DPD Partai Golkar Inhu, Pelantikan Bupati Mentok Ada Miskomunikasi Antara Eksekutif dan Legislatif

PELITARIAU, Inhu - Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Arsyadi SH menilai mentoknya paripurna penetapan bupati dan wakil bupati Kabupaten Indragiri Hulu sebatas persoalan komunikasi.

Terlepas dari persoalan tersebut pasangan yang diusung Golkar, Rezita-Junaidi tidak ada alasan untuk tidak dilantik cuma perlu dilakukan oleh Eksekutif dan Legislatif duduk bersama membicarakan kapan waktu yang tepat dilakukan jadwal pelantikannya. 

"Pasalnya pasangan yang kita dukung saya lihat ini masalah Mis Komunikasi saja," Demikian sebut Arsyadi SH didampinggi Bendahara, Ahlan Arif Seregar saat ditemui Awak Media di Air Molek Kec Pasir Penyu Kab Inhu, Kamis (27/5).

Sebagai ketua partai sudah meminta Fraksi Partai Golkar di DPRD Inhu untuk mempasilitasi Fraksi yang lainnya segera dilakukan penjadwalkan kapan waktu yang tepat digelar paripurna.

"Mengenai mentoknya paripurna penetapan pasangan bupati terpilih, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Anggota Fraksi Golkar di DPRD karena mereka yang tau permasalahan internalnya," jelasnya.

Anggota fraksi partai Golkar wajib mengamankan pasangan yang diusungnya bersama dengan koalisinya yang ada di dewan. Kalau ada anggota dewan fraksi Golkar yang tidak patuh pada keputusan partai pasti kita tegur, urainya, 

Lanjut Arsyadi pasangan Rezita-Junaidi sudah dikukuhkan sebagai pemenang pilkada Indragiri Hulu usai menuntaskan gelaran pemungutan suara ulang yang dihelat pada Mei 2021.

Pasangan tersebut telah diplenokan sebagai pemenang pilkada oleh KPU Inhu. Sesuai mekanismenya, setelah ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU, maka DPRD Inhu tidak beralasan untuk menunda menggelar paripurna penetapan bupati dan wakil bupati terpilih, tegas Ketua. **(prc3)

?