Tanggapan Fraksi DPRD Inhil Terhadap Pidato Bupati Tentang Ranperda APBD- Perubahan 2015

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melaksanakan sidang paripurna dengan agenda pandangan Fraksi terhadap Nota Keuangan APBD Perubahan 2015 yang disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan, Rabu (16/9).

Dalam pandanfan fraksi, terlihat DPRD Inhil menyoroti lemahnya kinerja semua aparatur Pemerintahan Kabupaten Inhil. Hal tersebut diketahui dari paparan semua fraksi DPRD Inhil dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan tersebut.
Foto: Plt Sekdakab Inhil, H Fauzar ketika mewakili bupati dalam rapat paripurna penyampaian pandangnan fraksi tentang Lkpj Bupati Inhil yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Inhil H Maryanto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Terlalu banyak permasalahan terkait lambannya realisasi pembangunan, namun inti dari semua itu adalah lemahnya kinerja aparatur Pemkab Inhil, sehingga sebagai pimpinan, bupati kita minta dengan tegas berbuat dan  menjelaskan kepada semua masyarakat Inhil," ungkap Asnawi, juru bicara Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan.
Foto: Beberapa pimpinan perbankan yang ada di Tembilahan juga terlihat hadir dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi tentang Lkpj Bupati Inhil tahun 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua fraksi yang ada di DPRD Inhil dengan bahasa yang sangat gamblang, masing - masing juru bicara menyampaikan poin-poin pekerjaan pembangunan yang terbengkalai dan yang tidak dikerjakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil selama dua tahun kepemimpinan HM Wardan.
Foto:  Wakil Ketua DPRD Inhil, H Maryanto ketika memimpin rapat paripurna yang juga dihadiri para pejabat esolon II dan III di lingkungan Pemkab Inhil

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kami dari Fraksi Golkar meminta saudara Bupati dan Wakil Bupati untuk menindak tegas banyak pimpinan SKPD yang kinerja lamban dan tidak serius, kapan perlu copot dari jabatannya," tukas Edy Harianto Sinrang, juru bicara Fraksi Golkar.

Dengan kondisi seperti saat ini jelas Edy Sinrang, yang menjadi penilaian utama masyarakat adalah kepemimpinan bupati, sehingga jika tidak ingin jelek dimata masyarakat, bupati sudah waktunya bertindak tegas.
Foto: Anggota DPRD Inhil dari fraksi PKB, Edy Gunawan terlihat serius mengikuti rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi tentang LKpj Bupati Inhil tahun 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Pemkab selalu berteriak soal adanya pengurangan dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, tapi kenyataannya justru dana yang ada Pemkab Inhil tidak bisa secara maksimal merealisasikannya, dengan adanya SILVA yang besar setiap tahunnya," tambah juru bicara Fraksi Demokrat, M Sabit Bahar.**Adv/budi