Wabup Meranti Muzamil Tinjau Dapur Makan Bergizi Gratis, Pastikan Standar Gizi Terjaga

PELITARIAU, Meranti - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM MM, mengunjungi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jl. Karya Utama, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebingtinggi.

Hadir bersama Wakil Bupati dalam kunjungan itu, pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepulauan Meranti, sejumlah kepala OPD terkait, serta Camat dan Lurah setempat.
 
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan, mulai dari persiapan hingga distribusi, telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
 
"Kami ingin melihat langsung untuk memastikan proses penyediaan makanan bergizi gratis di dapur ini, alhamdulillah berjalan dengan baik," ucap Wabup Muzamil.

Dalam tinjauan itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti juga mengatakan bahwa kolaborasi semua pihak termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sangat penting dalam memastikan program ini berjalan dengan baik.

Ia juga meminta pihak penyedia MBG melalui Badan Gizi Nasional (BGN) di Kepulauan Meranti, untuk menjaga dan terus meningkatkan kualitas makanan guna mencukupi kebutuhan gizi sesuai standar dan aturan yang berlaku.

"Ada beberapa hal yang perlu tetap kita jaga dan harus terus ditingkatkan, kami minta pihak MBG dapat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda, supaya program ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada persoalan-persoalan mendasar dalam pelaksanaannya," kata Wabup.

*Kunjungan ke Sekolah Penerima Manfaat Makanan Bergizi Gratis*

Usai meninjau dapur MBG, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengunjungi SD Negeri 2 Selatpanjang Kota sebagai salah satu sekolah penerima manfaat MBG. Disini Wabup bersama Forkopimda dan instansi terkait melakukan pengecekan langsung dan mengamati proses distribusi MBG ke setiap siswa.

Dalam kesempatan itu, Wabup Muzamil juga meninjau sejumlah fasilitas sekolah, seperti toilet dan kantin sekolah serta beberapa bangunan rusak yang dianggap perlu dilakukan perbaikan.

Ia lantas menginstruksikan OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk dijadikan catatan sebagai dasar penyediaan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan kedepannya. **