Polres Gelar Cooling System Pasca Pilkada Bersama Masyarakat Kepulauan Meranti

PELITARIAU, Meranti - Polres Kepulauan meranti, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda tokoh adat dan  mahasiswa ikuti Zoom Meeting dengan Divisi Humas Polri, bertempat di Rupatama Polres Meranti lantai dua jalan Lintas Gogok Darussalam, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Selasa (10/12/24) pagi.

Serta dihadiri secara virtual oleh Karo PID Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Brigjen Pol Drs Moh Hendra Suhartiyono M Si. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafii SH., M.Hum, Diikuti Kabag Ops Kompol Sahrizal SE, MH,MSI, Kasi humas Iptu Raden Surtika, dan Pejabat utama (pju) Polres Meranti, Tokoh Agama H Saipul Zakaria, Tokoh Pemuda Ansari, Tokoh adat H Darwis dan Perwakilan Mahasiswa Eka yolanda, Dewan eksukutif Mahasiswa Faizul.

Karo PID Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Brigjen Pol Moh Hendra menyampaikan mengenai tema Strategi Polri Dalam Mengimplementasikan Cooling System guna menjaga stabilitas sosial pasca pemilukada 2024.

"Untuk itulah kita memberikan arahan kepada jajaran tentang hal tersebut dan juga melakukan kesiapan dalam melaksanakan instruksi dari pimpinan," ujarnya melalui via Zoom meeting.

Ia menekankan pentingnya mengangkat kegiatan yang telah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan kepercayaan dan memberikan edukasi positif terhadap kegiatan Polri.

Selain itu juga Kordinasi ke tokoh agama ketua mahasiswa, tokoh adat menginformasikan bahwa peran polri dalam Pilkada netral untuk Menjaga stabilitas sosial pasca pemilukada 2024.

"Kita sampaikan apresiasi atas partisipasi jajaran yang telah menjaga situasi keamanan yang kondusif selama proses pasca pemilukada sebelumnya," tambahnya.

Sehingga apresiasi dari divisi Humas Polri menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi kedepanya bagi para personel.

Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi forum untuk saling berbagi informasi, mempersiapkan langkah-langkah strategis, dan memastikan kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan penyiaran di wilayah hukum masing-masing satker. **