Menunggu Keputusan Menteri, UN Tingkat SD dan SMP di Perbatasan Rohul-Kampar Tetap Diselenggarakan

PELITARIAU, Rohul - Menunggu Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud), Direktorat jenderal Pendidikan dasar dan menengah (Dirtjen‎ Dikdasmen), tentang hasil penetapan 10 sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menegah Pertama (SMP) yang berada di perbatasan Kabupaten Rokan hulu (Rohul) dan Kabupaten Kampar, Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada bulan Mei 2017 tetap akan dilaksanakan oleh Dinas pendidikan pemuda dan olahraga (Disdikpora) Rohul.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikpora Rohul H Zulkifli, Selasa (14/3/2017), UN yang menunggu dua bulan lagi itu tetap akan dilaksanakan di Rohul, karena Data pokok pendidikan (Dapodik) ke 10 sekolah itu yakni, 7 SD dan 3 SMP itu saat ini memang masih dipegang oleh pihaknya.

"Ya, informasi dan konfirmasi terakhir kita dengan Dinas Pendidikan Provinsi menyebutkan, bahwa pelaksanaan ujian Nasional 10 sekolah di perbatasan yang dipindahkan oleh Pemkab Kampar akan tetap dilaksanakan di Rohul, karena Dapodiknya masih berada pada kita," katanya.

Dikatakannya, pertimbangan untuk pelaksanaan UN pada 10 sekolah tetap berada di Rohul, tidak lain untuk kelancaran pelaksanaan agenda akhir pendidikan anak-anak didik itu sendiri.

"Diminta kepada tenaga pengajar dan administrasi di 10 sekolah tersebut, untuk tetap tenang dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengajar seperti biasa, karena saat ini pihak pihak terkait yang berkompeten sedang menyelesaikan persoalan tersebut," imbuhnya.

Lebih lanjut dijelaskanya, Pihaknya masih menunggu keputusan dari Direktur jenderal (Dirjen‎) Pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen), karena hingga saat ini masih belum ada keputusan, dan jika memang 10 sekolah tersebut diambil alih oleh Kampar, tentunya guru honorer yang menjadi tanggungan Pemkab akan segera mencarikan solusinya.

Diakuinya, hingga saat ini guru honorer yang menjadi tanggungan pemkab Rohul berjumlah 6 orang, sedangkan honorer provinsi ada 3 orang, selebihnya honorer komite pada masing-masing sekolah.

"Kita berharap pihak Kementerian bisa segera memutuskan, karna sampai saat ini Dapodik 10 sekolah tersebut masih di kita," harapnya.

Zulkifli menjelaskan, sudah menghadapi perwakilan 10 sekolah untuk menyampaikan permasalahan yang ada di sekolah dan pihaknya berkomunikasi dengan pihak ‎Disdikpora Kampar untuk mencari jalan terbaik, bagi guru dan para murid agar jangan sampai ada yang saling merugikan.

"Permasalahanya tentang Administrasi sekolah dan guru, menunggu keputusan dari Kementerian, yang jelas Dapodik saat ini masih di kita, jadi kita masih yang menyelenggarakan UN," paparnya.***DRA