Presiden Ajak 24 Profesor Indonesia di AS Bangun Papua

PELITARIAU, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengajak 24 profesor asal Indonesia yang bekerja di Amerika Serikat untuk bekerja di dalam negeri.

Mereka nantinya akan membantu pemerintah Indonesia membangun wilayah Papua.

"Ada 24 (profesor) yang saya minta siapkan bidang pendidikan di Papua. Membantu sekolah vokasi, masih dalam pembicaraan dengan Universitas Cendrawasih dan Universitas Papua. Kita akan bangun juga sebuah pusat riset untuk padi di Merauke," kata Jokowi saat menerima ratusan teladan nasional di Istana Negara, Jakarta dikutip kompas.com, Kamis (18/7/2016).

Jokowi menyebut jumlah orang Indonesia yang berprestasi namun memilih kerja di luar negeri sangat banyak.

Kedepannya, lanjut Jokowi, akan ada banyak lagi masyarakat Indonesia di luar yang akan diminta kembali ke dalam negeri untuk membantu pemerintah.

Jokowi menilai, kontribusi mereka sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah menghadapi persaingan global.

"Saya tidak mau yang berprestasi di negara kita justru karena kita tidak ambil, kita tidak manfaatkan, justru digunakan oleh negara lain. Atau karena situasi di negara kita yang tak mendukung, orang berprestasi lari ke negara lain," ucap Jokowi.

Salah satu orang Indonesia di AS yang ditarik oleh Jokowi ke Indonesia adalah Arcandra Tahar.

Ia diminta menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam reshuffle kabinet Jilid II pada akhir Juli 2016.

Namun, belum sebulan Arcandra menjabat, ia diketahui pernah memiliki paspor Amerika Serikat.

Berdasarkan UU Nomor 12/2016, maka status WNI Arcandra otomatis hilang karena memiliki paspor negara lain.

Setelah kabar ini menyebar di media sosial dan menjadi pemberitaan luas, akhirnya Jokowi memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM.

Namun dalam sambutannya, Jokowi sama sekali tak menyebut soal Arcandra. Sejak polemik kewarganegaraan Arcandra tersiar, belum ada pernyataan yang keluar dari Kepala Negara.

Saat ditanya wartawan mengenai Arcandra, Jokowi menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menjawabnya.***(prc)