Pimpin Apel, Wabup mengatakan Jika Masyarakat Tak Puas Berarti Birokrat Yang Salah

PELITARIAU, Meranti- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H. Irwan - H. Said Hasyim menegaskan komitmennya untuk menjalankan Visi dan Misi yang telah ditetapkan saat Pilkada lalu, Visi dan Misi yang notabene merupakan aspirasi dari masyarakat itu harus tergambar dalam program SKPD dan dilaksanakan dengan baik, jika ada masyarakat yang tidak puas, menurutnya Birokratlah yang salah.

"Masyarakat pasti mendukung apabila kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang diinginkan, saya tegaskan apa yang kita buat nanti tidak ada yang diluar keinginannya, jika nanti ada penolakan dari masyarakat berarti kita yang salah,"ujar Wakil Bupati H. Said Hasyim saat memimpin apel pagi, dihalaman Kanto Bupati Meranti, Senin (22/2) kemarin.

Dijelaskannya, sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih lebih dari setengah masyarakat Meranti hanya sebagai pengambil kebijakan tertinggi, sementara ujung tombak pelaksana pembangunan dan pelayanan publik adalah Birokrat yang melakukan tugas mulai dari merencanakan, melaksanakaan, mengendalikan dan mengawasi, serta melayani semua yang dibutuhkan masyarakat untuk itu ia meminta jajaran Birokrat untuk melaksanakan Tupoksinya dengan baik. 

"Kami tak mungkin dapat melaksanakannya tanpa didukung seluruh pegawai dilingkungan Pemkab. Meranti dan yang tak kalah penting dukungan dari seluruh masyarakat, tanpa itu semua kita pasti akan gagal," jelasnya.

Ia berkeyakinan dan percaya seratus persen semua pegawai di Kabupaten Meranti mampu melaksankan dan memahami Tupoksinya masing-masing dan harus disinergikan dengan Visi dan Misi Bupati terpilih dan yang tak kalah penting disesuaikan dengan aturan yang selaku mulai dari yang diatur Pemerintah Pusat, Provinsi hingga aturan lainnya. Agar tidak salah arah ia menghimbau setiap pegawai harus mengetahui aturan-aturan itu dan terus mengupdate informasi.

"Kita wajib terus belajar karena peraturan sifatnya dinamis terus berubah. Pegawai harus menguasai bidangnya dan inilah yang akan menjadi evaluasi kami kedepan," ujarnya lagi.

Pada kesempatan itu dihadapan Sekdakab Meranti H Iqaruddin dan jajaran pejabat Eselon II, II, IV. H Said Hasyim juga berharap dengan berakhirnya proses Pilkada Meranti jangan ada lagi perpecahan dan rasa tak puas, bagi yang terlanjur berbeda ia mengajak bersatu kembali khususnya dijajaran Birokrasi. 

"Jika tak mau dibina, diajar dan diberi petunjuk maka akan...? (diberi tindakan jawab peserta apel.red)," tanyanya dan dijawab oleh para peserta Apel.

Menurutnya setiap permasalahan yang terjadi dimasyarakat acap kali yang disalahkan adalah pimpinan atau Kepala Daerah, untuk itu seluruh pegawai harus sama-sama melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan dengan baik jika ada pegawai yang melenceng H Said Hasyim berjanji akan terus membina hingga batas tak bisa dibina lagi. "Kami akan lakukan pembinaan sampai batasnya," akunya.

Dan sebagai pelayanan publik pegawai harus mampu menggunakan sumberdana yang ada seminimal mungkin, tapi bisa menghasilkan pelayanan optimal, apalagi ditengah minimnya APBD Meranti akibat pemotongan DBH Migas hampir setengah triliun rupiah.

"Kita sebagai pelayanan publik gunakanlah sumberdaya untuk yang penting-penting saja, laksanakan yang prinsip saja, tak perlu ramai tapi berkwalitas, yang jelas pekerja tahu apa yang akan dikerjakan,"jelasnya.

Akhir kata ia mengingatkan untuk semua SKPD dalam melaksanakan programnya disesuaikan dengan visi dan misi Bupati terpilih yang didukung dengan data akurat.

"Tolong susun program sesuai dengan anggaran yang ada yang sinergi dengan visi dan misi baik belanja langsung maupun tidak langsung, untuk suksesnya program itu setiap SKPD harus punya data yang akurat dicontohkannya Dinas Pendidikan yang harus memiliki data lengkap dan akurat dibidang kependidikan. 

"Misal Dinas Pendidikan harus punya data berapa jumlah sekolah, daya tampung siswa, kondisi fisik, berapa jumlah guru dan apa masalah yang dihadapi, ini harus tergambar dengan detil, sehingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru dan tidak layak lagi, data seperi ini berlaku juga bagi SKPD lainnya,"paparnya.***