Bupati Inhil, Tanggapi Serius Tentang Pungli Di Tingkat Sekolah-sekolah

PELITARIAU, TEMBILAHAN - Pungutan Liar (Pungli) masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) serius yang harus diselesaikan oleh Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan. Terutama Pungli yang terjadi pada Dinas Pendidikan (Disdik) Inhil, kususnya Pungli ditingkat sekolah-sekolah.

Menyangkut Pungli yang sangat rentan terjadi pada tingkat pendidikan itu, Bupati Inhil mengatakan tidak dapat menjamin dapat menuntaskan seluruhnya, namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan.

Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dikatakan HM Wardan sudah tidak ada lagi pungutan liar, karena telah dibantu dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) APBD, Seperti dilansir goriau.com

''Seandainya bisa terjadi pungutan, sekolah tersebut akan diberi sanksi,'' kata HM Wardan.

Sedangkan untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dikatakan dia tidak bisa menjamin adanya pengutan liar. Tetapi Dinas Pendidikan bisa memberikan surat edaran agar tidak ada lagi pungutan liar.

''Karena SLTA bersifat spesifik dan butuh perhatian dari orang tua siswa dan masyarakat,'' tambah Bupati.

Sementara itu, untuk les privat, Bimbingan Belajar dan sebagainya, karena itu diluar jam mengajar atau jam dinas, guru seandainya ada pungutan itu terjadi karena siswa membutuhkan.

Ditambahkannya juga, pengadaan buku pada kurikulum 2013 telah dibantu pada dana BOS APBN untuk semester I dan untuk semester II dibantu dari dana APBD.

Serta untuk pakaian seragam, Dinas Pendidikan juga sudah menganggarkan pakaian MI, MTs, MA, SMA dan SMK untuk siswa kelas I atau siswa baru yang tidak mampu dari dana APBD, sedangkan SD dan SMP dianggarkan dari Dana BOS APBN khusus yang tidak mampu untuk kelas I atau siswa baru.

''Semua sudah kita fasilitasi, seharusnya tidak ada lagi Pungli. Tapi jika masih ada bisa melaporkannya langsung ke Dinas Pendidikan. Sehingga bisa kita berikan sangsi,'' tutup HM Wardan. (PR-cr.Sud)