HCB Pastikan Tetap Berkantor di Gedung PWI Pusat

PELITARIAU,  Jakarta - Terkait Gerakan 30 September yang dilakukan oknum Pro KLB di Hotel Grand Paragon Jakarta untuk menguasai kantor PWI tidak membuat goyah kepengurusan organisasi yang sah dibawah kepemimpinan Ketua Umum, Hendri CH Bangun. Malah seluruh aktifitas organisasi dipastikan tetap berlangsung dengan baik di Kantor PWI Pusat Lantai IV Gedung Dewan Pers Nomor 34 Kebon Sirih Jakarta Pusat.

KETUA Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun memimpin rapat pengurus harian yang juga melibatkan Plt pengurus provinsi guna membahas sejumlah isu penting terkait dengan dinamika internal PWI.

Salah satu topik utama yang dibahas adalah mengenai kabar keinginan kelompok Pro KLB untuk menguasai kantor PWI Pusat. Hanya saja rencana itu berhasil dibatalkan oleh kepengurusan PWI yang sah dan memiliki legalitas kuat.

Kelompok yang terdiri dari 30 hingga 40 orang tersebut tidak diperkenankan masuk ke dalam kantor.

" Kita akan menjaga kantor dan memastikan tidak ada anggota PWI yang masuk ke kantor tanpa izin," tegas Hendry.

Selain itu, rapat juga menanggapi surat dari Dewan Pers yang pada intinya mengakui adanya dualisme di tubuh PWI dan meminta agar tidak ada pihak yang menempati gedung PWI mulai 1 Oktober 2024.

PWI Pusat merespons surat tersebut dengan mengirimkan surat balasan, dan menegaskan bahwa mereka masih membuka pintu rekonsiliasi di hadapan Menteri Hukum dan HAM serta Dewan Pers. Dengan harapan kedua institusi tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah ini secara adil, tanpa berpihak kepada salah satu pihak.

" Kami akan tetap berada di gedung Dewan Pers, dan tidak bisa langsung pindah sesuai permintaan mereka," ujar Hendry.

Ia juga menekankan bahwa gedung tersebut pada dasarnya dibangun untuk PWI, meskipun kini status kepemilikannya berada di bawah Kementerian Keuangan dengan pengelolaan oleh Kominfo yang kemudian diserahkan kepada Dewan Pers.

Hendry mengakhiri rapat dengan menegaskan komitmen PWI Pusat untuk terus menjaga integritas organisasi, sembari tetap membuka peluang dialog guna mencari solusi terbaik untuk seluruh pihak.** Prc6