Kebijakan Sri Mulyani Potong Anggaran Rp 133,8 T Didukung Jokowi

PELITARIAU, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung mengambil kebijakan yang berani dan dinilai berbagai pihak bakal menggangu perekonomian nasional, yakni memangkas anggaran sebesar Rp133,8 triliun dalam APBN-P 2016.

Keputusan pemangkasan anggaran ini terlontar saat Sidang Kabinet Paripurna tentang nota keuangan 2017 dan postur APBN 2017 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 3 Agustus 2016.

Ibu Ani sapaan akrabnya menyebutkan, pemangkasan anggaran pada APBN-P 2016 yang totalnya Rp133,8 triliun berasal dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp65 triliun dan anggaran dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.

"Pengurangan terutama ditujukan untuk aktivitas yang dianggap tidak betul-betul menunjang prioritas. Terutama berkaitan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, persiapan dan bahkan termasuk belanja pembangunan gedung pemerintah yang belum dianggap prioritas saat ini," katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun angkat bicara soal pemangkasan anggaran sebesar Rp133,8 triliun ini. Menurut JK, keputusan pemerintah didasari oleh perolehan dari sektor pajak yang meleset dari target.

"Yang salah pajak. Pajak tidak tumbuh sesuai dengan harapan. Penerimaan pajak itu jauh daripada target, maka risikonya pengeluaran juga harus kembali seperti realisasi tahun lalu," ujarnya di Jakarta dikutip okezone finance, Jumat 5 Agustus 2016.

Namun, kekhawatiran pemangkasan anggaran menggangu perekonomian dilontarkan Gubernur BI Agus Martowardojo. Agus mengaku khawatir kalau anggaran yang dipangkas berkaitan dengan belanja infrastruktur dan pembangunan. Menurutnya, pemangkasan di sektor produktif akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

"Kalau pemotongan adalah dipotong anggaran yang cukup struktural artinya tidak berdampak ke perekonomian Indonesia secara umum kami rasa itu baik. Kami khawatir kalau dipotong di anggaran misal pembangunan atau infrastruktur ini nanti kami sampaikan di RDG 19 Agustus 2016," papar Agus di Gedung BI, Jakarta, Senin 8 Agustus 2016.

Mantan menteri keuangan yang kini menjabat Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sudah memberi pesan kepada Dirjen Anggaran terkait rencana pemangkasan anggaran tersebut. Dia menyarankan anggaran yang dipotong adalah yang sudah pasti tidak bisa dijalankan tahun ini.

"Yang pasti kami sudah kasih message kepada Dirjen Anggaran, saya kasih, kami Bappenas sudah beri pesan pemotongan atau self blocking kementerian yang pasti tidak bisa 100 persen tereksekusi," kata Bambang di kantornya, Selasa 9 Agustus 2016.

Dia juga menyarankan untuk tidak menyentuh belanja prioritas dan penghematan dari lelang. Bambang mencontohkan pada Kementerian PUPR banyak self blocking dari penghematan.

Akan tetapi, keputusan pemangkasan anggaran ini didukung penuh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menilai pemotongan anggaran harus dilakukan guna membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih sehat. Menurutnya, saat ini Indonesia harus realistis dan tidak boleh terlalu optimistis.

“Kalau kita hitung-hitung lagi, kita hitung-hitung lagi, kita perkirakan tidak mungkin ya kita harus realistis dong. Kita tidak usah harus terlalu sangat optimis. Dengan kondisi perekonomian global seperti ini yang bagus memang realistis,” kata Presiden Jokowi.***(prc)