Lulung Tak Setuju Rekonsiliasi Tragedi 1965

PELITARIAU, Jakarta-Ketua Umum Pemuda Panca Marga Abraham Lunggana tak setuju dengan rencana rekonsiliasi korban Tragedi 1965. Menurut pria yang akrab disapa Haji Lulung ini, jika memang harus ada rekonsiliasi, harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Lulung menyatakan hal tersebut di sela Simposium Nasional "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain" di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/5), sebagaimana diberitakan CNN Indonesia.

Salah satu syaratnya menurut Lulung yakni pemerintah diminta memastikan ideologi komunisme tidak lagi mendapatkan ruang dan dibiarkan bangkit kembali di Indonesia. Pancasila dan UUD 1945, kata Lulung, harus menjadi pegangan bagi bangsa Indonesia.

"Yang penting jangan dikasih ruang," kata Lulung.

Berkembangnya ideologi komunisme menurutnya perlu segera diatasi bersama. Para kader dan simpatisan ideologi komunisme telah menyebar ke semua lini kehidupan, termasuk di lingkungan lembaga pemerintahan negara.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini juga mengusulkan agar pencegahan terhadap kebangkitan PKI harus diajarkan di sekolah. Dia mengatakan, pelajaran mengenai perlawanan terhadap PKI harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.

"Tidak itu saja, sejarah reformasi juga harus ada," katanya.

Setelah 18 tahun berlalu, generasi muda dinilai tidak memahami agenda reformasi. "Agenda reformasi sangat menyakitkan," ujarnya.

Simposium anti PKI hari ini dihadiri mantan Wakil Presiden RI keenam Try Sutrisno, dan sejumlah pejabat negara seperti Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo.

Sementara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang dijadwalkan mengisi sambutan ternyata tidak memenuhi undangan.

Selain itu hadir pula pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizieq, Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Soerjadi, Ketua Gerakan Bela Negara Budi Sudjana, mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zen, dan sejumlah purnawirawan dan perwakilan ormas kepemudaan serta keagamaan. **