Dialog Literasi Anti Korupsi, Firli Bahuri: Korupsi Merampas Hak Semua Rakyat

PELITARIAU, Batam - Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Diatas merupakan bunyi pembukaan UUD 1945, dengan makna, seluruh elemen masyarakat diajak bahu membahu menghentikan praktik korupsi di Indonesia. Sebab, korupsi kejahatan luar biasa, merupakan salah satu musuh besar negara.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat menjadi narasumber pada Dialog Anti Korupsi di Sekretariat JMSI Kepulauan Riau, Kota Batam, Sabtu, (19/3/22).

“Banyak studi yang kami baca begitu kejam dan sadisnya empat musuh bangsa kita. Satu bencana alam, kedua radikalisme, ketiga narkotika dan yang terakhir korupsi,” kata Firli.

Menurutnya, untuk mewujudkan negara bebas dari praktik korupsi seluruh elemen masyarakat harus merapatkan barisan untuk memberantasnya.

“Korupsi adalah kejahatan yang tidak hanya merugikan uang negara, dan perekonomian negara, korupsi merampas hak semua rakyat,” ujar Firli.

Meski Indonesia sudah memiliki aturan tindak pidana korupsi yang tercantum pada UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Akibat terjadinya korupsi, kualitas pendidikan menjadi rendah, begitu juga dengan kualitas layanan kesehatan, bahkan infrastruktur juga menjadi cepat rusak karena kualitasnya rendah,” tegas mantan jenderal bintang tiga polisi ini.

Sebab, media merupakan salah satu pilar demokrasi adalah media di samping sifat dan karakteristik demokrasi checks and balances antara kekuasaan.

“Pendek kata, bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Korupsi adalah kejahatan yang melawan kemanusiaan. Dan hari ini saya menyambut baik rekan yang bergabung dalam naungan JMSI,” tandasnya. **prc