Indra Pomi Nasution dan Jejak Pembangunan Infrastruktur Kota Pekanbaru

Oleh : Ferry Anthony

Pembangunan suatu kota tidak pernah lahir dari proses yang instan, melainkan merupakan akumulasi dari visi, kepemimpinan, serta keberanian mengambil keputusan strategis.

Dalam konteks pembangunan Kota Pekanbaru, salah satu figur birokrat yang kerap disebut memiliki kontribusi signifikan adalah Indra Pomi Nasution, mantan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.

Indra Pomi dikenal luas sebagai sosok aparatur sipil negara yang memiliki kemampuan membangun jejaring lintas sektor dan lintas latar belakang sosial.

Dalam praktik birokrasi modern, kemampuan bergaul tanpa sekat suku, agama, dan kepentingan politik merupakan modal sosial yang krusial. Modal inilah yang membentuk gaya kepemimpinannya, inklusif, komunikatif, dan berorientasi pada kerja nyata.

Sebelum berkiprah di Pemerintah Kota Pekanbaru, Indra Pomi mengabdikan diri selama kurang lebih 17 tahun di Pemerintah Kabupaten Kampar.

Rekam jejaknya dalam pembangunan infrastruktur daerah tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru merekrutnya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pada fase inilah, fondasi pembenahan infrastruktur kota mulai diletakkan secara sistematis.

Berbagai persoalan klasik perkotaan mulai dari jalan berlubang, sistem drainase yang tidak berfungsi optimal, hingga banjir yang kerap menjadi keluhan masyarakat, perlahan menunjukkan perbaikan.

Pendekatan teknokratik yang dipadukan dengan pengawasan lapangan menjadikan proses pembangunan tidak berhenti pada tataran perencanaan semata. Aktivitas pasukan kebersihan dan pembersihan gorong-gorong yang terlihat setiap hari di berbagai sudut kota menjadi simbol hadirnya negara dalam menjawab kebutuhan dasar warganya.

Lebih dari sekadar pelaksana teknis, Indra Pomi juga dikenal sebagai perencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Gagasannya terkait penanganan banjir melalui pengerukan sungai, revitalisasi drainase, serta pelibatan lintas institusi seperti TNI dan Polri mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan.

Di sisi lain, kemampuannya melakukan lobi ke pemerintah pusat membuka ruang dukungan anggaran dan kebijakan yang memperkuat keberlanjutan pembangunan infrastruktur daerah.

Saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, sejumlah ide strategis kembali mengemuka, salah satunya rencana pengembangan Jalan Parit Indah menjadi dua jalur yang terhubung langsung dengan jalan lingkar Terminal Kargo Kulim.

Rencana ini tidak hanya berdimensi teknis, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi dan konektivitas wilayah.

Namun, perjalanan pengabdian tersebut harus terhenti ketika Indra Pomi terseret dalam proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perspektif birokrasi publik, jabatan strategis memang sarat dengan risiko dan tanggung jawab besar. Proses hukum yang dijalani menjadi bagian dari dinamika penegakan hukum di Indonesia, yang sekaligus menyisakan ruang refleksi tentang sistem, tekanan struktural, dan kompleksitas pengambilan kebijakan publik.

Terlepas dari itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dan gagasan Indra Pomi tentang pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan telah memberi warna tersendiri bagi perjalanan Kota Pekanbaru.

Kerinduan sebagian masyarakat terhadap kepemimpinan yang fokus pada kerja nyata menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari fisik semata, tetapi juga dari kepercayaan publik terhadap figur birokrasi.

Pada akhirnya, kisah Indra Pomi Nasution menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan kota memerlukan kontinuitas visi, integritas kelembagaan, dan keberanian berinovasi.

Pekanbaru, sebagai kota yang terus bertumbuh, membutuhkan lebih banyak pemimpin birokrasi yang tidak hanya piawai merancang kebijakan, tetapi juga mampu menjembatani kepentingan publik demi kemajuan bersama.

4 Januari 2026
Ferry Anthony  wartawan Ini Televisi Riau