Bahaya, Jangan Sampai Ada Dinasti Politik di Pilkada Serentak 9 Daerah Kabupaten dan Kota di Riau

PELITARIAU, Pekanbaru - Masyarakat yang ada di 9 daerah Kabupaten kota di Riau, yang akan melaksanakan Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak tahun 2020, diharapkan ikut mendukung Bakal calon bupati (Bacabup) yang memiliki potensi berintegritas dan ikut mendukung Bacabup cerdas, bukan calon bupati bentukan dinasti.

Kesembilan daerah tersebut yang akan melaksanakan Pemilukada adalah Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Rokan Hilir dan Siak.

"Ada 4 daerah yang kita kita duga akan membuat dinasti politik, tetapi ini masih dalam penelitian mendalam yang kita lakukan," ujar Direktur Forum Masyarakat Bersih (FORMASI) Riau Dr Muhammad Nurul Huda SH MH berbincang dengan PELITARIAU.com Jumat (30/8/2019) di Pekanbaru.

Dari catatan FORMASI Riau, empat daerah yang diduga akan membangun dinasti politik di Pelaksanaan Pemilukada serentak di Riau adalah, Kabupaten Pelalawan, Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Kabupaten Indragiri hulu.

Dinasti politik atau politik dinasti itu adalah sebuah serangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan kekerabatan atau keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. 

Menurut Dr Nurul Huda yang aktif menjadi pemerhati pemerintahan yang bersih, dinasti politik sangat berbahaya bagi program anti korupsi sebab, dinasti politik bisa menurunkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. "Penguasa dari dinasti politik cendrung menutupi kesalahan pendahulunya," ujar Huda.

Ketika Dinasti politik diciptakan di Pemilukada serentak di Riau, Bakal calon pemimpin yang berintegritas tidak memiliki kesempatan untuk berkopetisi. "Setelah dinasti politik terciptakan maka, proses kontrol pemerintahan tidak berjalan dengan baik," jelas Huda.

Parahnya lagi kata Dr Nurul Huda yang merupakan pakar hukum pidana yang menggeliti kajian anti korupsi, dinasti politik akan menciptakan feodalisme yang erat kaitannya dengan kepentingan penguasa terdahulu dan penguasa yang sekarang serat dengan korupsi. 

Sungguh disayangkan adanya politik dinasti, di tengah Indonesia yang sedang berjuang dalam demokrasi. Karena politik dinasti rawan dengan adanya praktik korupsi, dengan kekuasaan yang terus menerus, banyak kepentingan di dalamnya yang akhirnya disalahgunakan. "Masyarakat harus cerdas menentukan pemimpin," harapnya. **Prc