Rakor Bersama Wamendagri, Wakil Bupati Muzamil Sampaikan Penyebab Tingginya Inflasi di Kepulauan Meranti

PELITARIAU, Pekanbaru - Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M, menghadiri Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, terkait Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta Pengendalian Inflasi di Provinsi Riau.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Melati Lantai 3, Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025) ini dipimpin langsung oleh Wamendagri Bima Arya, didampingi Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan Wakil Gubernur SF. Hariyanto.

Dalam paparannya, Wamendagri menyampaikan bahwa secara nasional, kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang cukup baik. 

“Data nasional secara umum sangat baik dan pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Namun, bila terlalu bersandar pada sektor migas, belum tentu berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Bima Arya.

Dari hasil evaluasi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tercatat sebesar 4,9%, masih di bawah rata-rata nasional. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,95%.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Muzamil Baharudin menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang dihadapi daerahnya, khususnya terkait pembangunan yang tersendat akibat berkurangnya transfer keuangan daerah dan pengendalian inflasi di wilayah perbatasan.

“Masih banyak infrastruktur di daerah Kepulauan Meranti yang belum terakomodir dengan baik. Kami berharap hal ini menjadi pertimbangan untuk meningkatkan transfer keuangan daerah, agar pembangunan di wilayah perbatasan bisa berjalan optimal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wabup Muzamil menjelaskan bahwa dalam hal pengendalian inflasi di Kepulauan Meranti memiliki karakteristik tersendiri karena letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

“Daerah kami sangat dekat dengan luar negeri, dan secara ekonomi, harga barang dari luar justru lebih murah dibandingkan pasokan dari dalam negeri. Untuk sembako saja, jarak Meranti dengan daerah produksi sangat jauh. Inilah salah satu penyebab inflasi di Meranti bisa menjadi yang tertinggi di Riau,” jelasnya.

Ia menambahkan, rantai distribusi barang dari pusat produksi nasional menuju Kepulauan Meranti sangat panjang, ditambah biaya transportasi dan bongkar muat yang tidak murah.

“Kondisi ini membuat harga-harga di Meranti jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, kami berharap adanya perhatian khusus terhadap perdagangan lintas batas, karena hal ini sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah kami,” terang Muzamil.

Sementara Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa realisasi APBD Riau Tahun 2025 baru mencapai 64 persen. Ia menyebut, Pemerintah Provinsi Riau terus menggesa percepatan realisasi agar dapat meningkat signifikan menjelang akhir tahun.

“Kami berharap dukungan dan perhatian dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya agar Pak Wamendagri dapat menyampaikan kepada para pejabat pemangku kepentingan, seluruh curahan dan masukan dari bupati serta wali kota se-Riau,” ujar Abdul Wahid.

Rapat evaluasi ini dihadiri oleh para Bupati dan Walikota se-Riau, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan pengendalian inflasi yang berkelanjutan.**