Mengapa Orang Tua Menolak Full Day School, Ini Alasannya

PELITARIAU, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menggulirkan wacana penerapan sekolah sepanjang hari atau full day school untuk jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Kendati mengundang prokontra, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus melanjutkan rencana tersebut. Bahkan, Kemendikbud telah memilih 500 sekolah di Jakarta sebagai bagian dari program percontohan full day school.

Full day school tidak sepenuhnya diisi pelajaran, melainkan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan membentuk dan mengembangkan karakter, kepribadian, serta potensi anak.

Untuk mengetahui respons orangtua siswa terhadap full day school, Koran SINDO melakukan jejak pendapat terhadap 400 orang responden. Hasilnya, mayoritas menolak rencana penerapan sistem tersebut.

Ini alasan responden menolak full day school:

1. Membebani anak secara fisik dan psikologis (88%)

Sebanyak  68% responden menyatakan penambahan jam masuk sekolah hingga sore hari dapat berpengaruh terhadap dua hal. Pertama dari aspek fisik dan yang kedua aspek psikologis.

Secara fisik, siswa dihadapi pada tantangan ketahanan fisik. Perubahan jam sekolah menjadi lebih panjang bisa membuat siswa lelah, terlebih bagi yang berusia dini. Sementara anak-anak membutuhkan istirahat yang cukup agar bisa berkonsentrasi secara maksimal.

Secara psikologis, penambahan jam belajar juga akan berpengaruh terhadap tingkat stres anak. Banyaknya beban bisa mempengaruh aspek ini. Pun, siswa sekolah dasar cenderung mudah bosan.

Mereka membutuhkan sarana lain untuk melepas kebosanan yang mungkin bisa didapat melalui lingkungan di luar sekolah, seperti teman di rumah ataupun keluarga, Dengan adanya "paksaan"ini kehidupan sosialisasi anak dengan teman dan keluarga di rumah pun turut terancam.

2. Belum diperlukan, segerakan yang lebih penting (7%)

Program full day school juga dinilai belum mendesak. Masih banyak persoalan krusial yang dihadapi dunia pendidikan saat ini dan butuh penanganan segera. Semisal kualitas tenaga pengajar atau fasilitas pendidikan yang belum memadai.

Masih adanya pungutan di sekolah dan ketimpangan mutu pendidikan di berbagai tempat di daerah turut menjadi persoalan yang seharusnya diprioritaskan dan bisa segera mendapat solusi.

3. Prasarana dan sarana antardaerah tidak sama (3%)

Penerapan full day school di Indonesia tidak bisa disamaratakan karena bergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung. Seperti fasilitas sekolah serta regulasi lain yang menjadi pengokoh kebijakan ini

4. Perbedaan latar belakang ekonomi (2%)

Untuk daerah pelosok, penerapan kebijakan dinilai belum layak, terutama dilihat dari kacamata ekonomi yang dikaitkan dengan pola kebiasaan. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat di daerah bermata pencarian nelayan dan petani yang membutuhkan bantuan anaknya dalam mencari nafkah.

Dengan adanya kebijakan ini, otomatis ada konsekuensi yang harus mereka tanggung, yakni kehilangan dukungan tenaga yang berpotensi mempengaruhi pendapatan.***(prc)