Respons Cepat Aspirasi Warga, Bupati Asmar Dorong Akses Langsung Meranti–Malaysia Demi Tekan Biaya Perjalanan

PELITARIAU,Meranti - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kemudahan akses keberangkatan ke Malaysia. Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, memimpin rapat koordinasi bersama Kantor Imigrasi, KSOP, Pelindo, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencari solusi atas tingginya biaya perjalanan yang selama ini dikeluhkan warga, khususnya masyarakat Kecamatan Rangsang.

Rapat koordinasi berlangsung di Ruang Rapat Bupati Kepulauan Meranti, Senin (27/7/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Selatpanjang Dendi Surya Agung Nugraha, Kepala KSOP Selatpanjang Derita Di Prasetyo, Manager Operasional Pelindo Selatpanjang Bruri Sumantri, para Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Kominfotik Sukri, Kepala Dinas Perhubungan Fahri, Kabag Hukum Setda, serta sejumlah pejabat terkait.

Pertemuan itu difokuskan untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi masyarakat Meranti yang bekerja maupun bepergian ke Malaysia, terutama persoalan akses transportasi dan tingginya biaya keberangkatan.

Bupati Asmar menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan solusi yang berpihak kepada masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan aspek keselamatan.

«"Kita ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat Meranti yang ingin berangkat ke Malaysia, namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Asmar.»

Selama ini, masyarakat dari Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, harus terlebih dahulu menuju Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang sebelum melanjutkan perjalanan ke Malaysia. Kondisi tersebut menyebabkan biaya perjalanan membengkak karena sebagian warga harus menginap satu malam sebelum keberangkatan.

Menjawab persoalan itu, rapat membahas sejumlah alternatif solusi. Salah satunya adalah mendorong kapal internasional yang berangkat dari Selatpanjang menuju Malaysia agar dapat singgah di Tanjung Samak untuk mengangkut penumpang. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan penambahan armada serta pengaturan jadwal keberangkatan agar masyarakat dari Rangsang dan wilayah sekitarnya memiliki akses transportasi yang lebih efisien.

Kepala Kantor Imigrasi Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, menyatakan pihaknya siap mendukung upaya pemerintah daerah dengan memberikan pelayanan keimigrasian yang optimal demi kemudahan masyarakat.

Senada dengan itu, Kepala KSOP Selatpanjang, Derita Di Prasetyo, mengatakan pihaknya akan mengkaji berbagai kemungkinan agar masyarakat Tanjung Samak dapat berangkat langsung ke Malaysia tanpa harus melalui Pelabuhan Tanjung Harapan. Menurutnya, skema tersebut masih memerlukan koordinasi lintas instansi sebelum dapat direalisasikan.

Selain solusi jangka pendek, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga terus memperjuangkan peningkatan status dan pelayanan pelabuhan di wilayah Rangsang. Usulan pengembangan pelabuhan internasional di kawasan tersebut telah diajukan dan saat ini masih menunggu proses perizinan dari pemerintah pusat.

Apabila terealisasi, keberadaan pelabuhan internasional di Rangsang diyakini tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat menuju Malaysia, tetapi juga memperkuat konektivitas transportasi laut, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal.

Dalam rapat tersebut juga dibahas peningkatan fasilitas Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang. Manager Operasional Pelindo Selatpanjang, Bruri Sumantri, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pembenahan fasilitas, termasuk ruang tunggu penumpang, guna meningkatkan kenyamanan pelayanan.

Peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan arus penumpang, serta menghidupkan kembali pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di kawasan pelabuhan.

Bupati Asmar menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat mendapat perhatian dan solusi yang konkret.

"Yang paling penting, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang mudah, aman, dan sesuai aturan," pungkasnya.**