Ketua APDESI, Anto Sontang Akan Perkuat Perdes

PELITARIAU, Rohul - Kepala Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Zulfahrianto SE resmi menyandang pucuk tertinggi Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Rokan Hulu masa bakti 2019-2024. Prosesi pelantikan dilaksanakan di Sapadia Hotel, Pasirpengaraian, Rabu (24/07/2019).

Usai dilantik, Anto Sontang biasa dirinya akrab disapa, langsung tancap gas menyusun sejumlah program jitu memajukan perhimpunan kepala desa tersebut. Diantara program kerjanya adalah menyusun pengurus APDESI di 16 kecamatan yang ada.

"Pengurus kecamatan sangat dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan pengurus Kabupaten. Sehingga segala urusan organisasi berjalan efektif," kata Anto Sontang.

Program kerja lainnya yang akan dilaksanakan di masanya adalah, mensinkronkan program pemerintah desa dan Kabupaten, terutama memperkuat Peraturan desa (Perdes) melalui Peraturan Bupati (Perbup) Rohul.

Melalui Perdes nantinya, katanya akan dibuat terobosan agar pemerintah desa bisa menentukan anggarannya sendiri, sehingga tidak lagi bergantung ke anggaran Kabupaten. "Kita akan dorong desa bisa mandiri menentukan anggaran sendiri, tidak lagi membebani anggaran kabupaten," jelasnya.

Dirinya mengakui, anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah, provinsi dan pusat untuk desa cukup banyak. Sehingga roda pembangunan lebih cepat dan terarah.

Meski demikian, ia membuka peluang kepada desa lainnya untuk menjemput perhatian dari pihak ketiga yaitu perusahaan. Seperti yang sudah ia terapkan di Desa Sontang, perusahaan wajib mengeluarkan 10 rupiah per kilogram dari TBS Sawit yang masuk ke perusahaan.

"Agar perusahaan berkontribusi ke desa, kita akan giring program yang telah di buat di Sontang ke tingkat Kabupaten," janjinya.? melalui Peraturan Bupati (Perbup) Rohul.

Melalui Perdes nantinya, katanya akan dibuat terobosan agar pemerintah desa bisa menentukan anggarannya sendiri, sehingga tidak lagi bergantung ke anggaran kabupaten. "Kita akan dorong desa bisa mandiri menentukan anggaran sendiri, tidak lagi membebani anggaran kabupaten," jelasnya.

Dirinya mengakui, anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah, provinsi dan pusat untuk desa cukup banyak. Sehingga roda pembangunan lebih cepat dan terarah.

Meski demikian, ia membuka peluang kepada desa lainnya untuk menjemput perhatian dari pihak ketiga yaitu perusahaan. Seperti yang sudah ia terapkan di Desa Sontang, perusahaan wajib mengeluarkan 10 rupiah per kilogram dari TBS Sawit yang masuk ke perusahaan.

"Agar perusahaan berkontribusi ke desa, kita akan giring program yang telah di buat di Sontang ke tingkat kabupaten," janjinya. **Syafrudin