Usai Dilantik, ini 5 PR Kapolri Yang Harus Dikerjakan

PELITARIAU, Jakarta - Pelantikan Kepala Kepolisian RI tinggal menghitung jam, kalau tidak ada aral melintang Tito Karnavian besok Rabu (13/7/2016,red) akan dilantik di Istana Negara dengan lima pekerjaan rumah (PR) yang telah menunggu. PR itu merupakan program dan kegiatan yang belum diselesaikan Kapolri Badrodin Haiti.

Saat ini dan PR lainnya meliputi penataan internal, pemberantasan terorisme, penindakan kelompok aksi intoleran dan anti pancasila, implementasi, pemolisian, masyarakat, hubungan polisi dan publik, serta pengawasan kinerja efektif kepolisian.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi mengatakan Pertama tugas yang harus dikerjakan adalah penataan internal Polri. "Kapolri baru harus mampu mengelola internal dalam ruang gerak yang sama untuk memastikan terselenggaranya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat" katanya seperti dilansir Pikiran rakyat.

Menurutnya, Kapolri harus melakukan pemeliharaan kamtibmas dan keamanan dalam negeri serta pelayanan publik bidang kepolisian yang prima. Hal ini berkaitan dengan tata kelola pendidikan dan pelatihan, penyebaran SDM yang efektif, termasuk di dalamnya kenaikan pangkat dan promosi yang tidak hanya memperhatikan kedekatan dengan pimpinan dan tour of duty tapi juga rekam jejak yang baik.

Kedua menurut Muradi, pemberantasan terorisme harus tetap menjadi perhatian kapolri baru. Selain karena jaringan Santoso yang belum sepenuhnya tertangkap, kapolri baru juga dihadapkan pada menguatnya jejaring baru dalam bentuk dan karakteristik dan figur baru seperti Katibah Nusantara (KN). 

Jejaring KN menurut Muradi lebih masif dari jaringan Santoso. "Akan baik jika setelah Santoso tertangkap atau terbunuh, maka bidikan berikutnya adalah menghajar kelompok KN yang juga telah berbaiat ke ISIS," katanya.

Penertiban kelompok intoleran dan anti-Pancasila, menurut Muradi, menjadi tantangan dan pekerjaan rumah kapolri baru yang ketiga. Sejauh ini, kata Muradi, dengan adanya surat edaran kapolri terkait dengan ujaran kebencian, dianggap belum cukup efektif untuk menggerakkan pimpinan polri di level kabupaten/kota dan atau provinsi untuk menindak perilaku kelompok intoleran dan anti-Pancasila.

Keempat, kata Muradi, implementasi pemolisian masyarakat dan pola hubungan antara polisi-publik akan sangat mempengaruhi arah gerak keberhasilan kapolri baru ini. 

Muradi mengatakan akan baik apabila Tito mengefektifkan program polmas (polisi masyarakat) agar terbangun hubungan yang baik antara polisi dan publik.

"Sejauh ini program tersebut tidak berjalan efektif dan masif. Padahal dalam konteks kepolisian modern, polmas, dan pola hubungan antara polisi dan publik akan memberikan fondasi keberhasilan bagi program-program kepolisian. Salah satu yang mungkin patut dicoba adalah pengefektifan pemasangan CCTV terintegrasi dengan publik dan pemerintah daerah," katanya.

Kelima, kata Muradi, mekanisme pengawasan kinerja polri. Pada titik ini, menurut Tito bisa menegaskan mekanisme internal atas kinerja kepolisian bisa diefektifkan. 

Muradi mengatakan, ini berbasis pada keyakinan bahwa kinerja polri akan baik dan terawasi secara efektif. Termasuk terlihat dari internal polri yang lebih responsif atas kemungkinan kinerja yang tidak cukup baik di mata publik.***