Bupati Meranti Bersama Bawaslu Bahas Isu Aktual Terkait Pileg dan Pipres 2019

PELITARIAU, Meranti - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menerima Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti, kedatangan Bawaslu yang dipimpin oleh Koordinator Hukum dan Data Informasi untuk membicarakan berbagai Isu aktual terkait penyelenggaraan Pemilhan Presiden dan Legislatif Tahun 2019 mendatang, bertempat di ruang Sekda Meranti, Rabu (13/9/2018).

Turut mendampingi Bupati, Staf Ahli Bupati Drs. Said Asmaruddin, Asisten II Sekda Meranti Drs. Syamsuddin, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Kabag Perbatasan Sekda Drs. Harahap, Kabag Tata Pemerintahan Drs. Mulyadi.

Sementara dari Bawaslu Amirudin Sijaya, Anderson, Barito Silalahi, Doni Saputra.Dalam pertemuan sekaligus silahturahmi itu, Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bawaslu Meranti, menurutnya pertemuan ini sangat strategis karena menyangkut keamanan dan kondusifitas pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di Kepulauan Meranti.

Menurut Bupati Irwan, untuk mencibtakan kondusifitas dan kelancaran Pileg serta Pilpres 2019 mendatang, perlu penyatuan persepsi antar pihak terkait terutama penyelenggara Pemilu yakni  Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. 

Apalagi dengan meluasnya Isu perbedaan persepsi antara KPU dan Bawaslu terkait pencalonan Eks Narapidana dalam Pemilihan Legislatif. Seperti yang gencar diberitakan KPU bersikukuh menolak pencalonan Eks Narapidana dalam Pileg, sementara itu Bawaslu meloloskan dengan alasan HAM.

Hal ini menurut Bupati Irwan jika tidak segera dituntaskan akan memicu terjadinya kerawanan, apalagi jika keputusan KPU benar benar dilaksanakan pada Eks Narapidana, padahal yang bersangkutan telah menjalani hukuman dan dicabut hak politiknya.

"Masalah ini harus segera dituntaskan apalagi wakru penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang jatuh pada 20 September nanti semakin dekat," ucap Bupati.

Menyikapi hal itu, Koordinator Hukum dan Data Informasi Bawaslu Riau, Amiruddin mengakui, sejauh ini belum ada keputusan pasti terkait hal tersebut, antara KPU dan Bawaslu masih tarik menarik kebijakan, apakah harus diloloskan atau tidak.

"Terkait hal itu masih bias karena KPU tetap menolak," jelas Amiruddin.

Selain itu juga dibahas soal, Money Politik, oleh Calon Legislatif dimana saat ini memberlakukan sanksi berbeda dari yang selama ini dilaksanakan Tipikor. Pada Pileg 2019 mendatang seperti dijelaskan Amiruddin sanksi akan diberikan hanya pada pemberi suap sementara penerima suap tidak. Sementara Tipikor akan menindak penerima suapnya. Terkait masalah ini Bupati Meranti yang juga Ketua DPW PAN Provinsi Riau menilai juga berpotensi terjadi kerawanan Pemilu. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kemasyarakat.

Dan yang tak kalah penting dalam pertemuan itu dibahas mengenai Isu SARA di Kepulauan Meranti, ditegaskan Bupati Irwan, kepada Bawaslu untuk urusan SARA Meranti sangat aman, dimana masyarakat Meranti yang majemuk hidup dengan aman dan damai.

"Meranti sangat aman tidak ada gesekan SARA, masyarakat Meranti yang Heterogen terdiri dari Etnis Melayu, Minang, Jawa, Tiong Hoa, Bugis dan lainnya hidup dengan aman dan damai," ucap Bupati.

Lebih jauh dilaporkan Amiruddin, untuk pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 telah terjalin kebersamaan dengan semua pihak terkait, ia berharap dalam pelaksanaan nanti berlangsung aman dan lancar seperti yang diharapkan.

Amiruddin juga menjelaskan soal warna surat suara yang telah diputuskan oleh DPR RI, yakni untuk Pemilihan Presiden warna Hitam, DPR RI warna Kuning, DPD warna Merah, DPRD Provinsi Biru dan DPRD Kota warna Hijau.

Terakhir dengan telah terbentuknya Bawaslu Kepulauan Meranti, Amiruddin berharap, Pemda Meranti dapat memfasilitasi Kantor dan Kendaraan Operasional. Dengan tersedianya fasilitas itu akan sangat mendukung kelancaran tugas tugas yang dibebankan kepada Bawaslu. 

Mendengar permintaan itu Bupati Irwan akan mencoba membantu seperti yang telah dilakukan pada KPU Meranti dan instansi vertikal lainnya. (Humas Pemkab)