PSSI: FIFA Masih Akui Hasil Kongres PSSI di Surabaya

PELITARIAU, Jakarta - Berbeda dengan FIFA yang memilih bungkam seusai bertemu PSSI di Kantor PSSI, Jakarta, Senin (2/11/2015) siang, PSSI langsung menggelar jumpa pers dengan wartawan berbagai media yang berada di Kantor PSSI.

Dalam sesi konferensi pers itu PSSI diwakili Agum Gumelar (Dewan Kehormatan PSSI) juga ada Hinca Panjaitan (Wakil Presiden PSSI) dan tidak terlihat satupun delegasi FIFA yang sebelumnya menggelar pertemuan bersama.

Agum menyatakan ada dua poin penting yang menjadi hasil pertemuan PSSI dengan FIFA yang berlangsung sekitar satu jam itu. Dua hal itu yakni, FIFA menegaskan agar semua pihak tetap mengacu pada Statuta FIFA dan organisasi sepak bola tertinggi di dunia diklaim masih mengakui hasil Kongres PSSI yang berlangsung di Surabaya.

"Delegasi FIFA datang agar dapat menyelesaikan konflik sepak bola di Indonesia. Apalagi, Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018," ungkap Agum dalam konferensi pers, di kantor PSSI, Jakarta, Senin (2/11/2015).

"Menurut Anggota Exco FIFA, James Johnson, kongres PSSI di Surabaya telah sah secara statuta karena dibuka dan ditutup oleh Ketua Umum KONI dan dihadiri delegasi FIFA dan AFC," imbuh Agum.

Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang digelar di Hotel JW Marriott, Surabaya, pada 18 April 2015 itu menghasilkan La Nyalla Mattalitti sebagai Presiden PSSI periode 2015-2019. Padahal, pemerintah melalui Kemenpora mengklaim membekukan PSSI pada 17 April 2015.

Masih menurut Agum, delegasi FIFA dalam pertemuannya dengan Presiden RI, Senin siang ini, akan menyampaikan apa yang dimunculkan dalam pembahasan dengan Komite Eksekutif PSSI.

"Apa yang dilakukan PSSI sesuai aturan dari FIFA. Kami selalu melaksanakan regulasi dari FIFA. Aktivitas kami tidak didukung oleh pemerintah, karena harus meminta izin ke Tim Transisi Kemenpora. FIFA akan melaporkan itu kepada Presiden Jokowi," ujar Agum.

Hinca Panjaitan menambahkan, FIFA disebut akan menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bila pemerintah memiliki porsi tersendiri untuk mengatur kegiatan sepak bola di lingkungan negara masing-masing. "Hal itu sebenarnya sudah diatur dalam statuta," timpal Hinca.

FIFA juga diungkapkan akan menyampaikan potensi pengangkatan sanksi bila pemerintah bisa memahami hal tersebut. Seusai melakukan pertemuan dengan beberapa pihak di Indonesia selama dua hari, hingga Selasa (3/11/2015), delegasi FIFA yang dipimpin Kohzo Tashima, akan membawa rekomendasi untuk selanjutnya masuk dalam pembahasan agenda pertemuan Komite Eksekutif FIFA di Zurich, Swiss, pada 2-3 Desember 2015.

Bila hasil rekomendasi positif, sanksi FIFA atas Indonesia bisa dicabut. Akan tetapi, bila yang terjadi sebaliknya, sanksi FIFA bisa kembali dibahas dalam Kongres FIFA yang baru akan diselenggarakan tahun depan.

Di sisi lain, Agum menambahkan dirinya ditolak ketika ingin ikut masuk ke istana bersama rombongan FIFA-AFC dan PSSI untuk bertemu Presiden RI. Sejauh ini pertemuan dengan Joko Widodo hanya dihadiri delegasi FIFA tanpa dihadiri satu pun pejabat PSSI.(bola)