Wabup Meranti dan Kapolres Hadiri Rakornas Karhutla Tahun 2018 di Istana Negara

PELITARIAU, Jakarta - Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim di dampingi Kapolres Meranti AKBP La Ode Proyek SH dan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Meranti Edy Afrizal SH MH menghadiri acara rapat koordinasi Nasional (Rakornas), Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)  Tahun 2018, pada Selasa (6/2/2018) di Istana Negara Jakarta, kegiata itu di buka langsung oleh Presiden RI Ir H Joko Widodo.

Rakornas ini dihadiri oleh para Menteri terkait, Gubernur, Bupati/Walikota Se-Indonesia, Pangdam, Kapolda, Kapolres Se-Indonesia, serta Kepala Dinas di wilayah Indonesia yang rawan terjadinya Karrhutla. Untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Meranti diwakili oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim bersama Kapolres Meranti AKBP. La Ode Proyek dan Kalaksa BPBD Meranti Drs. Edy Afrizal.

Dalam Rakor tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan pada Tahun 2017 yang lalu Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan terjadinya karhutla. Upaya itu meliputi penyampaian informasi, peringatan dan deteksi dini (data hotspot) yang rutin dilaksanakan, patroli terpadu, pengendalian karhutla, serta sosialisasi dan penyuluhan bahaya karhutla.

Sementara pada daerah yang sempat terjadi Karhutla telah dilakukan upaya pemadaman baik lewat darat maupun udara, dan yang tak kalah penting keterlibatan dari masyarakat dalam hal ini masyarakat peduli api (MPA), yang dibentuk disetiap Kabupaten Kota Se-Indonesia.

“Mengantisipasi Karhutla telah dilakukan upaya pemadaman melalui darat dan udara termasuk penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA), pelatihan dan pembentukan brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (brigdal karhutla) di tingkat tapak dan pemegang konsesi, serta penguatan sarana dan prasaran pengendalian karhutla,” ucapnya.

Di Meranti sendiri seperti dijelaskan Kalaksa BPBD Meranti Drs. Edy Afrizal, sesuai dengan instruksi langsung dari Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, pihaknya telah berupaya melaksanakan semua intruksi Presiden RI Joko Widodo seperti mengaktifkan kembali Masyarakat Peduli Api, melakukan sosialisasi bahaya Karlahut di masyarakat maupun sekolah-sekolah, dan jika terjadi kebakaran hebat telah menetapkan status siaga darurat dan langsung berkoordinasi dengan pihak TNI Polri untuk melakukan pemadaman.

Namun satu hal yang menjadi kendala menurut Kalaksa BPBD Meranti yakni keterbatasan anggaran dan peralatan operasional dilapangan.

“Untuk melakukan operasi dilapangan anggaran yang kita miliki sangat minim, dan ini menjadi kendala juga, meski begitu dengan anggaran yang minim itu kita tetap mengupayakan yang terbaik dalam penanggulangan Karlahut di Kepulauan Meranti,” paparnya.

“Kita harapkan karena wilayah yang sering terjadi Karlahut adalah wilayah hutan yang menurut aturan sekarang sudah menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Riau hendaknya keterlibatan dan sokongan dana dari Provinsi juga diberikan untuk Meranti, termasuk juga bantuan peralatan baik dari Pusat dan Provinsi,” tambah Edi Afrizal.

Diakui Kalaksa BPBD Meranti, saat ini pihaknya sangat membutuhkan sokongan dana dari Provinsi dan Pusat serta peralatan yang memadai, karena untuk menanggulangi Karlahut di Kepulauan Meranti yang note bene sebagian besar merupakan lahan gambut bukan hal yang mudah sementara peralatan yang dimiliki saat ini cukup minim.

“Saat ini kita sangat membutuhkan peralatan pemadam kebakaran seperti mobil pemadam kapasitas besar, mesin-mesin pompa air serta selang yang cukup panjang agar mampu menjangkau sumber api yang jaraknya cukup jauh, dan lagi-lagi bantuan dana yang juga minim,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Kepulauan Meranti, H. Said Hasyim, usai mengikuti acara Rakornas di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo, mengungkapkan, akan membawa pesan pesan Presiden Joko Widodo ke Meranti untuk dikoordinas. **rls/adit