PELITARIAU, Jakarta - Amunisi atau dana untuk menjadi ketua umum dalam partai politik sangat diperlukan. Bukan saja untuk menduduki jabatan, bahkan saat periodesiasi menjabat.
Mantan Ketua DPP Golkar hasil Munas Riau 2009, Hajriyanto Y Thohari mengatakan, untuk menjadi ketua umum Golkar banyak syaratnya.
 
"Faktor banyak, serius, kemampuan logistik," kata Hajriyanto, dalam diskusi 'Mau ke Mana Golkar?', di Cikini Jakarta, Minggu 21 Februari 2016, sebagaimana dikutip Viva.co.id.
 
Setelah menjadi ketua umum, bukan hanya mengurus di tingkatan pusat. Bahkan, termasuk hingga di daerah-daerah juga diurus ketua umum.
 
"Kewajiban setelah terpilih, dalam Golkar itu, menjadi ketum bukan bertanggung jawab menanggung operasional DPP, tapi DPD I dan II," ujar dia.
 
Dia menyebutkan, ada alokasi dana yang harus diberikan oleh ketua umum kepada DPD.
 
Tidak hanya itu, Golkar juga mempunyai ormas. Kondisi ini, menjadi tanggungan juga bagi sang ketua umum terpilih. "Ormas Rp15 juta, DPD II Rp20 juta," katanya. Kalau tidak, maka ketua umum itu dianggap tidak bisa bekerja dengan baik.
 
"Tandanya nggak mampu, bisa digulingkan di tengah jalan," lanjut mantan wakil ketua MPR itu.
 
Golkar akan melaksanakan agenda musyawarah nasional luar biasa (munaslub), usai dualisme kepengurusan antara Munas Ancol dan Munas Bali.
 
Melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemerintah memberi waktu enam bulan agar segera menggelar munas.**