Banser Dukung Pemkab Meranti Efisiensi Jumlah THL

PELITARIAU, Meranti - Kepala Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcap) Banser Kepulauan Meranti, Supeno sepakat terhadap wacana pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat melakukan efisiensi jumlah tenaga harian lepas (THL) atau tenaga non PNS di lingkungannya. 

Pasalnya dari informasi yang ia terima saat ini, jika jumlah THL yang dimaksud melebihi dari jumlah efektif. Tentu kondisi tersebut juga berdampak terhadap beban keuangan pemerintah daerah.

Namun sebelum itu, ia berharap keputusan tersebut mestinya dilaksanakan selektif.

Kita sepakat, namun haruslah selektif sesuai dengan kebutuhan sebenarnya, sehingga THL yang selama ini benar-benar bekerja tidak dirugikan," ujarnya kepada Riaupos.co, Rabu (26/5/2021) siang.

Walaupun demikian, terhadap yang akan dirumahkan haruslah mendapat jaminan dari pemerintah daerah. Artinya, kata Supeno, pemerintah harus memberikan mereka modal usaha mengingat minimnya ketersediaan lapangan kerja di daerah setempat.

"Dengan begitu bisa jadi modal mereka untuk membuka usaha dibawah binaan dinas terkait. Apakah nanti jual minyak, pulsa, berkebun hingga mentok beli gerobak untuk angkut pasir. Sehingga, keberadaannya tidak berpengaruh oleh tingkat sosial masyarakat, seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, hingga kriminalitas," tuturnya.

Pasalnya jika kebijakan yang diambil adalah penyesuaian pendapatan atau pengurangan gaji malah akan berdampak buruk terhadap mutu ekonomi masyarakat. Karena sejauh ini gaji mereka jauh dari kata cukup, karena dibawah UMK.

Dengan demikian Ia mengaku miris jika para THL ini tidak mau lepas dari zona nyamannya dengan pendapatan tidak kurang dari Rp1,2 juta hingga Rp1,6 juta per-bulan.

"Saya terkadang merasa bingung. Ada yang S1 berstatus THL nyaman dengan gaji Rp1,2 juta. Padahal mereka mampu untuk jadi pengusaha. Untuk merubah mindset itu perlu ada tekanan dari pemda. Jika tidak? sampai kapanpun Kepulauan Meranti ini tidak akan berkembang," ujarnya. 

Menurutnya pro dan kontra menjadi sesuatu yang wajar ketika ada kebijakan dari pemerintah untuk merubah kebiasaan hidup orang banyak.

"Pro kontra saya rasa itu wajar. Tergantung pemimpinnya berani atau tidak untuk membuat kebijakan yang lebih baik ke depan," tuturnya. **prc4