HPPMSR Tolak BUMD Luar Bengkalis Dilibatkan Kelola Blok Rokan

PELITARIAU, Bengkalis - Penolakan disuarakan Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau (HPPMSR) terhadap rencana Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi atas pengelolaan Blok Rokan. Terutama menyiapkan Badan Usana Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau untuk terlibat.

Disampaikan, Ketua Umum HPPMSR Iwan Saputra, Senin (3/5), pihaknya menolak pelibatan BUMD Provinsi Riau untuk ikut mengelola Blok Rokan.

Dalam pengelolaan Blok Rokan, Pertamina membuka peluang hak kelola kepada Pemerintah Provinsi Riau lebih dari 10 persen dengan skema business to business. Hal ini sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest (PI) 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Seperti diketahui, Gubri Syamsuar menyiapkan PT Bumi Siak Pusako, PT Riau Petrolium dan PT Sarana Pembangunan Riau yang bergerak di bidang migas untuk mengelola PI 10 persen di Blok Rokan. Ini pasca habisnya kontak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) 9 Agustus 2021 mendatang.

Kami masyarakat Bengkalis dan masyarakat Suku Sakai menginginkan Blok Rokan ini dikelola oleh BUMD Kabupaten Bengkalis dan menolak jika dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selain Bengkalis," kata Iwan. 

Dia Kemudian memberikan alasan, yakni saat pengelolaan CPP Blok oleh BUMD PT Bumi Siak Pusako, karena hasil minyak bumi dan wilayah kerja CPP Blok lebih banyak di wilayah Siak.

Kemudian pula, saat ini Blok Rokan kurang lebih 60 persennya berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Maka dari HPPMSR menilai pengelolaan harus oleh BUMD Bengkalis.

"Gubernur Riau Syamsuar harus jeli dalam hal ini, kita di masing-masing daerah mempunyai BUMD tersendiri. Oleh karena itu wajib BUMD di daerah masing-masing yang mengelola pekerjaan yang seharusnya dikerjakan, karena pada hari ini Blok Rokan terbesar berada di daerah Kabupaten Bengkalis dan tentulah harus BUMD Bengkalis yang mengelolanya," paparnya.

Iwan menilai apabila pengelolaan PI 10 persen Blok Rokan tidak dilaksanakan oleh BUMD Bengkalis, maka sebaiknya Pemerintah Provinsi Riau tidak mengelola PI 10 persen Blok rokan itu. 

"Cukup sudah minyak kami hampir 100 tahun disedot tapi kami masyarakat Bengkalis tidak bisa berbuat apa-apa di kampung sendiri," imbuhnya.

Pihaknya kata dia lagi akan terus mengawal peralihan pengelolaan Blok Rokan sampai PI 10 persen Blok Rokan dikelola oleh BUMD Kabupaten Bengkalis.

"Oleh karena itu kami minta kepada Bapak Yudantoro sebagai Direktur Pertamina Hulu Rokan (PHR) harus jeli dan bijak dalam menyikapi hal ini. Prioritaskan agar BUMD Bengkalis yang mengelola PI 10 persen Blok Rokan tersebut. Jangan mau di intervensi oleh pihak manapun," imbuhnya. 

BUMD Bengkalis diyakini mampu untuk mengelola PI 10 persen di Blok Rokan tersebut.

"Kami atas nama masyarakat Kabupaten Bengkalis dan masyarakat Sakai akan mengawal BUMD Kabupaten Bengkalis pada saat diberikan kepercayaan oleh PHR untuk mengelola Blok Rokan dengan baik, " singkatnya. **prc4