Pilkada di Riau, Mendukung Calon Terindikasi Korupsi, Pertanda Buruk Demokrasi

PELITARIAU- Politik sebagai corong terdepan dalam demokrasi diminta tidak melahirkan pemimpin yang berpotensi melakukan korupsi. Salah satu caranya adalah selektif dalam mengusung calon kepala daerah. Pertimbangan dalam menentukan dukungan, hendaknya bukan semata “isi tas” dengan melupakan kualitas dan integritas.

Pilkada 2020 ini, 9 kabupaten/kota di Riau akan menggelar pesta demokrasi. Parpol dituntut agar tidak mengusung bakal calon yang terindikasi, atau sedang terlibat kasus korupsi. Tentunya tidak terlalu sulit untuk mengetahui jejak rekam mereka. Baik melalui berita, atau berkonsultasi ke KPK.

Partai politik yang tetap memberi ruang terhadap orang-orang yang terindikasi korupsi, menjadi pertanda buruk bagi demokrasi. Partai politik bisa dianggap belum sepakat, menyatakan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan. Pada momentum Pilkada ini, partai politik diharapkan bisa membawa angin perubahan. Yakni, dengan tidak sembarangan dalam memberikan dukungan.

Perjalanan panjang negeri ini juga telah menorehkan catatan yang cukup mengecewakan. 3 gubernur dan 7 kepala daerah harus berurusan dengan lembaga rasuah. Manisnya korupsi seakan rugi kalau tidak dicicipi. Dan akhirnya mereka berbondong-bondong masuk bui. Saking parahnya, pembangunan Monumen Komitmen Riau Bebas Korupsi di Jalan Ahmad Yani, justru malah di korupsi. Begitu dahsyatnya korupsi yang terjadi di negeri ini.

Ironinya, para koruptor di negeri ini seakan tidak punya rasa malu lagi. Mereka masih bisa tersenyum dihadapan kamera wartawan. Sementara tangan diborgol dan mendapat pengawalan. Hal yang sama juga berlaku bagi keluarganya. Korupsi sepertinya sudah menjadi hal biasa bagi mereka. Malah ada yang saat suami menjalani persidangan kasus korupsi, istrinya justru sibuk mencalonkan diri.

Nurani publik terluka, oleh perilaku para “benalu” yang tak punya rasa malu. Mental korupsi seakan telah mendarah daging bagi banyak oknum di negeri ini. Mereka tidak sungkan mencuri uang rakyat untuk menumpuk kekayaan. Padahal saat dilantik, masing-masing mereka sudah mengangkat sumpah jabatan.

Bagaimana negeri yang kaya ini mau mensejahterakan masyarakatnya. Sementara korupsi masih mewarnai mental pejabatnya. Saatnya kita sudahi budaya korupsi, untuk Riau yang lebih baik lagi. Melalui pesta demokrasi, mari kita lahirkan pemimpin terbaik untuk negeri ini. Tolak mereka-mereka yang terindikasi korupsi. Jangan biarkan lagi, koruptor dan antek-anteknya mengotori Bumi Lancang Kuning ini. **prc4

sumber: riaucrime.com