Sesuai Aturan Bila Ikut Pilkada DKI, Risma Harus Mundur

PELITARIAU, Jakarta - Suksesi kepemimpinan ibu kota Jakarta membetot perhatian nasional. Sejumlah kepala daerah digadang-gadang untuk maju meramaikan persaingan memperebutkan kursi DKI-1 yang ingin kembali diduduki Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama untuk periode 2017-2022.

Nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini belakangan ini santer disebut-sebut yang akan turut meramaikan bursa persaingan itu. Bila itu benar dilakukan Risma, maka aturan mengharuskannya menanggalkan kursi Walikota Surabaya secara permanen.

Komisi Pemilihan Umum menegaskan bahwa menurut aturan, kepala daerah yang akan ikut Pilkada di daerah lain harus mundur.

"Kepala daerah yang akan maju Pilkada daerah lain harus mundur," kata Anggota KPU Arief Budiman dikutip viva.co.id di Yogyakarta, Sabtu 6 Agustus 2016.

Spekulasi bahwa Risma akan maju di Pilkada DKI Jakarta menguat setelah muncul kata maaf untuk warga Surabaya. Meski pernyataan itu buru-buru diralat, sejumlah elemen warga Jakarta sudah menyatakan dukungan dan minta Risma maju, misalnya saja Jaklovers.

Juru Bicara Jakarta Love Risma  atau Jaklovers, Neno Warisman menyatakan, dia sebagai perwakilan Jaklovers sempat akan ke Surabaya untuk menjemput Risma ke Jakarta.

Alasan Neno, kondisi Jakarta saat ini menurutnya ibarat orang yang sedang sakit. Oleh karena itu Jakarta membutuhkan Risma untuk memperbaiki keadaan Ibu Kota.

"Warga Jakarta merindukan sosok pemimpin yang peduli rakyat kecil, terlebih kondisi sosial mereka yang sudah begitu kasar dan mendorong lahirnya budaya yang semakin akut," kata Neno saat menjadi pembicara di sebuah sekolah di Surabaya, Jawa Timur, Senin 1 Agustus 2016.

Ditanya ihwal permintaan itu,
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini atau Risma, tampaknya masih bingung mengambil keputusan untuk maju atau tidak pada Pilkada DKI Jakarta. Sebab, meskipun sudah banyak mendapat dukungan dari warga Jakarta, Risma masih bersikukuh merasa lebih dibutuhkan warga Surabaya.***(prc)