Buka Acara FGD Penyusunan Publikasi BPS, Bupati Saran Data yang Dikeluarkan Satu Pintu 'Single Windo

PELITARIAU, Meranti - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si mengahadiri sekaligus membuka acara “Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Publikasi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka Tahun 2018”, kegiatan dalam rangka Update Data Kepulauan Meranti 2018 itu, dipusatkan di Ballroom Hotel Grand Meranti, Rabu (25/7/2018).

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Badan Statistik Hartono, Anggota DPRD Meranti Fraksi Golkar Fauzi SE, Pembantu Dekan Fisipol UNRI Belly Nasution , Kepala Dinas Sosial Meranti Drs. Asroruddin, Perwakilan Perbankan, serta pihak terkait lainnya.

Kepala Badan Pusat Statistik Hartono SSi, menjelaskan kegiatan ini untuk penyusunan publikasi Kabupaten Meranti dalam angka yang dihimpun dari semua OPD dan Instansi vertikal, dimana nantinya data ini dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan untuk membuat perencanaan pembangunan dan dunia akademisi.

"Kegiatan ini sekaligus sebagai evaluasi pengumpulan data sehingga publikasi yang disusun nanti pebih sempurna dan meningkat kualitasnya," ucap Hartono. 

Pada kesempatan itu, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M,Si Menyambut baik kegiatan FGD yang bertujuan untuk penyusunan Basis Data Kabupaten Kepulauan Meranti, menurutnya Basis Data merupakan suatu hal yang penting sebagai pertimbangan bagi Pemerintah, Swasta dan pihak lainnya untuk membuat suatu perencanaan agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat.

"Basis Data adalah suatu hal penting, bagi Pemerintah Daerah Basis Data berguna sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembanguan dalam menggesa kesejahteraan rakyat. Tanpa data yang akurat serta perencanaan matang apa yang dilakukan pasti akan sia sia," jelas Bupati Irwan.

Dari kaca matanya, cukup banyak kegiatan di Meranti yang belum berjalan secara efektif hal itu disebabkan karena lemahnya data yang dimiliki. Dicontohkan Bupati untuk data Kependudukan saja masih terdapat perbedaan yang signifikan. Baik yang dikeluarkan oleh Badan Statistik, Bappeda, BKKBN dan Disduk Capil. 

"Hal ini cenderung membingungkan pengguna data dalam penyusunan perencanaan," ucapnya.

Seperti yang terjadi pada Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) yang baru saja dilaksanakan, dalam Pilgubri lalu terdapat masyarakat Meranti yang tinggal dan menetap tapi tidak terdaftar dalam DPT.

"Kejadian Ini karena banyak sekali instansi yang melakukan pencacahan data penduduk, harusnya menggunakan Singgle Window Data, lebih efisien dan akurat," ujar Bupati.

Lebih jauh dijelaskan Mantan Pegawai Camat dan Camat itu, dari pengalamannya dulu saat teknologi belum secanggih saat ini, data kependudukan sangat baik karena data kependudukan  di Kecamatan selalu terkonfirmasi dan di Update per tiga bulan. Namun saat ini disaat teknologi semakin canggih data kependudukan semakin tidak akurat, hal ini menurut Bupati perlu solusi bersama untuk menuntaskannya.

Bupati Irwan juga sempat mengkritisi Badan Pusat Statistik yang melakukan Up Date data setahun sekali, harusnya Up Date dilakukan per tri wulan sehingga data yang dirilis lebih cepat dan akurat.

Iapun menyampaikan keinginannya untuk membuat Base Data yang dipusatkan di Bappeda Meranti, sehingga kedepan data yang dikeluarkan hanya satu pintu atau single Window.

Contoh kasus lainnya adalah, terkait penurunan jumlah penduduk miskin di Meranti, dimana angka kemiskinan saat ini telah berhasil ditekan menjadi 28 persen. Jika dihubungkan dengan Variable Macro harusnya turunnya angka kemiskinan akan berimplikasi pada meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, tapi kenyataannya tidak dari data yang dirilis pertumbuhan ekonomi Meranti tidak naik signifikan. 

"Ini pasti ada yang salah harusnya terjadi hubungan antar variable yang berbanding lurus," ucap Bupati.

Kedepan untuk mengatasi masalah tidak sinkronya data, ia meminta kerjasama dan koordinasi dari masing masing pihak yang melakukan pendataan, dimana Leading Sektornya tetap dikoordinir oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Masalah pendataan bukan hanya tugas Badan Pusat Statistik saja tetapi semua pihak terkait yang dikoodinir oleh BPS, kedepan akurasi data harus lebih baik karena data sampah akan mengacaukan perencanaan dan melahirkan Output sampah yang tidak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat," papar Bupati lagi.

Akhir kata Bupati meminta hasil statistik yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik dapat diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan data yang diperlukan.rls  (Humas Pemkab. Meranti).