Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Presiden Jokowi Minta Distribusi KIP Jangkau Siswa Miskin
PELITARIAU, Jakarta – Presiden Joko Widodo minta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy segera menuntaskan distribusi Kartu Indonesia Pintar. (KIP) Jokowi berpesan, agar distribusinya betul-betul menjangkau siswa-siswi miskin dan tepat sasaran.
"Untuk itu, saya minta Mendikbud menuntaskan distribusi KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan pastikan bahwa kartu tersebut betul-betul menjangkau siswa-siswa miskin dan tepat sasaran," ujar Presiden Jokowi, dalam sambutan rapat kabinet, di kantornya, Jakarta dikutip viva.co.id, Rabu 5 Oktober 2016.
Menyikapi itu, Mendikbud, Muhadjir Effendy mengatakan, kartu yang sudah didistribusikan sebelumnya itu dianggap tidak berlaku. Mendikbud sebelum Muhadjir dijabat Anies Baswedan.
"Karena itu, sampai batas akhir Oktober, semua kartu yang ada di desa dianggap tak berlaku, dan sisanya kita ambil alih. Kita alirkan lewat sekolah, berdasarkan data pokok pendidikan," jelas Muhadjir, usai rapat kabinet, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.
Untuk mengeliminasi salah sasaran seperti sebelumnya, Muhadjir mengatakan, data yang ada di sekolah melalui kartu KIP itu, akan dikirim ke Jakarta. Baru setelah itu, diberi bantuan dana.
Anggarannya Rp10 triliun. Walau banyak yang tidak tepat sasaran, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini mengatakan, tidak perlu lagi pendataan ulang. "Kita sudah punya datanya, namanya daftar pokok pendidikan," lanjutnya.
Menurutnya, kalau distribusi dilakukan langsung lewat sekolah, tidak lewat desa seperti sebelumnya, pasti tepat sasaran. Sementara itu, distribusi KIP sebelumnya, menggunakan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS).
"Justru, kenapa tidak bisa disalurkan sungguh-sungguh, karena tidak tepat sasaran. Karena pakai data BPS 2011 di-update 2012, tetapi tidak seluruhnya ter-update, sehingga banyak yang sudah nikah. Mau diberi bantuan, ternyata sudah nikah," jelas Muhadjir.
Ada juga, kartu diberikan kepada orang yang memang sudah tidak ingin lagi bersekolah, karena alasan tertentu. "Misalnya tamat SD, dia di arena perkebunan teh dan dia merasa nyaman jadi pekerja. Dia berpikir, untuk apa dia sekolah, karena sudah dapat penghasilan. Banyak kasus seperti itu," beber Muhadjir.***(prc)
Dirjen PP Beri Masukan Dalam Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa
PELITARIAU, Jakarta - Kejaksaan Republik Indonesi terus melakukan pembenahan, kh.
Komjak Ingatkan Jaksa Untuk Patuhi Pasal 143 KUHAP, Terdakwa Berhak Terima Surat Dakwaan
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengingatkan insan Adh.
Hadapi Perusahaan Platform Digital, Dewan Pers Tak akan Tinggalkan Perusahaan Pers Berskala Kecil
PELITARIAU, Jakarta - Dewan Pers akan memberikan perhatian pada “Perusah.
Dubes Iran Terima Kunjungan JMSI Pusat
PELITARIAU, Jakarta - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerd.
AKBP Asep Sujarwadi Terima Penghargaan, Sebagai Tokoh Publik Pendukung Zakat Dalam Baznas Award 2024
PELITARIAU, Jakarta - Bertepatan dengan peringatan HUT ke-23 BAZNAS (Badan Amil .
JMSI Dukung Perpres Tentang Platfom Digital
PELITARIAU , Jakarta - Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pl.