Formappi: DPR Konsisten Sandang Predikat Lembaga dengan Kinerja Buruk

PELITARIAU, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) disebut sebagai salah satu lembaga negara yang konsisten menyandang predikat buruk dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara.

Hal itu disampaikan oleh Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, dalam sebuah diskusi dengan topik “Evaluasi Kinerja DPR RI semester I tahun 2016“ di Kantor Formappi Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur.

Lucius menilai, Formappi tidak melihat adanya perubahan yang cukup signifikan dalam menjalankan kinerja sebagai legislator yang dilakukan oleh anggota DPR RI hingga berakhir masa sidang V DPR RI bulan Juli 2016 lalu.

"Sebenarnya kita melihat tidak ada gerak perubahan sama sekali dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh DPR RI. Itu makanya kita katakan DPR RI konsisten dalam kinerja buruknya," kata Lucius Karus di Kantor Formappi dikutip viva.co.id, Senin 15 Agustus 2016.

Indikasi konsistensi dalam menyandang predikat buruk itu kata Lucius, dapat dilihat dari capaian kinerja DPR RI tiap masa sidang yang sudah ditentukan.

Sejak masa sidang ketiga tahun 2016, Lanjutnya, DPR RI hanya mampu mengesahkan tiga Undang-Undang. Bahkan, di masa sidang keempat, DPR RI sama sekali tidak menghasilkan Undang-Undang sama sekali. Dan pada masa sidang kelima DPR RI hanya mampu mengetuk empat Undang-Undang.

"Jadi memang hingga saat ini belum bisa memenuhi lima undang-undang yang dihasilkan dalam satu masa sidang. Sementara yang ditargetkan itu sangat besar (50 Undang-Undang sepanjang tahun 2016)," ujarnya.

Bahkan, tahun sebelumnya, lanjut Lucius, dalam empat masa sidang DPR RI hanya mampu menghasilkan tiga undang-undang saja.

Ia pun menuding, faktor utama penyebab DPR RI selalu "tidak naik kelas" disebabkan oleh hilangnya kepedulian kader-kader partai politik yang ada di parlemen dalam menyikapi kondisi realitas masyarakat.

Menurutnya, para politisi di Senayan itu cenderung lebih mengedepankan kepentingan parpol atau individunya masing-masing dibandingkan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya.

"Itu saja yang selalu dipelihara dan itu juga kemudian yang diwarisi kepada politisi-politisi yang ada di DPR saat ini. Jadi tidak ada visi dalam kerja-kerja DPR RI. Jadi sangat pragmatis kalkulasinya," kata Lucius.***(prc)