Rapat Paripurna, DPRD Inhu Sahkan Rp1,6 Terliun Lebih RAPBD Tahun 2025

PELITARIAU, Inhu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu)-Riau, mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) murni tahun 2025 senilai Rp1,6 terliun lebih. APBD murni 2025 tersbut terjadi peningkatan dibanding APBD murni tahun 2024 yang nilainya Rp1,4 terliun.

Pengesahan RAPBD untuk dijadikan APBD Inhu tahun 2025 dilakukan dalam rapat paripurna Kamis (30/11/2024). Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhu, Sabtu Pradansyah Sinurat, didampingi wakil ketua I DPRD Inhu Adek Chandra dan wakil ketua II Doni Rinaldi.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut Pelaksana tugas (Plt) Bupati Inhu Junaidi Rachmat, bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), serta dihadiri oleh 31 anggota DPRD dari total 40 anggota. Sebanyak enam anggota DPRD tidak hadir, dan tiga anggota DPRD dengan keterangan sakit.

Dalam rapat tersebut, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhu, Raja Irwantoni, menyampaikan laporan terkait pembahasan RAPBD tahun 2025 secara cermat, penyusunan APBD mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu fungsi DPRD adalah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar penyusunan APBD.

Irwanto menjelaskan rincian APBD 2025, dalam laporan Banggar, total pendapatan APBD Inhu tahun 2025 diproyeksikan senilai Rp1,5 triliun lebih, sementara belanja daerah mencapai Rp1,6 triliun lebih. Selisih tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah senilai Rp109 miliar lebih.

"Penyusunan APBD ini merupakan prosedur yang harus dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan kebutuhan masyarakat. Semua dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Raja Irwantoni dalam laporannya.

APBD Inhu tahun 2025 mencakup dana transfer senilai Rp33 miliar lebih serta penambahan belanja untuk mendukung pembangunan daerah. Pembahasan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan hasil terlampir dalam dokumen rapat.

Semantara itu, wakil Bupati Inhu, Junaidi Rachmat, dalam pidatonya menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD Inhu adalah tugas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. APBD berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang dirancang melalui proses panjang dan mendalam, mulai dari penyusunan KUA-PPAS hingga pembahasan bersama DPRD.

Dari nilai RAPBD murni Inhu tahun 2025 senilai Rp1,6 terliun, rincian tersebut menunjukkan adanya kenaikan pendapatan daerah dibandingkan APBD murni tahun 2024 yang hanya senilai Rp1,4 triliun lebih.

"Kami menyadari pentingnya kehati-hatian dalam setiap tahapan pembahasan APBD. Dokumen ini akan disampaikan kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan. Kami akan menindaklanjuti setiap catatan evaluasi yang diberikan demi keberlanjutan pembangunan daerah," ujar Junaidi.

Junaidi juga menyampaikan rasa bangga atas penyelenggaraan Pilkada yang berjalan lancar. Serta menegaskan bahwa pengesahan APBD Inhu tahun 2025 merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta pencapaian target pembangunan.

Dengan pengesahan APBD 2025, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Inhu optimis dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat. **prc01