Bupati Inhil, HM Wardan dengan bahasa yang diplomatis jawab semua pandangan umum fraksi seputar RAPBD P 2015 akan jadi masukan dan bahan pertimbangan.

"Semua pendapat, saran dan kritikan yang disampaikan semua fraksi di DPRD Inhil akan jadi masukan dan bahan pertimbangan kebijakan bersama ke depan, " papar HM Wardan dalam pidato jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Inhil tahun 2015 pada Rapat Paripurna DPRD Inhil, Kamis (17/9).
Foto: Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua II DPRD Inhil, H Maryanto ketika memimpin Rapat Paripurna DPRD Inhil mendengan jawaban bupati terkait APBD P Inhil tahun 2015

Kata bupati, dari sekian banyak saran, masukan dan kritikan yang disampaikan DPRD Inhil akan jadi bahan pembahasan Tim TAPD dan Banggar DPRD dalam penyusunan APBD P Inhil tahun 2015.
Foto:  Bupati Inhil HM Wardan ketika menghadiri Rapat Paripurna mendengarkan tanggapan atau jawan bupati terhadap pandangan fraksi terkait APBD P tahun 2015 tampak juga para anggota DPRD Inhil dan pejabat eselon II dan III mengahadiri Rapat Paripurna mendengarkan jawaban Bupati terhadap tanggapan fraksi dewan terkait APBD P Inhil tahun 2015

"Namun bicara seputar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi perkebunan serta harga komoditi daerah telah dilakukan beberapa langkah dan penyesuaian dan optimalisasi regulasi, " kata bupati.

Jawaban bupati tersebut menurut anggota DPRD Inhil terlalu lempang dan tidak menyejukkan suasana jika dilihat dari permintaan semua fraksi di DPRD yang didasarkan kepada kondisi terkini pemerintahan.
Foto:  Bupati Inhil HM Wardan ketika menyampaikan jawabannya terhadap pandangan fraksi terkait APBD P tahun 2015 dan tampak juga hadir Kepala Bagian Humas Pemkab Inhil, Ahmad Ramani beserta para pejabat eselon II dan III ketika mengikuti rapat paripurna terkait APBDP thaun 2015

"Jawaban bupati terhadap fakta dan kondisi terkini pemerintahan yang disampaikan fraksi-fraksi kita nilai tidak mengena, seolah permasalahan yang ada tidak dalam kondisi mepet dan terjepit, " ungkap salah seorang anggota dewan yang tidak mau namanya disebutkan, karena merasa sudah jenuh memberikan masukan kepada pemerintah daerah.**Adv/Bud