Pemerintah Hanya Mengakui Satu PPP

PELITARIAU, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, pada Rabu, 23 Februari 2016.
 
Tjahjo mengatakan bahwa Pemerintah hanya mengakui ada satu kepengurusan PPP, yakni kepengurusan hasil Muktamar di Bandung, Jawa Barat, tahun 2011.
 
"Bagi pemerintah, secara prinsip, PPP hanya satu. Ibarat satu keluarga, ada anggota keluarga, ya, ribut itu urusan keluarga," kata Tjahjo.
 
PPP, kata Menteri, bagian dari demokrasi yang tak terpisahkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, PPP harus tetap eksis selama negara ini ada. PPP ada sejak era pemerintahan Orde Baru dan eksis sampai sekarang. “Makanya kita harapkan PPP harus tetap ada," ujar Tjahjo sebagaimana dikutip viva.co.id
 
Pemerintah juga mengajak seluruh partai politik, termasuk PPP, untuk berkomitmen dan bekerja demi kesejahteraan rakyat. PPP adalah partai yang berintegritas serta menjunjung tinggi moral dan etika.
 
Mukernas PPP itu dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya, Yasonna Hamonangan Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan Marwan Jafar (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar).
 
Tampak pula beberapa petinggi partai politik, seperti Hasto Kristiyanto (Sekretaris Jenderal PDIP), Yusuf Muzni (Ketua DPP PKB), Victor Laiskodat (Ketua DPP Partai Nasdem), Yus Usman (Ketua DPP Partai Hanura), Noviantika Nasution (Ketua DPP PAN), dan Jimmy Jambak (Wakil Ketua Umum PKPI).**