begini, dalam dunia diplomasi, protes memprotes itu hal biasa. Tapi sebagai negara sahabat, antara Indonesia China bisa diselesaikan baik-baik dan dengan jalan damai," kata Hasanudin di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 22 Juni 2016 sebagaimana diberitakan viva.co.id

Politisis PDIP ini meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia bisa duduk bersama dengan pemerintah China. Hal ini penting agar kedua negara memahami batas wilayah masing-masing meski di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Jadi semua tahu mana batas kiri, mana batas kanan, mana yang diperbolehkan mengambil ikan, mana yang sebatas hanya lewat. Sesudah itu dikawal masing-masing, baik oleh Angkatan Laut kita, atau dengan Bakamla kita," paparnya.

Hasanudin mengakui ada berbagai macam versi mengenai peristiwa tersebut. Hingga kabar adanya nelayan China yang tertembak dalam peristiwa penangkapan oleh TNI AL.

"Menurut petugas kita, memang tidak ada sampai luka. Dan penembakan langsung kepada awak kapal nelayan China tidak ada," ucapnya.

Sebelumnya, otoritas Tiongkok menuduh Indonesia menembak nelayan mereka dan melukai satu di antaranya, saat menangkap kapal ikan di perairan Natuna. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyampaikan protes keras terhadap tindakan yang mereka sebut sebagai pelecehan Angkatan Laut Indonesia kepada nelayan tersebut.

Meski begitu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan, hubungan kedua negara baik-baik saja, dan komunikasi masih berjalan terus.

"Hubungan kita dengan Tiongkok juga baik. Ini adalah masalah penegakan hukum bukan masalah politik. Jadi kita address isunya secara penegakan hukumnya," kata Retno di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Juni 2016.

Menurut Retno, Indonesia akan terus melakukan penegakan hukum di perairan Natuna, karena masuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Walaupun Tiongkok mengklaim sebagian besar perairan Laut Tiongkok Selatan ke dalam wilayah mereka, dengan membuat titik wiayah yang dikenal sebagai ‘nine dashed line’.

"Kita akan konsisten melakukan penegakan hukum di wilayah ZEE kita. Jadi buat Indonesia, kita tidak ada overlapping claim dalam bentuk apapun di perairan Indonesia dengan Tiongkok. Posisi kita sudah jelas dan saya sudah sampaikan beberapa kali," ujar Retno.**